Mulai Sering Ditemukan, PMI Ilegal Berasal dari Kalangan Berpendidikan
Sosialisasi Pencegahan TPPO di Pangalengan, Kab. Bandung (Foto dok bp2mi)
JAKARTA – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menghadiri Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pangalengan, Kab. Bandung, Jawa Barat.
Benny diwakili oleh Kepala Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kombes Pol. Mulia Nugraha S.I.K., M.H., Inspektur BP2MI, Suwedi, Kepala Biro Keuangan dan Umum, Indra Hardiansyah mengisi kegiatan sosialisasi.
Adapun sebagai pembicara utama, Mulia Nugraha mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan orang, serta memberikan informasi tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh setiap individu kali pertama.
Kepala BP3MI mengatakan hadirnya negara untuk melindungi rakyatnya agar terhindar dari TPPO sudah dilakukan oleh BP2MI.
“BP2MI sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk menjaga masyarakat di setiap wilayah agar terhindar dari bahaya TPPO,” ujar Mulia.
Pada akhir sosialisasi Benny memberikan keterangan lebih lanjut kepada wartawan yang hadir. Menurutnya kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi penting untuk masyarakat di daerah. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan mereka masih saja terjebak menjadi korban TPPO.
Salah satunya karena ketidaktahuan masyarakat daerah akan penyalur resmi pekerja migran.
“Biasanya mereka buta informasi atau tidak tahu sama sekali kalau itu penyalur pekerja migran resmi atau tidak,” kata Benny.
Tetapi tidak menutup kemungkinan kini golongan masyarakat dengan pengetahuan yang mumpuni juga masih terjebak menjadi korban TPPO.
“Kasus Kamboja, Myanmar, ini trendnya berubah, yang menjadi korban itu S1, ada yang D3. Jadi orang-orang berpendidikan, dan mereka tahu bahwa untuk bekerja di Myanmar, Kamboja, dan Thailand itu Ilegal. Kenapa ini terjadi, karena memang gajinya tinggi dan berangkat menggunakan carter pesawat,” tutur Benny tegas.
Benny menghimbau kepada Kapolri agar bisnis kotor yang dikendalikan oleh pemodal besar segera ditindak.
“Ini yang saya katakan kepada Kapolri, bahwa ini bisnis kotor yang dikendalikan oleh pemodal besar. Nah masalahnya beranikah negara menerbitkan hukum agar menyentuh kelas kakapnya dan tidak hanya ikan teri. Kalau kita hanya mengandalkan penangkapan calo-calo ikan teri saja, maka yang ada hanya wajah buram penempatan kita diwarnai oleh tragedi kemanusiaan,” ujar Benny.
Sosialisasi TPPO diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju masyarakat yang lebih sadar dan proaktif dalam mencegah perdagangan orang, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan pelindungan hak asasi manusia. []
