Nunggak Pembayaran, Tujuh Unit Pesawat Hong Kong Airlines Disita Otoritas Bandara, Tidak Boleh Terbang

HONG KONG –  Otoritas Bandar Udara Hong Kong menyita tujuh pesawat terbang milik Hong Kong Airlines setelah maskapai ini gagal melakukan beberapa pembayaran.

Melalui surel yang dipublikasikan pada Selasa (17/12/2019), Airport Authority Hong Kong (AAHK) mengatakan bahwa penyitaan itu dilakukan berdasarkan bab dalam aturan tentang denda keterlambatan yang tercantum dalam Airport Authority Ordinance.

Peraturan tersebut memungkinkan pihak otoritas dapat menjual pesawat-pesawat itu jika perusahaan tidak melunasi pembayaran dalam masa 60 hari penahanan.

Baik Hong Kong Airlines (HKA), yang didukung oleh konglomerat China HNA Group Co, maupun AAHK tidak menguraikan keterlambatan pembayaran yang dimaksud.

Namun, South China Morning Post melaporkan sebelumnya bahwa perusahaan dapat memiliki utang senilai antara HK$11 juta (US$1,4 juta) dan HK$17,2 juta untuk parkir pesawat dan biaya lainnya.

Hong Kong Airlines, yang armadanya terdiri dari 39 pesawat Airbus SE, menyatakan bahwa beberapa pesawatnya belum dijadwalkan untuk beroperasi dan diskors dari layanan berdasarkan pengaturan Otoritas Bandara.

“[Meski demikian] operasi perusahaan tetap berjalan normal,” jelas HKA, seperti dilansir dari Bloomberg.

Langkah ini menjadi pertanda terbaru bahwa sektor penerbangan Hong Kong tengah menghadapi tahun terberatnya sejak krisis keuangan global karena terdampak aksi protes pro-demokrasi yang telah memukul kota tersebut sekaligus menyeret ekonominya masuk ke dalam resesi.

Cathay Pacific Airways Ltd., maskapai nomor satu di Hong Kong, telah menyampaikan peringatan bahwa perusahaan ini akan mengalami penurunan signifikan dalam hal pendapatan.

Aksi protes para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong selama lebih dari enam bulan terakhir khususnya menambah beban pada kondisi keuangan Hong Kong Airlines yang telah mendapat perhatian otoritas penerbangan.

Pada akhir November, HKA menyatakan menunda pembayaran gaji untuk sebagian karyawannya akibat terdampak aksi protes yang telah memukul kota tersebut.

Perusahaan mengungkapkan bahwa pendapatan telah merosot secara signifikan pada November, sehingga memengaruhi payroll bulanan.

Kemudian, pada awal Desember, HKA menerima ultimatum untuk memperbaiki kondisi keuangannya atau berisiko kehilangan izin operasinya. []