[OPINI] New Normal di Depan Mata, Potensi Kematian Tenaga Medis Akibat Corona Semakin Menjadi Ancaman Nyata

ApakabarOnline.com – Di tengah rencana pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan “normal baru” setelah tiga bulan “bertarung keras” melawan virus corona, risiko para tenaga medis tertular COVID-19 tetap tinggi.

Sampai saat ini, setidaknya menurut Ikatan Dokter Indonesia ada 32 dokter yang terkonfirmasi meninggal akibat virus corona. Ini belum termasuk kematian tenaga medis lainnya.

Karena itu, Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi tenaga kesehatan harus menginvestigasi penyebab kematian mereka agar dapat mengevaluasi kebijakan yang sedang diterapkan. Apalagi data pemerintah menunjukkan ada pertambahan ratusan kasus positif setiap hari. Bahkan pada 9 dan 10 Juni kasus baru lebih dari 1.000 per hari dan per 12 Juni mencapai sekitar 35 ribu kasus.

Evaluasi itu sangat penting karena kita belum dapat mengetahui secara pasti kapan wabah COVID di Indonesia akan berakhir, sehingga setiap hari tenaga kesehatan ini rentan terpapar. Sampai kini juga belum tersedia data jumlah petugas kesehatan yang terinfeksi virus ini.

Kematian tenaga kesehatan

Sebuah riset dengan data dari lima negara (Cina, Italia, Iran, Amerika Serikat, Filipina dan Indonesia) yang terdampak parah menunjukkan hingga awal April 2020 petugas kesehatan yang gugur mencapai 198 orang. Rata-rata usia yang meninggal 63,4 tahun dan Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi. Ibarat gunung es, data itu kemungkinan besar baru permukaannya.

Kematian itu terjadi karena kurangnya ketersediaan alat pelindung diri (APD), minimnya sosialisasi penggunaan APD bagi tenaga kesehatan, dan kurangnya disiplin tenaga kesehatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan salah satu faktor yang mengakibatkan penularan penyakit pada tenaga kesehatan adalah penggunaan APD yang kurang tepat. Setelah mereka tertular, ada faktor pemberat lainnya seperti usia tua, penyakit yang dapat memperberat infeksi COVID-19, dan keletihan. Faktor ini meningkatkan risiko kematian.

Sebuah penelitian yang menganalisis 64 hasil penelitian di berbagai negara mengenai risiko infeksi pada tenaga kesehatan menyimpulkan bahwa menggunakan APD lengkap secara konsisten dan tepat dapat menurunkan kemungkinan tertular virus.

Dampak kelangkaaan APD

Sebenarnya, kelangkaan APD seperti masker bedah, masker N95, gaun anti-air, sarung tangan sudah terasa sejak awal 2020. Masker bedah maupun N95 langka dan harganya meningkat hingga sepuluh kali lipat, demikian juga gaun anti air yang biasa dijual puluhan ribu, harganya melonjak menjadi ratusan ribu

Sejak dilaporkan kasus positif COVID-19 pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020 petugas kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan mulai bersiap melengkapi diri dengan APD. Rumah sakit, klinik, Puskesmas kesulitan menyediakan APD yang memadai bagi tenaga kesehatannya karena kelangkaan barang dan harganya tinggi.

Akibat tidak difasilitasi APD, sejumlah dokter terpaksa membeli sendiri APD.

Masalah ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dan Bangladesh. Sebuah riset pada akhir April lalu di Inggris menyatakan hampir separuh dari total dokter di negara itu membeli sendiri APD atau menerima sumbangan.

Namun sebuah analisis data kematian tenaga kesehatan global menyebutkan kematian tenaga medis banyak terjadi pada negara berkembang yang umumnya mengalami kelangkaan APD.

Minim sosialisasi, longgar pula

Satu studi kasus rumah sakit di Singapura melaporkan bahwa seluruh (41 orang) tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien COVID-19 dan menggunakan APD yang tepat menunjukkan hasil tes swab negatif. Artinya penggunaan APD yang sesuai standar dapat menghindari risiko tertular COVID-10.

Sayangnya, di Indonesia, sosialisasi cara penggunaan APD khusus untuk COVID-19 baru mulai pada 26 Maret 2020 melalui Surat Edaran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.. Hal ini cukup terlambat. Dalam waktu sekitar tiga minggu sejak munculnya kasus konfirmasi positif pertama di Indonesia, penyebaran infeksi virus Covid-19 telah meluas. Diperkirakan setiap satu penderita COVID-19 bisa menularkan 2-6 orang lain.

Penularan virus pada tenaga kesehatan sangat mungkin terjadi karena setiap hari bertemu pasien-pasien yang datang berobat dengan keluhan saluran nafas maupun tidak terkait saluran nafas.

Kondisi ini tampaknya sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang meninggal banyak pada Maret sampai pertengahan April 2020 sebanyak 32 dokter dan 14 perawat

Protokol yang dibuat oleh IDI cenderung memberi kelonggaran pada tenaga kesehatan di fasilitas layanan primer dibanding mereka yang kerja di ruang isolasi. Misalnya, di ruang praktik (dokter umum) IDI menganjurkan dokter menggunakan masker bedah. Namun IDI tidak mennyertakan saran untuk rutin menggunakan gaun, sarung tangan, dan kaca mata.

Protokol IDI ini berbeda dengan panduan WHO yang diterbitkan 6 April 2020. Dalam pedoman itu, dokter yang menangani pasien non COVID-19 seperti pasien yang rutin kontrol dan poli umum, disarankan memakai masker bedah, kacamata, gaun anti air, dan sarung tangan.

Sekitar 43% dari seluruh dokter yang meninggal terkait COVID-19 adalah dokter umum yang berpraktik pribadi atau di IGD RS . Ini bisa terjadi karena meski tenaga kesehatan ini tidak menangani pasien COVID-19, mereka tetap berpotensi tertular dari pasien terinfeksi virus yang tanpa gejala.

Petugas kesehatan perlu memakai APD dengan benar

Kedisiplinan tenaga kesehatan dalam tata cara pemakaian dan melepaskan APD merupakan tuntutan yang sulit dilakukan karena masalah kebiasaan, pengetahuan, dan keterbatasan jumlah APD.

Menggunakan APD bukan hal mudah. APD menutup tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki yang menyebabkan kepanasan, berat di tubuh dan membatasi gerak. Para pengguna kesulitan jika ingin makan, minum, buang air ke toilet, dan menggunakan telepon seluler.

Pengetahuan yang kurang akibat minimnya sosialisasi, arahan, dan pengawasan atasan mengakibatkan petugas kesehatan menggunakan APD berdasarkan pemahaman sendiri sehingga memungkinkan terjadinya salah pakai.

Pelatihan untuk menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi perlu dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan agar mereka dapat menerapkan kebiasaan pencegahan penularan, memakai dan melepaskan APD dengan benar sehingga terhindar dari risiko tertular.

Harus berubah dan cepat

Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan distribusi APD di dalam negeri berjalan lancar dan mencukupi, mengontrol harga di pasaran, dan menindak tegas orang atau perusahaan yang mencari keuntungan sendiri dengan menimbun, mengekspor, dan menjual APD dengan harga terlalu tinggi.

Fasilitas kesehatan kesulitan mendapatkan APD akibat kekosongan sehingga pemerintah perlu memastikan rantai distribusi APD yang transparan dari pusat sampai ke pengguna di wilayah terpencil.

Untuk mengurangi ketergantungan ketersediaan APD impor, pemerintah perlu mendorong bahkan memberi insentif bagi pelaku usaha dalam negeri agar mampu memproduksi APD untuk mempercepat ketersediaan. Pemerintah juga perlu menggali kemungkinan daur ulang APD tapi tetap memenuhi standar keamanan.

Masyarakat juga tidak perlu menggunakan APD yang berlebihan seperti yang terjadi pada masker bedah. Sejak pemerintah mengumumkan penggunaan masker kain sudah mampu mengurangi risiko tertular, harga masker bedah mulai turun.

Walau sosialisasi APD sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 melalui pelatihan dan materi yang tersedia di website covid19.go.id, peran dinas kesehatan daerah harus dimaksimalkan.

Mereka harus memastikan seluruh fasilitas kesehatan yang berada di wilayahnya sudah mendapatkan sosialisasi pencegahan penularan infeksi COVID-19. Mereka juga harus membuat materi dalam bentuk yang menarik sesuai dengan budaya setempat yang dapat disebarluaskan melalui media elektronik. []

Penulis : Bryany Titi Santi, Dosen Kesehatan Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya