Pelibatan Aktivis Pekerja Migran Sangat Diperlukan Dalam Upaya Memberikan Perlindungan
JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, berkomitmen untuk melibatkan aktivis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran.
Menurutnya, para aktivis memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait isu-isu yang dihadapi oleh pekerja migran.
“Memiliki kewenangan di pemerintahan bukan berarti kami memiliki pengetahuan. Yang punya pengetahuan adalah para aktivis pekerja imigran,” ungkap Anies saat berbicara dalam Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu, 4 Februari 2024.
Anies menegaskan niatnya untuk menjalin kerja sama erat dengan para aktivis pekerja imigran.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja imigran.
“Karena itu, kami akan melibatkan para aktivis pekerja. Kemudian berkolaborasi dan mengeksekusinya untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja di sana,” tambahnya.
Pelibatan aktivis ini dilakukan dengan tujuan melindungi pekerja imigran dari berbagai aspek, mulai dari aspek hulu hingga hilir.
Anies percaya bahwa dengan keterlibatan aktif dari para aktivis, perlindungan dan kesejahteraan para pekerja imigran dapat lebih terjamin dan ditingkatkan.
Problem Pekerja Migran Indonesia
Pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan seringkali menantang. Beberapa persoalan yang umumnya dihadapi oleh pekerja migran Indonesia meliputi:
- Kondisi Kerja Tidak Aman: Banyak pekerja migran menghadapi kondisi kerja yang tidak aman, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi, domestik, dan pertanian.
Beberapa di antara mereka terpaksa bekerja dalam lingkungan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- Upah Rendah: Pekerja migran seringkali menerima upah yang rendah dibandingkan dengan pekerja setempat di negara tujuan.
Hal itu dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam sistem pembayaran dan kurangnya perlindungan terhadap hak pekerja.
- Eksploitasi dan Penyalahgunaan: Beberapa pekerja migran menghadapi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan oleh majikan atau pihak-pihak tertentu.
Hal itu bisa termasuk jam kerja berlebihan, penolakan hak istirahat, atau bahkan kasus-kasus pelecehan fisik atau seksual.
- Kurangnya Perlindungan Hukum: Pekerja migran seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum di negara tujuan.
Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan ketidakmampuan mengakses sistem hukum sering menjadi hambatan.
- Pengaturan Migrasi yang Tidak Jelas: Ketidakjelasan dalam pengaturan migrasi, termasuk proses perekrutan dan kontrak kerja, dapat menyebabkan kerentanan terhadap penipuan dan perlakuan yang tidak adil.
- Kondisi Hidup dan Kesehatan yang Buruk: Beberapa pekerja migran tinggal dalam kondisi hunian yang tidak layak dan kurang mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai.
- Isolasi Sosial dan Budaya: Pekerja migran mungkin mengalami isolasi sosial dan budaya di negara tujuan karena perbedaan bahasa, budaya, dan kebiasaan.
- Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Pelatihan: Pekerja migran mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, yang dapat mempengaruhi mobilitas sosial dan profesional mereka.
Penting untuk dicatat bahwa persoalan ini bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan, negara tujuan, dan peraturan migrasi yang berlaku.
Upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja migran perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan kerjasama antarnegara. []
Sumber Disway
