Pemberangkatan PMI Turun Hingga 70% Selama Pandemi

JAKARTA – Direktur Penempatan Non Pemerintah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Irini Rahyuwati menyampaikan, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) turun hingga 70 persen selama pandemi COVID-19. Ini dikarenakan banyak negara yang belum bisa menerima tenaga kerja asal Indonesia.

“Seperti kita ketahui, ini karena dilockdown. Sehingga Indonesia tidak bisa kirim PMI. Saat ini yang masih dibuka pada masa pandemi hanya Hongkong,” katanya saat menghadiri sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh kepada PMI sebagai warga negara Vey Very Important Person, di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Kamis (25/02/2021).

Untuk saat ini, lanjut Irini, beberapa negara lain memang sudah mulai buka dan itu pun sektornya terbatas. Ia mengungkapkan, penempatan PMI di luar negeri pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Padahal, di tahun sebelumnya, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 250 ribu orang.

“Saat ini di tahun 2020 hanya sekitar 30 persen yang bisa diberangkatkan. Jadi, turun sampai 70 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk sektor informal, negara yang saat ini masih membuka peluang hanya Hongkong. Sementara untuk Jepang dan Korea masih menutup pengiriman tenaga kerja. Tapi, pada tahun 2020, pihaknya mengirim 300 perawat ke Hongkong.

“Tahun ini, masih proses pelatihan bahasa untuk tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Diperkirakan, kalau tidak Juli ya Agustus kita mulai memberangkatkan,” ujarnya.

Sementara, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr Dewi Aryani menilai, permasalahan PMI di Kabupaten Tegal lebih disebabkan kurangnya penguasaan bahasa asing. Sedangkan untuk tempat kursus bahasa asing, terutama Bahasa Jepang dan Bahasa Korea di Kabupaten Tegal belum banyak.

Ia pun akan berupaya membuat Badan Latihan Kerja (BLK) khusus untuk pelatihan dua bahasa. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan BLK yang diupayakan tahun ini bisa direalisasikan. Namun demikian, masih terkendala tenaga pengajar. Direncanakan, tenaga pengajar diambilkan dari PMI yang sudah pernah ke Jepang dan Korea.

“Di Kabupaten Tegal ini, untuk PMI mencapai 6 ribu sampai 7 ribu orang. Jika belajar di luar daerah biayanya tinggi. Juni sudah dimulai tes kompetensi,” jelasnya. []