Pemprov Jateng Backup UMKM di Wilayahnya Agar Produknya Tembus Mancanegara

SEMARANG –  Kelangkaan logistik dan kontainer bukan masalah baru yang dihadapi pelaku ekspor, terutama pada masa pandemi Covid-19. Kendati begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencari upaya mengatasi persoalan yang menghambat ekspor.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan, berbagai strategi dan kebijakan dilakukan Pemprov Jateng untuk mengatasi persoalan-persoalan penghambat ekspor. Di antaranya dengan fasilitasi ekspor ke pasar-pasar nontradisional dan mengkaji usulan kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor.

“Ada beberapa hal yang menghambat ekspor, salah satunya adalah naiknya biaya logistik. Persoalan kelangkaan kontainer saat ini bukan lagi menjadi isu utama yang dihadapi pelaku ekspor. Namun, permasalahan saat ini adalah ketersediaan ruang kapal akibat kondisi perdagangan global,” katanya, saat memberikan sambutan acara BNI Regional Trade Forum bertema “Kelangkaan Logistik dan Kontainer”, di Kantor Wilayah BNI Jateng, Senin (21/03/2022).

Wagub menjelaskan, beberapa pelabuhan mengalami ketidakcocokan ukuran dan tipe kontainer yang masuk untuk impor dan yang digunakan untuk ekspor. Selain itu, adanya waktu tunggu yang lama di pelabuhan utama negara-negara maju menyebabkan terjadinya kongesti. Hal itu menyebabkan, kapal tidak dapat beroperasi secara optimal dan frekuensi berlayar juga berkurang drastis, sehingga menghambat proses ekspor.

Selain itu, beber Gus Yasin, masalah infrastruktur utama juga jadi hambatan, seperti pelabuhan muat yang kurang memenuhi syarat untuk berlabuhnya kapal-kapal besar. Sehingga pengiriman langsungnya masih belum maksimal, dan mempengaruhi kinerja ekspor Jawa Tengah. Biaya logistik pun dipengaruhi alokasi peti kemas kosong oleh MLO (Main Line Operator) yang mayoritas masuk ke pelabuhan di Jakarta dan Surabaya, serta naiknya harga bahan bakar minyak.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, kata dia, berbagai strategi dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Antara lain dengan meminta kepada pemerintah pusat untuk mendiskusikan perihal permasalahan kenaikan tarif angkutan laut untuk ekspor pada level nasional bersama pihak-pihak terkait, agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah.

Pemprov Jateng juga memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar nontradisional. Di antaranya pelepasan ekspor peserta Export Coaching Program ke Rusia dengan produk Coconut Charcoal Briquette, pelepasan ekspor binaan bersama FTA Center Semarang ke Vietnam dengan produk rumput laut kering, gebyar ekspor produk pertanian serentak 34 provinsi, serta pelepasan ekspor produk ikan segar ke Singapura oleh Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.

“Juga membangun atau membentuk shipping line milik negara yang dapat mendorong ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada shipping line negara lain,” katanya.

Tidak kalah penting adalah mengkaji kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sekaligus kemungkinan fasilitasi oleh negara untuk pengembalian kontainer kosong. []