Penyaluran KUR PMI Diharapkan Tepat Sasaran
2 min read
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mendorong agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan bagi para pekerja migran, dan rencananya dapat diakses mulai Maret 2026 ini bisa disiapkan dengan matang agar benar-benar memberi manfaat bagi calon pekerja migran.
Menurut Netty, KUR Penempatan Pekerja Migran ini merupakan salahsatu skema pembiayaan yang dapat membantu calon pekerja migran memenuhi kebutuhan biaya penempatan secara lebih terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang lebih berisiko.
“Skema pembiayaan yang jelas dan terjangkau seperti ini penting agar calon pekerja migran tidak terbebani sejak awal proses keberangkatan. Karena itu, pelaksanaannya perlu dipastikan berjalan sederhana dan mudah diakses,” ungkap Netty, Senin (19/01) kemarin.
Netty pun menilai, langkah pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR Pekerja Migran ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ini menjadi bagian dari penataan tata kelola, sehingga ia berharap pengalihan tersebut dapat memperkuat koordinasi antar lembaga dan mempercepat realisasi program di lapangan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini diterjemahkan secara operasional, sehingga calon pekerja migran benar-benar merasakan kemudahan, bukan justru menghadapi prosedur yang rumit,” jelas Netty.
Politisi PKS ini juga menyoroti masih terbatasnya serapan KUR Pekerja Migran dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
“Hal ini menjadi sinyal perlunya evaluasi, khususnya terkait sosialisasi, pendampingan, dan kesiapan sistem perbankan dalam menjangkau calon pekerja migran,” kata ketua TP PKK Provinsi Jawa periode 2008-2018 tersebut.
Ditambahlan Netty, Komisi IX DPR RI akan terus memantau pelaksanaan KUR Pekerja Migran sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan
“Banyak calon pekerja migran berada di daerah-daerah dengan akses informasi dan layanan keuangan yang terbatas. Ini perlu menjadi perhatian agar program tidak hanya tersedia di atas kertas,” tambah Netty. []
