Permasalahan yang Selalu Terulang Dalam Pengentasan Kemiskinan
JAKARTA – Sejak 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia (International Day for the Eradiction of Poverty).
Penetapan tanggal itu terinspirasi dari sebuah aksi pada 17 Oktober 1987. Kala itu, aktivis asal Prancis, Joseph Wresinski, berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 massa sebagai bentuk penghormatan kepada korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadero, Paris.
Kemiskinan memang bukan masalah satu negara. Di negara paling maju sekalipun kemiskinan ada. Akan tetapi, mungkin parameternya berbeda.
Dari segi definisi, ada yang menafsirkan kemiskinan adalah sebuah kondisi, tatkala manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mengartikannya sebagai hal-hal yang bersifat moral.
Dari perbedaan penafsiran itu, kemiskinan memiliki makna luas. Namun, kemiskinan melahirkan ketidakmakmuran, kelaparan, kesehatan memburuk, sanitasi air bersih pun tidak terpenuhi.
Kemiskinan juga melahirkan beragam ketidakmampuan. Yakni, ketidakmampuan memperoleh pendidikan dan memanfaatkan teknologi.
Apakah Indonesia mengalaminya? Tentu, itu jawabannya. Laman World Population Review, Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Tepatnya di urutan ke-73. Peringkat ini diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita yang sebesar US$3.870 per kapita pada 2020.
Sementara, mengutip Gfmag, dari hampir 200 negara, Indonesia berada diurutan 91 negara paling termiskin pada 2022. Sementara itu, Thailand, berada pada urutan 116. Pengukuran mengacu produk domestik bruto (PDB) dan PPP. Tercatat, angka PDB dan PPP Indonesia sebesar US$14.535.
Versi BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) memandang, kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kriteria itu diukur dari sisi pengeluaran.
Jadi, menurut BPS, yang disebut orang miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).
GK pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469/kapita/bulan. Yakni, dengan komposisi GK makanan sebesar Rp374.455 (74,08%) dan GK bukan makanan sebesar Rp131.014 (25,92%).
Berdasarkan itu, maka BPS mencatat penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54% atau 26,16 juta orang. Jumlah ini menurun 0,60% atau 1,38 juta dibanding periode sama Maret 2021.
Selain penduduk miskin, BPS juga memilah penduduk yang termasuk miskin ekstrem. Yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah GK internasional per harinya, masuk dalam golongan ini. Besarannya, menurut Bank Dunia, US$1,9, berdasarkan perhitungan Purchasing Power Parity (PPP) 2011.
PPP ditentukan menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Konsep PPP tidak serta merta mengikuti perhitungan kurs, tapi lebih kepada nilai satu unit mata uang suatu negara, memiliki daya beli yang sama jika digunakan di negara lain.
Contohnya jika harga satu jeruk di Amerika Serikat adalah sedolar AS, sedangkan harga satu jeruk sejenis di Indonesia adalah Rp500, PPP adalah US$0,002 per rupiah.
Dalam perhitungan BPS, PPP US$1,9 setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Dari perhitungan ini, didapat kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa.
Berbeda dengan perhitungan BPS, dalam laporan East Asia and The Pacific Economic Update October 2022, Bank Dunia mengubah batas GK dari US$1,9 menjadi US$2, per kapita per hari. Basis perhitungan terbaru ini mengacu pada keseimbangan kemampuan berbelanja pada 2017.
Penyesuaian komponen dari Bank Dunia berdampak pada 13 juta warga Indonesia masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem. Padahal, dengan komponen sebelumnya, mereka hanya tergolong penduduk miskin. Yang tadinya miskin, bisa jadi kini masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Soal kemiskinan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menjelaskan, lembaga itu juga melakukan Pendataan Keluarga (PK) 2021. Kemudian, memilah data keluarga dari sisi kepemilikan aset, kondisi keluarga, dan sanitasi. Menurut dia, sisi-sisi itu mencerminkan ekonomi suatu keluarga.
PK sebelumnya dikelompokan hanya keluarga sejahtera dan pra sejahtera. Dengan pemilahan yang baru, yakni dengan rangking, sehingga data PK bisa dimasukan dalam desil. Desil adalah pembagian ranking menjadi 10 kelompok. Mulai dari kelompok keluarga paling kaya sampai paling miskin.
Untuk kemiskinan ektrem BKKBN mengolah dari data terbawah. Setelah diolah, dengan kategori pengeluaran US$1,9, ditambah variabel lain seperti stunting, maka hasilnya dimasukkan dalam data kemiskinan ekstrem.
“Keluarga itu berisiko tinggi, seperti stunting. Bisa disimpulkan, karena penghasilan keluarga, kurang dari standarnya, US$1,9,” katanya, Sabtu (07/01/2023).
Karena itu, BKKBN mencatat, sasaran kemiskinan ekstrem sekitar lima juta jiwa dan sudah diolah by name by addres. Data ini menjadi tulang punggung pendataan kemiskinan ekstrem untuk kemudian dimasukan dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Hasto mengklaim, berdasarkan data itu, pemerintah setidaknya, masalah pangan masyarakat dapat teratasi.
Kini, BKKBN tengah melakukan PK ulang. Data ini untuk mengetahui hasil dari program pengentasan kemiskinan kementerian dan lembaga yang telah berjalan.
Acuan Berbeda
Mengenai perbedaan data kemiskinan BPS dan BKKBN, Hasto mengakui. Dia menerangkan, data BPS adalah data makro. Data tersebut untuk mendapatkan persentase sebagaimana amanat UU, sedangkan BKKBN data by name by addres.
BPS melakukan pendataan berdasarkan konsumsi makanan masyarakat. Makanan apa yang dimakan, protein dalam makanan, menghitung kalori dalam makanan yang dimakan.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, PK yang dibuat BKKBN sudah dimanfaatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani persoalan rumah tidak layak huni dan sanitasi. Juga, data yang sama dipakai Kemensos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). BKKBN menggunakan itu untuk membuat Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
BKKBN mengakuu, tantangan mengatasi kemiskinan ekstrem adalah memadukan kebijakan dan anggaran masing-masing K/L. Kemudian, mengikis disparitas antara kemiskinan ekstrem di Jawa dan daerah luar Jawa. Contoh, stunting di daerah saat ini yang tinggi. Karena, tengkes erat kaitannya disebabkan faktor kemiskinan.
Dia juga menilai, penghapusan kemiskinan adalah dengan memperbaiki pola pikir masyarakat. Di antaranya, adalah budaya konsumtif. Apalagi, yang dibelanjakan itu adalah bantuan dari pemerintah.
Dia masih menerima laporan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan bantuan untuk kredit motor. Bahkan, dari sisi pemberi kredit, bantuan PKH dinilai sebagai pendapatan tetap debitor.
“Menurut saya revolusi mental di keluarga ditingkatkan,” tutur Hasto.
Sementara itu, Koordinator Asistensi Sosial Kemenko PMK Nur Budi Handayani mengatakan, kemiskinan ekstrem mengalami permasalahan kompleks. Mencakup beragam dimensi, seperti masalah pangan, papan, sandang, pendidikan, akses perekonomian, dan kesehatan. Kemiskinan ekstrem tidak memandang usia, jenis kelamin, dan profesi.
Kemiskinan ekstrem ada yang tercipta dari lingkaran keluarga. Misalnya, seorang anak lahir dari keluarga miskin ekstrem.
Nur Budi pun menjelaskan, penggunaan acuan US$1,9 sebagai perhitungan kemiskinan ekstrem. “Itu karena kesepakatan pemerintah,” paparnya.
Dia menguraikan transformasi penanganan kemiskinan sejak tahun 60-an hingga sekarang yang mengalami transformasi. Dulu penanganan dilakukan kewilayahan, sekarang lebih ke individu.
Data yang dikumpulkan dan program pengentasan kemiskinan juga berpengaruh dari kewilayahan, kini menjadi lebih spesifik.
Mengacu Inpres 4 Tahun 2022, Kemenko PMK menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di-cross checked dengan data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan BPS.
Dia berharap, perpaduan data ini bisa mengatasi masalah sasaran bantuan pemerintah yang tidak tepat dari tiap K/L.
“Cara agar K/L mengintervensi yang sama, fokus di kemiskinan ekstrem adalah menyediakan data yang sama, lokus yang sama, sasarannya sama, dan timing-nya bareng-bareng,” kata perempuan yang juga menjabat Ketua Sekretariat Satuan Tugas P3KE ini, Rabu (11/01/2023).
Setelah persoalan sasaran kemiskinan ekstrem terselesaikan dengan P3KE, masalah selanjutnya adalah penyelewengan bantuan. Dia mengakui bahwa bantuan yang diberikan ada yang tidak digunakan semestinya. Kasus hukum soal ini pun diketahui publik luas.
Cara mengatasi masalah ini adalah dengan melibatkan mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa diharapkan membantu meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat penerima bantuan di daerah KKN-nya, serta membantu mengawasi bantuan.
Cara selanjutnya adalah pemegang kartu bantuan sosial (bansos) diberikan kepada perempuan. Karena perempuan diasumsikan akan jauh lebih memanfaatkan bansos sesuai dengan kebutuhan rumahnya dan mau menurunkan egonya. “Kalau PIP (Program Indonesia Pintar) kan jelas. Siswanya dikawal oleh sekolah,” tambahnya.
Kemudian, bansos diberikan di waktu yang tepat, ketika dibutuhkan dan tidak rapel. Selain itu, saat pemberian bantuan ada pendampingan. Para pendamping ini juga dikawal Kemensos dan ada ancaman sanksi bagi pendamping yang membandel.
Dia mengakui, memang ada masyarakat selama ini yang menggunakan bantuan tidak semestinya. Untuk beli rokok, misalnya. Namun, dia menyatakan, penyelewengan itu tidak sampai lima persen.
Masalah Data
Penanganan masalah kemiskinan memang bergantung pada data. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menguraikan analisanya. Dia menukas, masalah pendataan menjadi salah satu penyebab mengakarnya persoalan kemiskinan di Tanah Air. Hal itu menyebabkan program pengentasan kemiskinan berbeda-beda tiap kementerian dan lembaga.
Belum lagi, data yang sudah ada, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos), menurut dia, tidak mencerminkan kondisi lapangan sebenarnya.
“Ego sektoral tampak dalam data kemiskinan, karena punya kepentingan sendiri, dan terkait degan proyek di masing-masing instansi,” paparnya, Jumat (06/01/2023).
Pendataan ini, baik BPS, Kemensos atau K/L lainnya juga berpengaruh ke kepentingan politik masing-masing. Data digunakan sebagai nilai tawar untuk mendapat kucuran APBN lebih besar ke tiap K/L. Tujuan utamanya bukan untuk menyelamatkan, tapi memperoleh anggaran.
Dia mencontohkan kasus Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang kesal kepada Kementerian Keuangan karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait dana bagi hasil (DBH) minyak yang mestinya diterima lebih besar.
Dalam kasus itu, dijelaskan Trubus, ada faktor persoalan data kemiskinan yang jadi pijakan Bupati Meranti untuk meminta anggaran lebih dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, mendapatkan data kemiskinan juga tak kalah sulit. Ada ketutupan informasi dari pemda untuk membuka data kemiskinan sebenarnya di daerahnya. Kepala daerah ini merasa malu jika di daerahnya diketahui ternyata banyak masyarakat miskinnya. Ia akan dicap tidak berhasil.
“Apalagi kalau kemudian orang tersebut punya punya ambisi untuk berikutnya. Mereka tidak mau mengakui, karena takut pencitraannya rusak. Ganjar Pranowo ditanya Jawa Tengah kemiskinannya bagaimana, tidak akan mau,” selorohnya.
Mereka yang sudah terdata juga menjadi permasalahan lainnya. Penerima bantuan dari program pengentasan kemiskinan yang dibuat tidak tepat sasaran. Orang miskin yang masuk DTKS, kata Trubus, didasari laporan pemda yang dinilainya memiliki kepentingan politik. Sehingga, mereka yang tidak masuk golongan miskin justru ada dalam DTKS.
“Contohnya, pencairan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Banyak yang salah sasaran,” ungkap dia.
Ada pula pemda yang cuek terhadap kemiskinan penduduknya. Sehingga data yang diterima Kemensos dalam DTKS adalah data lama.
Dia juga menyebutkan, penyebab kemiskinan sulit dientaskan juga adalah sikap orang miskin itu sendiri. Seperti, tak menggunakan BLT maupun bantuan non tunai sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Sosiolog UGM Derajad Sulistyo Widhyharto menguraikan, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemiskinan dibagi empat jenis, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan budaya, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang disebabkan karena pendapatan.
Kemiskinan relatif adalah yang sifatnya relatif, misalnya, dalam satu perumahan semuanya punya mobil, tapi ada satu keluarga yang punya motor. Keluarga yang punya motor itu miskin relatif.
Kemudian kemiskinan budaya adalah orang menjadi miskin karena kultur. Misalnya orang yang hidup di pedalaman, standarnya berbeda dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Lalu, kemiskinan struktural yaitu kemiskinan karena kebijakan.
Sementara, di bawah kemiskinan ada kemiskinan ekstrem atau bisa dikatakan miskin sekali. Kriteria kemiskinan ekstrem menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa dilihat dari bangunan tempat tinggalnya, dijelaskan Derajad, kriterianya adalah tembok rumahnya masih kayu dan lantainya masih tanah.
Derajad berpandangangan, yang menyebabkan kemiskinan subur adalah pola pikir. Ada masyarakat yang sebetulnya berkecukupan, tetapi pikirannya merasa dirinya seperti orang miskin.
Dia malah mengkritisi, pola pikir ini terkadang diciptakan oleh kebijakan pemerintah. Misalnya, pada kasus BLT.
“Coba BLT itu pasti tidak terjadi mendadak. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Kalau memang semangat membantu kemiskinan kan tidak harus menunggu mau Pemilu,” jelasnya, Sabtu (07/01/2023).
Contoh lainnya, BLT BBM. Penerima BLT BBM itu adalah mereka yang tidak produktif. Seharusnya penerimanya adalah mereka yang produktif karena mobilitasnya tinggi.
Karena mobilitasnya rendah, uang yang diterima digunakan untuk mencukupi kehidupan, bukan untuk beli BBM. “Ini hal-hal yang kemudian menjadikan budaya kemiskinan itu tetap muncul di masyarakat,” ujar Derajad.
Derajad menilai, program bantuan yang selama ini dikucurkan lebih bersifat temporer. Bantuan yang hanya menolong jangka pendek. Kecenderungan program kontemporer, lantaran unsur politis. Ingin menunjukkan keberhasilan dalam waktu singkat.
Seharusnya program lebih diarahkan untuk menolong jangka menengah yang membuat orang miskin menjadi produktif. Yakni, dengan menambah keterampilan untuk menaikkan produktivitas.
Dia menambahkan, kalau ingin program berkelanjutan, pemerintah harus mendorong masyarakat miskin mempunyai aset. Dengan mempunyai aset otomatis dia akan memelihara asetnya. Ketika memelihara aset, mereka akan bekerja untuk aset atau dia mempekerjakan asetnya.
Selain program peningkatan produktivitas yang perlu ditingkatkan, Derajad menyatakan, akurasi data kemiskinan juga perlu ditingkatkan agar tepat sasaran. Begitupun dari segi pengawasannya.
Contoh dari ketidaktepat sasaran bisa dilihat dari subsidi listrik 450 Volt Ampere (VA). Saat ini, Derajad mengaku mewakili UGM membantu PLN melakukan survei pengguna listrik 450 VA. Dari survei, terlihat justru mereka yang dalam golongan mampu yang menggunakannya.
Di sisi lain ada sejumlah hambatan terkait pendataan kemiskinan. Seperti kompetensi pihak yang mencatat. Juga, terkait pembaruan data yang kerap tersendat dilakukan pemerintah pusat setelah pemda mengirimkannya.
Lalu, dia juga menyoroti keterpaduan data. Lagi-lagi dia menyoroti hingga kini, data menyebar di masing-masing K/L. Tak ajeg dan padunya data ini jelas memengaruhi sasaran, dan kelanjutan dari program penanganan kemiskinan. []
