PMI Sering Menjadi Korban TPPO, Negara Disebut Takluk pada Jaringan Mafia

JAKARTA –  Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, menyatakan bahwa negara tidak dapat bersikap tegas, bahkan terkesan mengabaikan realitas perdagangan orang yang dialami oleh banyak pekerja Indonesia yang bertaruh nasib di luar negeri atau buruh migran. Kata Benny, praktik perdagangan orang yang menjerat buruh migran asal Indonesia sebagai korban ini, rupanya dikendalikan para sindikat dan mafia.

“Kritik saya, negara abai, negara tidak hadir, dan bahkan takluk melawan para sindikat dan mafia pedagangan orang,” kata Benny saat memberikan kuliah umum perihal Pekerja Migran Indonesia di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dikutip Minggu (14/7/2024).

Benny menjelaskan pekerja migran Indonesia kerap mengalami malasah lewat praktik penempatan kerja yang dikendalikan para sindikasi internasional. Negara yang menajdi tempat para buruh migran diatur oleh mafia, tanpa memikirkan nasib buruh. Bisnis perdagangan orang berkedok pekerjaan ini disebut memiliki perputaran uang dalam jumlah besar. “Ini adalah bisnis kotor, bisnis haram,” kata dia.

Sikap abai negara, dikatakan Benny bertolak belakang dengan regulasi yang ada. Indonesia punya kekuatan hukum tentang pencegahan TPPO dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu ada Peraturan Presiden tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Namun penanganan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia tidak efektif.

Menurutnya, para sindikat dan mafia TPPO sulit tersentuh hukum karena dibekingi oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini. Dari sekian banyak pekerja migran yang menjadi korban, menurutnya perempuan adalah yang paling rentan.  “Kaum perempuan 80 persen korban perdagangan manusia,” ucap dia.

Saat ini berdasarkan data BP2MI, jumlah pekerja migran di luar negeri berdasarkan negara tujuan penempatan per 2007-13 Juni 2024 berjumlah 5.067.984 orang. Dalam empat tahun terakhir yakni  2020-Juni 2024 ada penambahan pekerja migran sekitar 820 ribu orang.

Adapun penempatan PMI dengan skema Government to Government (G to G) melalui BP2MI per periode empat tahun terakhir 30.165 orang. Penempatan PMI dengan skema G to G berada Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Sementara yang berada di luar skema G to G, kata dia, tersebar di sepuluh negara, yakni Malaysia (1.598.678 orang), Taiwan (1.013.526 orang), Kore Korea Selatan (115.004 orang), Brunei Darussalam (96.625 orang), Singapura (334.159), Hongkong (992.814 orang), Uni Emirat Arab (179.451 orang), Arab Saudi (459.370 orang) Qatar (76.659 orang), dan Oman (63.224 orang).

Benny mengatakan, berdasarkan data BP2MI dalam penanganan PMI terkendala (bermasalah) tercatat sebanyak 110.056 orang pada 2020-7 Juni 2024. Sebanyak 90 persen dari korban itu adalah pekerja migran. Sementara dari jumlah ini, 80 persen korbannya adalah pekerja migran perempuan.

Pada periode yang sama, Benny mengatakan, penanganan pemulangan jenazah PMI sebanyak 2.570 orang. Sebanyak 90 persen adalah korban dari kejahatan pekerja migran. Sebanyak 80 persen pemulangan jenazah adalah perempuan dan ibu-ibu. “Dan dari bisnis ini mereka mengambil keuntungan besar,” kata dia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin sempat mengklaim komitmen pemerintah untuk melindungi PMI,  salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, pemerintah membuat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pimpinan gugus tugas tersebut diubah, dari semula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Ma’ruf tidak menyangkal bahwa ada mafia dengan jejaring internasional di balik praktik perdagangan orang yang menjerat buruh migran Indonesia. “Saya kira komitmen pemerintah untuk memberantas TPPO itu sudah [jelas], bahkan sudah ada timnya di bawah koordinasi Menko Polhukam,” kata dia saat menghadiri acara Hari Pekerja Migran Internasional di Jakarta, pada Desember 2023. []