Punya Motor 250cc Punya Mobil, Tapi Ajukan Surat Keterangan Miskin

SEMARANG – Priyanto Muda Prasetya (45), warga Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menduga ada yang tidak beres dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Merasa geram, Priyanto pun lantas melaporkan kasus dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan SKTM itu ke Kepolisian Resor Blora. “Kemarin saya melaporkan kasus dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan SKTM ke Polres Blora,” kata Priyanto kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

Dijelaskan Priyanto, kecurigaannya bermula ketika putranya, Gilang Wardana mengikuti proses seleksi masuk PPDB di SMKN 1 Blora. Saat itu, Priyanto tidak menyertakan SKTM karena kondisi perekonomian yang berkecukupan.

Awalnya anaknya itu dinilai bakalan lolos diterima menjadi siswa SMKN 1 Blora lantaran semua persyaratan, termasuk nilai akhir dianggapnya sudah masuk kriteria.

“Namun di hari berikutnya, anak saya tiba-tiba berada di urutan terbawah. Nilai akhir anak saya padahal 20, kalah dengan pendaftar yang menyertakan SKTM. Meski nilai 17 dan 18, tapi jika menggunakan SKTM peringkatnya berada di atas anak saya. Saya kemudian cabut pendaftaran anak saya dan pindahkan ke ponpes. Susah daftar di sekolah negeri,” kata Priyanto yang berprofesi sebagai seorang kontraktor ini.

“Bahkan banyak pendaftar yang mencabut pendaftaran kemudian melakukan pendaftaran kembali dengan melampirkan SKTM. Selain itu saya juga melihat banyak warga yang mengajukan SKTM di kelurahan. Ada yang punya mobil, motor 250 cc mendaftar menyertakan SKTM. Ini kan aneh?” kata Priyanto.

Priyanto berharap, pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan dokumen SKTM yang ia laporkan. Setidaknya, pihak sekolah bisa melakukan survei langsung ke lokasi pendaftar yang menyertakan SKTM.

“Angka kemiskinan di Blora kan hanya13 persen. Apakah iya dari sekian banyak murid hampir 100 persen pendaftar pakai SKTM, yang dalam hal ini bisa dikatakan termasuk kategori miskin semua. Saya melapor bukan karena kepentingan pribadi tetapi saya merasa kasihan kepada siswa yang seharusnya lebih berhak diterima tetapi dipencundangi dengan SKTM aspal,” pungkasnya.

Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Heri Dwi Utomo, membenarkan bahwa ada laporan warga terkait dengan dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan SKTM. Kepolisian masih mendalami kasus pelaporan tersebut.

“Kami akan periksa dan cek satu per satu rumah pendaftar yang melampirkan SKTM. Yang jelas kami dalami kasus ini,” kata Heri.

Mayoritas pendaftar pakai SKTM

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Blora, Mario, menyampaikan, pembukaan PPDB di SMKN 1 Blora dimulai pada 1 Juli 2018 dan ditutup pada 6 Juli 2018.  Total ada 8 jurusan yang dibuka yakni permesinan, pengelasan, otomotif, multimedia, teknik audio video, listrik, teknik konstruksi dan properti serta geomatika. Mario pun membenarkan bahwa mayoritas pendaftar menyertakan SKTM.

Menurutnya, sesuai prosedur yang berlaku saat ini, dengan melampirkan SKTM, para pendaftar akan diprioritaskan.

“Dengan SKTM, para pendaftar akan mengantongi nilai plus. Prioritas diterima dan ada keringanan biaya. Saat ini yang bertahan mencapai 750 pendaftar. Sebanyak 95 persen menyertakan SKTM. Untuk kuota kami 576 siswa,” terang Mario.

Ganjar: Soal SKTM, Orangtua Jangan “Ngapusi”…

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para orangtua untuk jujur saat mendaftarkan anaknya ke sekolah baru. Hal ini menyusul maraknya Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) yang disalahgunakan pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Tengah tahun ajaran 2018/2019 ini.

“Kita kan mendidik anak untuk jujur, berbudi pekerti, ya orangtua jangan ngapusi (berbohong), masak untuk pendidikan begitu,” ungkap Ganjar usai membuka program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Regurel ke-102 di Lapangan Bandongan, Kabupaten Magelang, Selasa (10/7/2018).

Ganjar meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan warga yang benar-benar miskin supaya dapat mengenyam pendidikan layak.

“Kasihlah kesempatan, tepo sliro, masyarakat tidak mampu itu negara mau hadir agar mereka bisa sekolah. Sekolahnya bukan (yang) sudah miskin, jelek, sekolahnya juga jelek, enggak begitu,” ucapnya.

Ganjar mengaku, sudah mencoret lebih dari 30.000 SKTM yang disalahgunakan oknum pada saat PPDB tahun ajaran ini. Pihaknya meminta pihak sekolah untuk segera menuntaskan persoalan SKTM ini sebelum pengumuman PPDB online Jateng, Rabu (11/7/2018) besok.

“Kami Sudah mencoret lebih dari 30.000 SKTM. Beberapa SMA/SMK sudah kami minta untuk melakukan verifikasi. Guru, kepala sekolah, harus turun. Tidak sulit, 1 orang paling verifikasi 5-10 anak,” tandasnya. [Net]