Rp. 335 T dari RAPBN 2026, Siapa yang Paling Diuntungkan dari MBG ?

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang digadangkan untuk pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Penerima manfaat dikhususkan kepada kelompok tertentu, meliputi balita, anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026 dengan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp335 triliun untuk program MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati mengatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat capaian target penerima manfaat.

“Target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dan diharapkan dapat tercapai pada Mei 2026,” ujarnya pada Minggu (11/1/2026), mengutip Kontan.co.id.

Selain itu, BGN juga melaporkan bahwa pada awal 2026, penerima manfaat program MBG capai 59,86 juta yang terdiri dari berbagai kelompok dan didominasi oleh siswa SD dengan 19,46 juta penerima. Meski jumlah penerima sangat fantastis, sebagian besar publik menyoroti bahwa pelaksanaan program tidak sesuai dengan janji berupa pemenuhan gizi pada kelompok khusus.

Berbagai polemik yang muncul juga membuat publik khawatir dan gelisah. Kondisi ini sejalan dengan hasil analisis Drone Emprit pada periode 1-19 Februari 2026 di media sosial X, di mana 89,7% postingan terkait MBG bersentimen negatif. Percakapan tersebut menyangkut sejumlah polemik, termasuk persepsi bahwa program MBG menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan dan informasi mengenai yayasan pengelola MBG yang terima dana Rp6 juta per hari selama 313 hari.

Menyoroti berbagai polemik di sela berjalannya program MBG, Policy Research Center (Porec) melakukan survei nasional daring pada Maret dengan melibatkan 1.168 responden dari kalangan ibu/bapak rumah tangga, buruh, pengusaha, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 80,4% dari mereka merasakan program MBG secara langsung, sehingga jawaban yang diberikan bersifat independen dan berbasis pengalaman nyata, bukan sekedar opini.

Adapun, instrumen survei dilakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan utama, yakni “Apakah warga merasa program ini benar-benar berguna?”, “Apakah mereka percaya program ini dikelola dengan jujur dan akuntabel?”, dan “Menurut mereka, siapa yang sesungguhnya paling diuntungkan dari program MBG?”.

Siapa Saja Penerima Manfaat Program MBG?

Berdasarkan data di atas, sebanyak 44,5% responden menilai program MBG justru menguntungkan para pejabat, partai, dan lingkaran kekuasaan sebagai penerima manfaat utama. Penilaian publik tersebut dipengaruhi oleh beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikuasai jaringan elite politik-ekonomi.

Tak jauh berbeda, sebanyak 44% responden meyakini bahwa pengelola dan mitra SPPG menjadi penerima manfaat utama selanjutnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh informasi yang beredar di kalangan masyarakat bahwa anggaran MBG kurang transparan dan adanya dugaan mark-up biaya.

Ironisnya, hanya segelintir responden dengan 6,5% yang menilai bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak dan keluarga. Hal ini mencerminkan semakin merosotnya kepercayaan publik terhadap narasi pemenuhan gizi pada kelompok khusus. Terbukti sebanyak 76% dari mereka menilai bahwa porsi makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran.

Akibatnya, sebanyak 80% responden kompak menarik dukungan mereka terhadap berjalannya program MBG. Sisanya, sebanyak 20% kompak mendukung kelanjutan MBG. Besarnya selisih terhadap sikap pernyataan dukungan seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang penerima keuntungan dan manfaat dari program ini agar sesuai dengan janji kampanye.

Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar responden bukan berarti menolak gagasan program gizi, penolakan menyoroti kebijakan yang top-down atau elitis, model SPPG berbasis jaringan politik, anggaran yang tidak transparan, dan absennya mekanisme akuntabilitas yang nyata.

Penelitian ini juga menggarisbawahi isu rawan korupsi pada program, setiap lapisan birokrasi bisa menjadi titik pengambilan keuntungan. Panjangnya rantai distribusi berpotensi pada pencurian nilai yang berdampak pada penurunan kualitas manfaat yang seharusnya diterima masyarakat dalam bentuk porsi per kepala.

Media untuk Menyuarakan

Melihat ketimpangan yang terjadi, sebagian besar responden bertekad untuk bertindak melakukan sesuatu. Adapaun jumlah responden yang terlibat sebanyak 968.

Data di atas menunjukkan bahwa gabungan aksi kolektif, yakni dalam bentuk petisi,demonstrasi, advokasi masyarakat sipil, dan diskusi warga meraih proporsi paling tinggi dengan 31,1%. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketidakpuasan terhadap program MBG mulai bergerak kepada kesadaran kolektif yang terorganisir.

Selanjutnya, media yang paling banyak dipilih oleh masyarakat untuk melakukan protes adalah media sosial dengan 29,4% dan kanal resmi pemerintah atau sekolah dengan 27,9%.

Porec juga merangkum beberapa rekomendasi kritis dengan tujuan untuk mendesak pemerintah agar program MBG ditindaklanjuti, berikut daftarnya:

1. Hentikan sementara dan evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen.

2. Bubarkan model SPPG berbasis jaringan politik, ganti dengan tata kelola komunitas dan koperasi.

3. Ubah dari program universal menjadi program bertarget: fokus ke kelompok paling rentan.

4. Libatkan ahli gizi secara struktural, bukan sekadar formalitas.

5. Buat kanal pengaduan independen yang benar-benar aman dan responsif. []