December 22, 2024

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Saat 58 Ribu Warga NTB Mengantri Menjadi PMI

2 min read

JAKARTA – Sebanyak 58 ribu masyarakat NTB masuk daftar tunggu untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran. ”Ini yang sudah terdaftar di dalam sistem, sudah siap kerja. 70 persennya ke Malaysia,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi, Rabu (12/07/2023).

Calon pekerja migran ini akan berangkat setelah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menerima job order dari negara penempatan. ”Job ordernya nanti masuk ke P3MI dari perusahaan partner di sana,” jelasnya.

Malaysia masih menjadi negara penempatan yang paling banyak dituju Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Dari Januari hingga Juni, tercatat sudah ada 20 ribu PMI yang berangkat untuk bekerja di sejumlah sektor, seperti perkebunan serta pekerjaan domestik.

Disinggung soal kosongnya job order ke Malaysia, Aryadi membantahnya. Ia menerangkan, job order ke Malaysia masih tetap ada. Sehingga tidak ada penghentian pengiriman PMI ke Malaysia.

Hanya saja, job order ini langsung masuk ke P3MI dari perusahaan mitra. Bisa saja, lanjut Aryadi, ada perusahaan yang tidak mendapatkan job order karena berbagai alasan. ”Bisa karena masalah prestasi, ada perjanjian yang tidak dipatuhi,” ujar Aryadi.

Di sisi lain, disnakertrans saat ini tengah menertibkan P3MI yang tidak tata aturan terkait pengiriman PMI ke Malaysia. Salah satunya mengenai kepatuhan terhadap zero cost. Artinya, setiap calon PMI yang akan ke Malaysia, tidak lagi ditarik biaya.

”Jangan kemudian P3MI itu mungut (biaya) lagi. Itu yang kami wanti-wanti,” ujarnya.

Langkah disnakertrans sebagai salah satu upaya untuk menekan pengiriman PMI nonprosedural. PMI yang berangkat secara ilegal berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sementara itu, Asisten I Setda NTB Fathurrahman mengatakan, isu TPPO di Provinsi NTB harus diatensi seluruh pihak. Ditangani dengan serius sehingga tidak ada lagi masyarakat NTB yang menjadi korban.

”Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak,” katanya. []

Sumber Lombok Pos

Advertisement
Advertisement