Sampai Siang Ini, 303 Orang Meninggal Dunia, Bertahan Dirumah Diterjang Air Bah, Berlari ke Bukit Digulung Longsor

JAKARTA – Pulau Sumatera kembali menjadi episentrum bencana hidrometeorologi. Kombinasi banjir bandang, genangan masif, dan longsor mematikan dalam sepekan terakhir November 2025 mempertegas rapuhnya sistem mitigasi di kawasan yang dikenal sebagai “gerbang barat Indonesia” tersebut. Data terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, 303 orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor, sementara 279 orang masih hilang, dan sekitar 80.000 warga dievakuasi ke ratusan titik pengungsian.

Skala dampak bencana ini dilaporkan meningkat cepat. Data yang bergerak fluktuatif, keterisolasian medan, akses jalan putus, hingga gangguan komunikasi menjadi catatan lapangan yang terus muncul dalam berbagai pembaruan situasi. Bagi publik, ini bukan sekadar “banjir tahunan”. Ini adalah ujian terhadap kesiapan negara dan pemerintah daerah menghadapi musim hujan puncak, sekaligus cermin pengelolaan lahan, tata kelola sungai, dan adaptasi infrastruktur yang selama ini berulang dikritik tetapi minim perbaikan.

Siklon Tropis & Hujan Ekstrem, Dua Faktor Utama

BNPB menegaskan, pemicu utama bencana adalah hujan ekstrem berkepanjangan yang dipengaruhi aktivitas siklon tropis di sekitar perairan Indonesia, memicu meluapnya sungai, pergerakan tanah di area tebing, dan banjir bandang dari wilayah hulu. siklon tropis

Wilayah barat Indonesia, khususnya Sumatera, memang berada pada lintasan dinamika atmosfer yang kerap terkena imbas sistem cuaca regional. Namun, para pakar menilai, fenomena cuaca ekstrem sering kali hanya menjadi pemantik, sedangkan bahan bakarnya adalah degradasi lingkungan dan desain mitigasi yang tidak memadai: alih fungsi lahan di hulu, sedimentasi DAS, hilangnya tutupan vegetasi, drainase kota yang tidak adaptif, hingga bangunan di area rawan longsor tanpa kajian ketahanan yang ketat.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumatera Barat, Dr. Novriadi dalam diskusi lokal menyebut, banyak titik longsor terjadi di permukiman yang sejak lama dipetakan rawan, tetapi masih dipadati rumah dan aktivitas warga.

“Curah hujan ekstrem tinggi, tetapi longsor mema sa banyak dipicu lereng yang jenuh air di kawasan kehilangan tutupan akar vegetasi. Ditambah pemukiman di kaki tebing tanpa kontrol tata ruang yang tegas,” ujarnya.

Tone kritik ilmiah semacam ini bergema di berbagai ruang publik. Masalahnya, repetisinya tinggi, tetapi executive follow-through rendah.

Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh: Tiga Provinsi Terberat

1. Sumatera Utara

Di utara pulau, bencana tercatat memukul paling keras. Kabupaten di kawasan Tapanuli menjadi headline krusial dalam operasi SAR. Banyak desa perbukitan mengalami longsor tebing yang menutup akses jalan kecamatan–kabupaten, sementara aliran sungai berarus deras menyapu rumah di bantaran.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menuturkan, sebagian wilayah mulai dapat diakses, tetapi tim gabungan masih kesulitan menembus beberapa desa yang putus total akses darat. Lumpur setinggi 20–70 cm menutupi pusat permukiman, material kayu dan batu berserakan, dan alat berat sulit dibawa masuk.

“Upaya utama saat ini adalah percepatan akses. Tanpa jalan, kami tidak bisa mempercepat pencarian korban maupun pendistribusian bantuan. Ini bottleneck paling kritis,” kata dia.

Isu psikososial juga muncul. Save the Children Indonesia, salah satu NGO yang ikut menyalurkan bantuan dan pendampingan, mencatat bahwa dalam tiga hari pertama pengungsian, banyak anak kehilangan akses sekolah, sementara fasilitas ramah anak belum tersedia merata.

2. Sumatera Barat

Di provinsi ini, pemerintah daerah memperpanjang status Tanggap Darurat hingga 8 Desember 2025. Dalam rilis yang beredar, 13 wilayah terdampak teridentifikasi mengalami genangan dan longsor; 22 orang dilaporkan meninggal di tiga hari pertama bencana (data awal lokal – belum akumulasi final BNPB), dan beberapa daerah mulai mengalami krisis air bersih akibat rusaknya sistem pompa dan pipa PDAM, serta kontaminasi lumpur.

Dampak pertanian di Sumbar juga serius. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Padang Pariaman melaporkan ratusan hektar sawah gagal panen, banyak gabah tak sempat diselamatkan, dan saluran irigasi tertimbun.

“Bantuan pangan darurat penting, tapi kami juga butuh bibit dan normalisasi irigasi. Kalau tidak, banjir susulan akan menenggelamkan pemulihan,” ujar Ketua Gapoktan, Yulhendri.

3. Aceh

Di ujung barat laut, Aceh mengalami banjir merendam desa-desa pesisir sekaligus longsor memutus kawasan perbukitan. Tim SAR gabungan fokus di area yang terendam banjir bandang dan lereng amblas. Relawan lokal seperti RAPI Aceh membantu koordinasi, tetapi ikut terkendala terbatasnya sinyal di daerah bencana.

Data awal yang dirilis media lokal menyebut ribuan mengungsi, rumah warga rusak, beberapa korban tewas ditemukan, dan tanggul sungai di beberapa desa jebol. Pajanan air bercampur lumpur di kawasan hulu juga dilaporkan memengaruhi air minum warga di hilir.

Airdrop Menjadi Opsi, Tapi Dinilai Bukan Jawaban Struktural

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, bantuan logistik akan dikirim melalui metode airdrop untuk wilayah yang masih terputus akses darat. Strategi ini dilakukan berkoordinasi dengan TNI. TNI

Di satu sisi, airdrop diapresiasi karena cepat menjangkau titik terisolasi. Namun, para analis kebencanaan menilai, airdrop hanya menutup celah distribusi sementara, bukan jawaban mitigasi jangka menengah apalagi jangka panjang. Tanpa perbaikan ruang gerak darat, alat berat tidak masuk, tim SAR tidak bisa bekerja optimal, dan bantuan tidak bisa berputar rutin. Airdrop hanya “logistik satu arah”, bukan “sirkulasi pemulihan”.

Koordinator Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, merespons situasi ini sebagai pengingat bahwa akar persoalan di Sumatera terletak pada tata kelola lahan dan perlindungan lingkungan di kawasan hulu.

“Ketika hutan di hulu berubah jadi konsesi dan permukiman merangsek ke lereng rapuh, banjir dan longsor akan berulang, tak peduli berapa kali tanggap darurat dikeluarkan. Respons boleh cepat, tapi tanpa koreksi ruang dan ekologi, ini hanya PR musiman tanpa ujung,” katanya.

Puncak Musim Hujan hingga Februari 2026, Ancaman Bencana Lanjutan Tinggi

BMKG memprediksi musim hujan puncak di Sumatera dan sebagian besar Indonesia masih berlangsung hingga Februari 2026, sehingga potensi banjir susulan dan longsor lanjutan tetap tinggi. Peringatan dini mengenai intensitas hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi terus dikirim melalui kanal resmi BMKG dan radio komunikasi relawan. BMKG

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, dalam rilis sebelumnya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat lokal.

“Wilayah Sumatera harus menyiapkan antisipasi ganda: genangan di kawasan urban dan longsor di lereng. Kami sudah memetakan area rawan. Tinggal perlu kedisiplinan ruang, sistem peringatan yang menjangkau desa, dan komando evakuasi yang jelas,” ujarnya.

Peristiwa ini memperlihatkan peringatan dini BMKG memang rutin keluar, tetapi ketersampaian pesan (last-mile warning system) masih timpang. Banyak warga di daerah bukit dan bantaran sungai mengaku tidak mendapatkan peringatan yang actionable, hanya berhulu pada berita umum tentang “hujan tinggi”.

Perbedaan antara warning dan actionable instruction di sini menjadi penting: warning memberi tahu risiko, instruction memberi tahu apa yang harus dilakukan saat risiko itu muncul. Sumatera masih kekurangan yang kedua.

Naval Kritis terhadap Tata Ruang & Infrastruktur

Data BNPB sementara menyebut bahwa air di sebagian wilayah mulai surut, menyisakan lumpur dan kerusakan pascabandang. Tetapi, sorotan editorial media seperti Neutralnews mengarah ke konteks yang lebih tajam: kenapa area yang sudah dipetakan rawan masih dipadati warga? Kenapa sistem drainase perkotaan tidak adaptif? Kenapa penegakan tata ruang lemah? Kenapa rehabilitasi DAS tidak jadi agenda prioritas sebelum, bukan sesudah, bencana?

Direktur Pusat Studi Bencana dan Perubahan Iklim Universitas Andalas, Prof. Rinaldi menilai kritik ini legitimate.

“Tidak ada bencana yang 100% natural jika faktor ruangnya berkontribusi besar. Hujan tinggi adalah fakta, tapi jembatan putus, saluran tersumbat, dan rumah di kaki tebing itu keputusan ruang. Di sinilah mitigasi tertinggal,” katanya.

Di data lokal, banyak video warga menunjukkan tanggul sungai yang lama tidak diperkuat, gorong-gorong yang tidak dibersihkan, hingga rumah yang sejak lama retak-retak di lereng tanpa relokasi.

Urban planner menyebut, banyak kota di Sumatera belum memiliki desain sponge city atau sistem serapan untuk menahan air limpasan permukaan, sehingga hujan 4–6 jam sudah cukup membuat sungai kecil meluap.

Koalisi Kawal Bencana Infrastruktur (organisasi ad hoc gabungan komunitas sipil Sumatera), KBI Sumatera, dalam keterangan medianya menyebut bahwa audit infrastruktur pascabencana wajib menjadi entry point reformasi.

“Bukan menyalahkan cuaca. Cuaca kami terima sebagai realita. Yang harus kami selesaikan adalah desain kota, desain desa, desain sungai, dan keberanian menegakkan ruang. Tanpa itu, bencana 2025 akan sama judulnya di 2026 dan 2027,” tegas Koordinator KBI Sumatera, Mukhtar.

Operasi SAR & Kemanusiaan: Kolaborasi Lintas Institusi

Operasi saat ini melibatkan tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, aparat BPBD provinsi, dan relawan. BNPB memegang komando pusat, sementara BPBD provinsi menjadi komando lapangan. Ambulan logistik, perahu karet, hingga mobil rantis disiagakan – tetapi tidak semua bisa masuk ke titik longsor karena akses tertimbun.

– Basarnas menyatakan, operasi pencarian korban maksimal dilakukan di area yang aman, sambil terus mempercepat pembukaan jalur darat.

– Save the Children Indonesia fokus pada kebutuhan anak, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) memonitor dari sisi kesehatan publik, sementara tim medis dari Kementerian Kesehatan RI mengoordinasi pencegahan wabah dan skrining kesehatan di pengungsian. Titik ancaman wabah seperti diare, leptospirosis, dan infeksi saluran pernapasan menjadi fokus pengawasan.

Salah satu tantangan terbesar adalah crowded shelter, sanitasi terbatas, dan air minum terkontaminasi lumpur. Jika manajemen shelter tidak segera dibenahi, potensi penyakit sekunder bisa menyusul.

– Pemerintah Aceh melalui BPBD Aceh mencatat bahwa beberapa shelter di Banda Aceh dan Aceh Besar mulai over kapasitas, sehingga tenda tambahan disiapkan.

“Relawan kami masih bekerja 24 jam. Tapi kami minta bantuan publik untuk disiplin ruang di shelter dan jaga sanitasi pribadi. Kami tidak ingin krisis kemanusiaan ganda terjadi,” ungkap Kepala BPBD Aceh, Ilham Akbar.

Sementara itu, di Sumatera Utara, Gubernur Ki Agus Fatoni (pj gubernur sumut 2024–kini) memimpin rapat percepatan pembukaan akses jalan, sambil mengoordinasi bantuan pangan dan peralatan.

– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak moratorium alih fungsi lahan di DAS sampai dilakukan audit kerentanan berbasis data terbaru.

– Sementara, Ikatan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (IATHI) menilai, penguatan kapasitas sungai dan redesign tanggul perlu dilakukan bersamaan dengan perbaikan ruang hulu, bukan bertumpu pada normalisasi sungai (pengerukan) saja.

“Kalau hanya dikeruk tanpa ada penataan hulu, sama saja memindahkan masalah. Ini seperti mengosongkan ember bocor. Embernya harus ditambal,” kata Sekretaris Jenderal IATHI, Bambang Hidayah.

Kesiapsiagaan Masyarakat & Etika Respons Bencana

Tanggung jawab masyarakat dalam etika respons bencana, meliputi:

1. Tidak menolak evakuasi ketika status siaga dikeluarkan.

2. Tidak membangun di zona merah yang sudah dipetakan BPBD.

3. Menjaga kebersihan jalur sungai, drainase, dan gorong-gorong sekitar.

4. Memastikan informasi resmi tidak bercampur hoaks.

Hoaks sering kali memperlambat manajemen bencana. Untuk itu, pengecekan fakta disarankan hanya bersumber pada kanal resmi BNPB, BMKG, dan BPBD provinsi.

Arah Kebijakan & Proyeksi Pemulihan

Pemerintah pusat menyatakan, pemulihan akan menempuh 3 fase:

1. Respons darurat – evakuasi, SAR, bantuan pangan, dan medis.

2. Transisi darurat ke pemulihan – pembersihan lumpur, pembukaan jalan, air bersih, dan shelter layak.

3. Pemulihan jangka menengah-panjang – perbaikan jembatan, irigasi, reforestasi DAS, relokasi ruang, dan redesign infrastruktur adaptif.

Namun, timeline belum final karena data kerusakan infrastruktur masih terus direkonsiliasi.

BNPB menutup keterangannya dengan imbauan publik:

“Masyarakat diminta mengikuti komando evakuasi regional. Keselamatan warga adalah hukum tertinggi dalam penanggulangan bencana,” tegas juru bicara BNPB, Abdul Muhari. []