Saran Mantan Mekeu, Orang yang Mau Divaksin Langsung Dapat BLT

JAKARTA – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri mengusulkan agar sebagian dana dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang telah mengikuti vaksin. Ini guna mempercepat program vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19.

“Jadi kalau orang ingin dapat cash, dia harus vaksin. Dengan begitu prosesnya akan lebih cepat,” kata Chatib Basri saat menghadiri Dialog Ekonomi secara virtual, Kamis (05/08/2021).

Mantan Menteri Keuangan itu menyampaikan ide tersebut dapat dijalankan hanya apabila pasokan vaksin tersedia. Dengan demikian mobilitas masyarakat dapat berjalan, namun kasus COVID-19 juga dapat ditekan.

Chatib menegaskan hal yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian adalah mobilitas masyarakat.

“Satu hal yang sangat penting saya kira adalah mengenai mobilitas. Kelihatan sekali ketika mobilitas dibuka dari April-Juni 2021 itu ekonominya bergerak. Nah, persoalannya adalah kita selalu ada di dalam dilema, karena mobilitas yang dibuka terlalu jauh ini juga memiliki risiko, mengenai invected cases yang naik,” kata Chatib Basri.

Sehingga, hal itu akan kembali meningkatkan kasus COVID-19 yang berujung pada pengetatan kembali mobilitas masyarakat.

Ia menarik kesimpulan bahwa vaksinasi akan memengaruhi pergerakan ekonomi.

Ia mengambil contoh di beberapa negara sebagai perbandingan, misalnya di Amerika Serikat, di mana negara bagian yang presentase vaksinasinya mencapai 50 persen, maka kinerja ekonominya berjalan dengan baik.

“Seperti di New York City, Massachusetts, Boston, itu kinerja ekonominya baik karena coverage dari vaksinnya itu sudah 50 persen. Tapi di Missouri yang vaksinasinya masih rendah, kinerja ekonominya agak sulit. Kita juga bisa lihat bahwa di AS, pemulihan ekonominya itu huruf V, juga yang terjadi di beberapa negara Eropa dan China,” ujar Chatib Basri.

Untuk itu, lanjutnya, Indonesia bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan salah satunya adalah terus meningkatkan vaksinasi masyarakat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mendorong penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Bhima mengatakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten, bisa mendorong pejabat di bawahnya untuk segera mengajukan pencairan BLT Dana Desa agar lebih cepat tersalur.

“Percepatan bansos juga penting, sehingga pencairan bisa di atas 80 sampai 85 persen pada saat pelaksanaan perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). BLT Dana Desa perlu didorong karena baru cair 19,4 persen” kata ekonomi Bhima Yudhistira, kepada Antara di Jakarta.

Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga bisa memberikan asistensi langsung kepada pejabat penyalur bansos, terutama terkait aturan administrasi teknis. Dengan begini, Bhima mengatakan penyaluran bansos bisa lebih cepat.

Ia juga berharap pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial sehingga setiap keluarga bisa mendapatkan setidaknya Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan, khususnya di Jawa dan Bali di mana PPKM Darurat dilaksanakan.

“Asumsinya garis kemiskinan Rp472 ribu per orang, jika satu keluarga ada 3 orang penduduk miskin maka kebutuhan hidup agar keluar dari jurang kemiskinan minimal Rp1,4jt per bulan. Pemberian Rp300 ribu per bulan tidak manusiawi,” katanya. []