Setiap Daerah Didorong untuk Menyiapkan Calon PMI dengan Kompetensi Tinggi
2 min read
JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Hal tersebut disampaikan Dzulfikar saat menerima audiensi Wali Kota Lubuk Linggau, Rachmat Hidayat, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Senin (3/2/2026).
Pemerintah pusat mendorong perubahan paradigma agar pekerja migran tidak hanya dipandang sebagai pencari kerja, melainkan sebagai duta bangsa yang membawa nama baik negara.
Oleh karena itu, Dzulfikar meminta kesiapan tenaga kerja dimatangkan sejak dari tingkat desa dan kelurahan, terutama dalam aspek kompetensi dan sertifikasi keahlian agar mampu bersaing di pasar internasional seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.
“Kita ingin mengubah paradigma. Pekerja Migran bukan sekadar pencari kerja, tapi duta bangsa. Karena itu penyiapannya harus matang sejak dari hulu, yakni desa dan kelurahan,” ujar Dzulfikar dalam pertemuan tersebut.
Selain peningkatan keahlian vokasi, Wamen P2MI menyoroti pentingnya literasi migrasi aman guna menekan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia mendorong adanya sinkronisasi data antara pencari kerja di daerah dengan sistem informasi pasar kerja global milik kementerian agar informasi peluang kerja legal dapat tersampaikan secara transparan.
Wali Kota Lubuk Linggau, Rachmat Hidayat, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan daerahnya yang memiliki potensi SDM muda yang besar. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Lubuk Linggau akan memetakan sektor kerja yang diminati warga serta menyusun program pelatihan bahasa dan keterampilan teknis yang sesuai dengan standar kebutuhan pasar kerja internasional.
Dukungan dari Kementerian P2MI diharapkan dapat memperkuat sarana dan prasarana pelatihan di daerah. Dengan persiapan yang matang di level lokal, diharapkan para pekerja migran asal Lubuk Linggau tidak hanya mendapatkan kepastian kerja, tetapi juga perlindungan hukum yang maksimal selama berada di luar negeri. []
