Smart Embassy, Upaya Tingkatkan Perlindungan BMI
2 min read
JAKARTA – Sebuah upaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri baru saja diluncurkan. Program yang penggarapannya bekerjasama dengan civitas akademik Universitas Gajah Mada ini memilih Singapura sebagai pilot project nya.
Sebuah aplikasi online bernama “smart embassy” inilah yang disebut sebagai sebuah prograam tersebut. Sebuah aplikasi berbasis database buruh migran di setiap negara penempatan, dengan aplikasi ini bisa diakses oleh BMI yang bersangkutan maupun keluarganya. Dengan demikian, update data tentang BMI mulai dari status hingga gaji bisa dilakukan dari tanah air.
Seperti yang diberitakan oleh liputan6.com, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, menjelaskan, sistem ini tujuannya untuk mempermudah bukan hanya BMI dan keluarganya, tetapi juga para pemangku kepentingan lainn ya dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan kepada BMI.
“Tujuan utamanya adalah untuk perlindungan dan mempermudah pelayanan kedutaan bagi TKI kita yang ada di Singapura,” jelas Duta Besar RI untuk Singapura Ngurah Swajaya di Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Program Smart Embassy itu memiliki laman elektronik interaktif (Dashboard) yang berisi sejumlah fitur, seperti pemantauan lokasi para pekerja Tanah Air serta berbagai layanan kekonsuleran lain.
“Bagi yang memiliki akses, kita atau pihak keluarga bisa tahu lokasi mereka di mana secara real-time, mengetahui kampung halaman mereka, tipe dan status pekerjaannya, serta berbagai informasi lain,” tambahnya.
Dashboard juga terkoneksi secara digital pada Kartu Pekerja Indonesia di Singapura (KPIS) milik para BMI di Singapura.
“Di kartu itu ada barcode dan QR Code-nya. Tinggal di scan via telepon genggam pintar atau mesin pemindai, baik TKI, petugas kedutaan, bahkan pihak keluarga dapat mengakses informasi yang ada di Dashboard,” papar sang dubes.
“KPIS dan Dashboard itu juga memudahkan proses komunikasi antara TKI dengan pihak KBRI. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa melapor lewat program itu. Kartu juga bisa berfungsi untuk transaksi perbankan. Ke depannya, kita berniat untuk bekerja sama dan memadu fitur dengan BPJS Ketenagakerjaan.”
Ngurah melanjutkan, pemilik kartu KPIS juga berhak atas sejumlah layanan, seperti kursus bahasa dan keterampilan, kejar paket, hingga akses untuk mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Terbuka (UT).
“Harapannya, dengan adanya berbagai keuntungan itu, puluhan ribu TKI yang belum terdaftar bisa menyegerakan diri untuk mendaftar,” ujar Ngurah.
Program yang diluncurkan oleh KBRI Singapura sejak Desember 2016 lalu itu telah menyentuh sekitar 10.000 hingga 15.000 BMI di sana. Sedangkan menurut data kedutaan, ada sekitar 100.000 – 120.000 tenaga kerja asal Tanah Air di negara eks-persemakmuran Inggris tersebut.
Meski begitu, sang dubes masih terus menggencarkan program, yang kini menjadi acuan bagi KBRI di negara lain itu, kepada para BMI di Singapura.
“Kita masih terus mensosialisasikan ke para TKI, agen penyalur, dan para majikan atau perekrut tenaga kerja kita. Seiring waktu bisa menjaring seluruh TKI,” tambah Ngurah. [Asa/Riski]