Subsidi Energi, Masalah Klasik Yang Tak Pernah Terurai

JAKARTA – Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai soal kebijakan subsidi energi oleh pemerintah hingga kini terus menjadi momok dan persoalan klasik yang tak pernah terurai.

Dalam diskusi terbatas yang digelar secara daring, Abra Talattov mengibaratkan subsidi energi yang dilakukan dari tahun ke tahun dan dari rezim ke rezim seolah-olah hanya menjadi ‘sandera’ atas kebijakan pemerintah yang tidak pernah berhasil.

“Banyak kajian-kajian yang dilakukan bahwa kebijakan pemerintah tidak berhasil sehingga hanya menguras energi dan pikiran para pemangku kepentingan,” ujar Abra di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Ia pun menilai kebijakan-kebijakan subsidi energi itu justru membebani ketahanan fiskal pada tahun-tahun mendatang. Apalagi jika dilihat dari histori kebijakan subsidi energi di tahun-tahun sebelumnya, di mana yang menjadi concern adalah perihal kompensasi energi.

Kompensasi tersebut, sambungnya, akan sulit dikontrol sekalipun di dalam APBN. Hal itu berpotensi menjadi variabel yang akan menambah beban APBN dari tahun ke tahun.

“Meski begitu, patut kita akui skor kita di Asia terkait indeks ketahanan energi secara total masih relatif lebih baik dibandingkan negara lain,” jelas dia.

Persoalan subsidi energi yang besar itu tak lepas dari ketergantungan sektor energi terhadap impor. Dalam hal ini, Abra menekankan bahwa faktor ketergantungan itu tak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga mendapat pengaruh dari dalam negeri. Yakni, kinerja lifting migas terus menurun dalam beberapa periode belakangan.

Meskipun tahun depan kinerja produksi ataupun lifting migas ditargetkan meningkat, ia tetap ragu produksi bisa mencapai target jika melihat tren lima tahun belakangan yang cenderung mengecewakan atau menurun. Di sisi lain, tren defisit migas pada 2021 juga kembali menunjukkan peningkatan.

“Tahun 2021, defisit kembali meningkat US$12,4 miliar. Padahal sebelumnya, tren defisit kita telah menurun. Artinya, ini menunjukkan implikasi pada peningkatan defisit migas kita,” ungkapnya.

Tak hanya dari sektor migas secara langsung, baik dari sisi produksi ataupun impor, Abra menjelaskan ada variabel lain yang patut diwaspadai, yakni risiko depresiasi rupiah yang masih menjadi tekanan bagi Indonesia.

Sekalipun pemerintah berasumsi bahwa kurs rupiah terhadap dolar tahun depan berada di ambang batas atas Rp15.200, tetapi nyatanya saat ini kurs telah mencapai Rp15.600 dengan kondisi cadangan devisa yang terus menyusut.

“Tentu menjadi ancaman serus ketika nilai tukar rupiah terus melemah, kemudian ada tekanan dari kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, lalu pada akhirnya berdampak langsung pada tekanan biaya impor ataupun BBM kita di tanah air,” tandas Abra Talattov. []