Tidak Menunggu Masalah Muncul, Jajaran Kementrian P2MI Diarahkan untuk Bekerja dengan Sistem Deteksi Dini

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan agar jajarannya mampu bekerja lebih modern, progresif, dan responsif menghadapi dinamika isu pekerja migran Indonesia yang terus berkembang.

Dalam arahannya, Mukhtarudin menekankan,  paradigma kerja kementerian harus berubah dari pola reaktif menjadi pola antisipatif.

“Kita harus antisipasi dini dan menemukan masalah sejak awal. Selama ini seringkali kita baru merespons ketika masalah sudah muncul dan ramai di publik. Ke depan, saya ingin kita melakukan deteksi dini dan diagnosis awal terhadap persoalan-persoalan pekerja migran,” tegas Mukhtarudin di Kantor Kementerian P2MI, Senin (10/11/2025).

Mukhtarudin menekankan pentingnya membangun sistem kerja yang terintegrasi agar langkah penyelesaian masalah dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Kalau kita sudah tahu bottleneck-nya di mana, sumbatannya di mana, maka kita harus tahu juga solusinya, siapa yang harus dikoordinasikan, dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” ujarnya.

Mukhtarudin juga menyoroti perlunya sinergi lintas sektor karena persoalan pekerja migran sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik di internal kementerian maupun antarinstansi pemerintah.

Oleh karena itu, ia mendorong jajarannya mendiagnosa masalah secara komprehensif, sehingga mampu memberikan solusi yang konkret.

“Kalau sudah ditemukan akar masalahnya, jangan terlalu lama mencari solusinya. Kalau di internal kita bisa menyelesaikan, segera lakukan. Kalau harus lintas kementerian, koordinasikan dengan jelas supaya publik memahami bahwa persoalan sedang dikerjakan bersama,” tambahnya.

Selain memperkuat sistem responsif, Mukhtarudin juga menegaskan pentingnya pencapaian quick win program dan target kinerja 2025–2026.

Untuk itu, ia meminta jajarannya segera menyiapkan langkah-langkah percepatan, seperti penyerapan anggaran dan capaian kinerja menjelang penutupan tahun anggaran.

Salah satu fokus utama program pemerintah di 2026 adalah pelatihan dan penempatan 500 ribu pekerja migran, yang difokuskan pada sektor welder dan hospitality.

Apalagi, lanjut dia, Kementerian P2MI telah ditunjuk sebagai leading sector untuk mengoordinasikan program tersebut bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Kita sudah sepakati pembagian 300 ribu dari program SMK Go Global dan 200 ribu dari jalur umum. Untuk itu, Kementerian P2MI harus memiliki data lengkap sebaran siswa SMK di seluruh provinsi agar begitu program diluncurkan, kita siap dengan database yang akurat,” pintanya.

Mukhtarudin menambahkan, transformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi ini menjadi kunci agar Kementerian P2MI mampu menjawab ekspektasi besar publik dan Presiden Prabowo Subianto akan peran kementerian.

“Dalam memperluas lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan lewat penempatan pekerja migran yang aman, legal, dan bermartabat,” pungkasnya. []