WNI dan PMI di Malaysia Menyatakan, Tidak Satupun Calon Presiden yang Mewakili Kepentingan Pekerja Migran

JAKARTA – Sebagian warga Indonesia di Malaysia mengatakan tidak satu pun dari tiga calon presiden dalam pemilu 14 Februari mendatang mewakili kepentingan para buruh migran yang menginginkan disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang telah tertunda selama 20 tahun.

Sementara KBRI di Malaysia mengatakan akan mendirikan tempat pemungutan suara, termasuk kotak suara keliling, yang diawasi oleh ribuan petugas di enam kota di Negara Jiran tersebut untuk mengakomodasi hampir 900.000 warga Indonesia di sana yang berhak memilih.

Tiga calon presiden Indonesia yang bersaing untuk menggantikan Joko “Jokowi” Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya Oktober ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta.

Dinukil dari Benar News, seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia yang telah tinggal di Malaysia selama 26 tahun mengatakan bahwa teman-temannya memiliki preferensi yang berbeda-beda di antara ketiga kandidat tersebut.

“Ada yang mendukung pendekatan lugas Prabowo dalam membawa perubahan. Ada kelompok yang sangat mendukung kelanjutan apa yang sudah diinisiasi Jokowi, [sehingga] berpihak pada [Ganjar yang berasal dari partai yang sama]. Ada juga yang bersimpati pada Anies.” kata Nasrikah Paidin.

Ada yang mendukung calon 1 (Anies) karena pendekatan untuk membawa perubahan. Kemudian, ada kelompok yang ingin meneruskan apa yang sudah Jokowi usahakan dan mereka mendukung calon 2 (Prabowo), dan ada yang bersimpati kepada calon nombor 3 (Ganjar).”

“Namun, para kandidat dinilai tidak mewakili kepentingan pekerja migran,” tambahnya.

Malaysia mengalami kekurangan tenaga kerja sebanyak lebih dari 1 juta orang, dan sebagian besar buruh migran asal Indonesia bekerja di perkebunan kelapa sawit atau karet, jasa rumah tangga, atau konstruksi.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan tempat pemungutan suara akan didirikan untuk di sejumlah kota besar Malaysia seperti Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, dan Sabah.

“Kami mempunyai tiga jenis pemungutan suara. Pertama, pemungutan suara melalui pos, yaitu surat suara dikirim melalui pos. Sekitar 156.000 pemilih memberikan suaranya dengan cara ini. Kedua, kami melakukan pemungutan suara secara mobile. Kotak suara dikirim ke perkebunan, pabrik, dan lokasi di mana terdapat komunitas Indonesia. , dan ini dimaksudkan untuk mendapatkan sekitar 67.000 suara,” kata Hermono.

“Ketiga, kami mengadakan pemungutan suara langsung, di mana para pemilih dapat memberikan suaranya di tempat oemungutuan suara di World Trade Center di Kuala Lumpur,” katanya.

Hampir 10.000 staf Indonesia akan mengawasi proses pemungutan suara di seluruh Malaysia, kata Hermono. Kotak suara akan dikumpulkan setelah hari pemilu dan penghitungan akan dimulai pada 14 Februari. Hasilnya kemudian akan dikirim ke Jakarta.

Ia menambahkan bahwa tingkat partisipasi pemilih berdasarkan pemilu sebelumnya mencapai 30 persen, namun pemilu tahun ini mungkin akan mengalami tingkat partisipasi yang jauh lebih rendah karena banyak warga Indonesia yang telah meninggalkan Malaysia.

Mansurni Abadi Adi, manajer kampanye dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengatakan bahwa ia akan memberikan perhatian ekstra di tempat-tempat tertentu di Malaysia, saat berkampanye untuk Ganjar, kandidat dari partai tersebut.

“Fokus kami adalah Kuala Lumpur, Johor dan Penang,” katanya.

“Sasaran kampanye kami adalah para pekerja migran Indonesia (di Malaysia) dan keluarganya yang masih bisa memilih. Strategi kami adalah mengkampanyekan dan menemui mereka di tingkat akar rumput.”

Tengku Adnan Tengku Azlan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) sedang bersaing memperebutkan kursi di DPR dan berkampanye untuk dirinya dan calon presiden dari partainya, Anies.

Ia mengaku memiliki keuntungan memenangkan suara diaspora karena ia tinggal di Malaysia. Ia bertemu dengan warga Indonesia secara tertutup di kediaman mereka dan di perkebunan tempat mereka bekerja.

“Kami punya 1.200 juru kampanye. Menurut saya, tujuh dari 10 tanggapan (pemilih) positif, artinya mereka akan mencoblos,” katanya.

“Bagi mereka yang merasa kesulitan untuk memilih karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan, kami menghimbau kepada pemberi kerja untuk mengizinkan mereka meninggalkan pekerjaan untuk mencoblos.” []