Menengok Penyiapan Prasarana Pengganti Jakarta

JAKARTA – “Keempat memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.”

Kutipan tersebut merupakan poin keempat dan kelima alasan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang diutarakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/08/2019).

Pernyataan tersebut menandakan, pemerintah telah turut memperhatikan aspek infrastruktur hingga menganggap sebagian wilayah Kalimantan Timur cocok menjadi lokasi baru ibu kota negara (IKN). Jokowi menyebutkan, lokasi IKN akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Katlim).

Selain karena ketersediaan lahan dan infrastruktur dasar yang dianggap cukup untuk memulai pembangunan pusat pemerintahan baru, Jokowi juga mengungkapkan kelebihan lainnya dari lokasi tersebut. Menurut orang nomor satu tersebut, lokasi itu minim bencana seperti gempa, banjir, tsunami, kebakaran hutan, hingga gunung berapi.

Jokowi juga menyebutkan bahwa lokasi tersebut strategis lantaran berada di tengah-tengah Indonesia. Sementara alasan ketiganya adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dekat dengan kota yang sudah berkembang yakni Samarinda dan Balikpapan.

Dengan alasan-alasan tersebut, dua kabupaten di provinsi terluas keempat Indonesia itu pun pemerintah nilai sebagai lokasi paling ideal untuk membangun pusat pemerintah Indonesia yang baru.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata pun menegaskan tentang fasilitas dasar di Kaltim yang membuat pemerintah yakin memilih daerah ini menjadi lokasi IKN baru.

“Pelabuhan, airport, sudah besar di sana, pelabuhan laut juga ada. Artinya kita enggak usah bangun dari nol, untuk pendukung yang gede-gedenya. Jadi nanti kalau perlu kan semua di Balikpapan sudah internasional airport-nya, ya kalau perlu tinggal diperpanjang, jadi biayanya enggak gede,” papar Rudy di Hermitage, Jakarta, Rabu (04/09/2019).

Pernyataan itu juga diamini Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang ditemui di Jakarta, Rabu (04/09/2019). Ia memaparkan bahwa lokasi pusat pemerintahan yang baru sudah diapit oleh bandar udara (bandara) internasional yang berlokasi di Samarinda dan Balikpapan.

“Kemudian ada jalan bebas hambatan, tol Samarinda-Balikpapan. Itu kan hampir selesai dan mungkin akan sudah berfungsi akhir tahun ini. Kemudian ada juga pelabuhan laut internasional,” sambung Isran.

Samarinda dan Balikpapan, sebut Isran, nantinya akan menjadi kawasan penyangga ibu kota baru yang juga akan berfungsi sebagai wilayah penahan urbanisasi besar-besaran yang mungkin terjadi saat sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dipenuhi aparat pemerintah pusat.

“Jadi di kawasan ibu kota itu kan kawasan khusus jadi tidak semua orang bisa masuk ke sana. Artinya tidak bebas orang masuk ke sana, misalnya urbanisasi atau migrasi penduduk. Jadi nanti yang jadi penyangga dari pada urbanisasi dan migrasi di dua kota besar itu,” ucap Isran.

Pemanfaatan Kota Samarinda dan Balikpapan sebagai kota penyangga, jelas Isran, bertujuan untuk menjaga kenyamanan aktifitas ibu kota yang diputuskan menjadi kawasan non-komersial. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga kawasan ibu kota dari kekumuhan dan kesemerawutan seperti yang sudah terjadi di Jakarta.

“Misalkan orang yang migrasi ya ke Balikpapan dan samarinda. Supaya nanti kenyamanan betul-betul terjamin secara jangka panjang,” sambungnya.

Bakal ibu kota itu pun sudah memiliki fasilitas lain yang memadai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando saat berbincang padaRabu (04/09/2019), menyebutkan saat ini sudah ada dua universitas di Kaltim. Yakni Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan dan Universitas Mulawarman di Samarinda.

Sementara, di dua Kabupaten yang ditunjuk sebagai lokasi IKN juga sudah tersedia sekolah di tingkat dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim yang dimuat dalam publikasi Provinsi Kaltim dalam Angka 2019, saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara sudah memiliki 105 Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 9 sekolah swasta dan 96 sekolah negeri. Sementara di Kutai Kartanegara sudah tersedia 466 Sekolah Dasar. Rinciannya, 438 SD Negeri dan 28 SD swasta.

Lalu, di jenjang yang lebih tinggi, terdapat 31 SMP di Penajam Paser Utara yang terdiri dari 25 SMP negeri dan 6 sekolah swasta. Lalu, terdapat 139 SMP di Kutai Kartanegara yang terdiri dari 101 SMP negeri dan 38 SMP swasta.

Untuk SMA, Penajam Paser Utara memiliki 8 sekolah yang terdiri dari 7 sekolah negeri dan 1 swasta. Lalu, terdapat 50 SMA di Kutai Kartanegara, di mana 30 di antaranya merupakan sekolah negeri.

“Artinya kalau mau misalnya nanti di tahap pertama ada pemindahan IKN di Kaltim ini sudah siap juga. Di samping nanti pemerintah pusat juga membangun sarana kesehatan, pendidikan, di lokasi IKN kita nunggu dari pemerintah pusat karena kan masterplan-nya masih disusun,” jelas Yusliando.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dalam pemaparan pemindahan ibu kota pun menjelaskan bahwa pembangunan IKN di Kaltim akan dibagi dalam tiga zonasi. Pertama, kawasan inti pusat pemerintahan yang akan dibangun Istana negara, kantor lembaga negara dari eksekutif hingga yudikatif, taman budaya dan botanical garden. Kawasan ini akan menempati lahan seluas dua ribu hektare (ha).

Kedua adalah kawasan IKN yang akan memakan lahan 40 ribu ha yang diisi perumahaan aparatur sipil negara (ASN) fasilitas pendidikan dan kesehatan, museum, hingga pusat olahraga. Selanjutnya akan ada kawasan perluasan satu dan dua yang masing-masing akan menempati lahan seluas 200 ribu ha dan lebih dari 200 ribu ha.

Kawasan perluasan satu akan diisi oleh Taman Nasional, kebun binatangm klaster permukiman non-ASN, serta bandara dan pelabuhan. Sementara kawasan perluasan dua akan dibangun daerah metropolitan serta wilayah pengembangan terkait dengan provinsi sekitarnya.

Infrastruktur Prioritas

Sebagai pejabat yang memahami kondisi infrastruktur di Kaltim, Yusliando menyebutkan bahwa infrastruktur yang harus disiapkan paling awal adalah akses jalan di sekitar wilayah calon IKN. Lantaran kondisi jalan yang sudah ada, ujar Yusliando, saat ini masih jauh dari sempurna, atau belum bisa difungsikan secara optimal.

Dari publikasi Kaltim dalam Angka 2019, sepanjang 2018 total panjang jalan di Kaltim mencapai 15.359,8 km. Panjang jalan itu terdiri dari 1.710,91 jalan negara, 895,09 km jalan provinsi dan 12.753,8 km jalan kabupaten/kota.

Dari total panjang jalan tersebut, hanya sebanyak 5.191,08 km yang sudah diaspal atau 33,79%-nya. Sebagian besar atau 7.157,57 km (46,5%) dalam kondisi tidak diaspal. Sisanya tidak dijelaskan kondisi jalannya.

Masih dari data yang sama, diketahui sepanjang 2.597,32 km atau 16,9% jalan rusak berat. Lalu, 2.280,07 km (14,8%) rusak, 3.864,11 km (25,15%) sedang dan 6.618,30 km (43%) dalam kondisi baik.

Panjang jalan di Kutai Kartanegara sendiri mencapai 2.639,91 km. Dari jumlah itu, sepanjang 360,82 km (13,66%) rusak berat dan 438,07 km (16,59%) rusak. Sementara itu di Penajam Paser Utara, dari total panjang jalan 1.452,17 km, sepanjang 173,18 km (11,92%) dan 160,46 km (11,04%) rusak.

Guna meningkatkan konektivitas, lanjut Yuslindo, Kaltim akan segera menambah satu jalan tol lagi. Kali ini, jalan bebas hambatan itu akan menghubungkan Samarinda dan Bontang.

“(Pemerintah) daerah sudah menyiapkan lahannya dan ditargetkan oleh pemerintah pusat mungkin masa periode 5 tahun sampai 2024 mungkin bisa diselesaikan,” terang Yusliando.

Sementara infrastruktur lainnya, sebut Yusliando yang sedang diselesaikan untuk mendukung pembangunan IKN baru adalah pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Jembatan ini merupakan akses di pinggiran daerah calon ibu kota yang baru atau juga disebut daerah interland.

“Kemudian yang menghubungkan langsung antara kota panajam dengan Balikpapan itu juga ada namanya jembatan Tol Panajam-Balikpapan. Itu biaya nya diperkirakan Rp15 triliun sekarang sedang dalam tahap lelang investasi,” jelas Yusliando.

Pemerintah setempat pun menargetkan proses lelang proyek pembangunan jembatan dapat dilakukan akhir tahun ini agar pembangunan nya dapat segera dimulai pada wal tahun 2020.

“Sehingga nanti antara kota Balikpapan dan Panajam, di mana kota Panajam itu sebagai headline-nya sebagai pengembangan IKN itu juga bisa ditopang dengan jembatan,” sambung Yusliando.

Selain jalan, Yuslindo menyebutkan infrastruktur lain yang perlu disiapkan adalah fasilitas pengolahan air bersih. Menurutnya, ketersediaan air baku di daerah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan IKN.

“Kebetulan kami juga di Balikpapan sedang membangun bendungan Sungai Wain, ini juga masih belum selesai. Nanti kalau memang ini menjadi kebutuhan salah satu sumber kebutuhan air baku IKN ini kami selesaikan,” paparnya.

Senada, untuk air bersih, Isran meyakini banyaknya sungai yang melintasi Kaltim bisa menjadi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

“Di situ kan segala pertimbangannya bagaimana ketersediaan air. Kan air kan penting,” katanya.

Salah satunya adalah Mahakam. Sungai sepanjang kurang lebih 920 km tersebut melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir.

Sungai Mahakam kini menjadi salah satu sumber air baku bagi PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain Mahakam, PDAM Tirta Mahakam juga memanfaatkan air dari beberapa sungai lain yakni Tenggarong, Merdeka, Sangkuliman, Marangkayu, Jantur, Sanga Sanga, Belayan, Kahala dan Salok Api.

“Itu kan dekat, tinggal nyedot aja. Sungai Mahakam itu mau berapa juta liter perdetik bisa, tidak masalah. Itu pertimbangan yang sudah tetapkan oleh negara memang berbagai macam syarat. Saya kira itu salah satunya,” lanjut Isran.

Per 2019, air yang diolah oleh PDAM Tirta Mahakam mencapai 3,36 ribu meter kubik, sedangkan air yang didistribusikan mencapai 3,21 meter kubik.

Namun, di cakupan layanan PDAM tersebut di 2019 baru berkisar setengah dari jumlah penduduk. Tepatnya 58,63% dari total penduduk sebanyak 667.175 jiwa. Jumlah sambungannya mencapai 78.229 unit.

Jumlah sambungan ini tumbuh 1,49% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 77.080 unit. Meski begitu, cakupan layanan pada 2018 lebih luas yakni mencapai 69,63% dari total penduduk. Adapun jumlah penduduk Kutai Kartanegara pada 664.861 jita.

Sementara, PDAM Danum Taka yang melayani masyarakat Penajam Paser Utara mengandalkan Sungai Lawe Lawe sebagai sumber air baku. Berbeda dengan Kutai Kartanegara yang memiliki air baku yang melimpah, Penajam Paser Utara masih bergantung pada hujan.

Pelaksana Tugas Direktur PDAM Danum Taka Ahmad Usman menyebutkan hujan yang jarang menyambangi kawasan Penajam sejak Jui 2019 lalu membuat ketinggian sungai menurun.

“Sungai dibersihkan dari endapan lumpur untuk menjaga kuantitas produksi air bersih karena diprediksi tanpa adanya hujan, air baku hanya bisa bertahan sampai akhir bulan ini (September 2019.red),” ujar Ahmad Usman, dilansir Antara, Sabtu (07/09/2019).

Untuk itu, demi mempertahankan layanan pada pelanggan, Danum Taka kini mengoperasikan mesin baru pada instralasi pengolahan air bersih. Dengan mesin baru tersebut, produksi meningkat dari 80 liter per detik dari sebelumnya 70 liter per detik.

Sebelumnya diberitakan, kapasitas 70 liter per detik tak mampu memenuhi kebutuhan semua pelanggan. Karena itu, PDAM Danum Taka memberlakukan sistem bergilir untuk pendistribusian air bersih kepada pelanggan per Juli 2019.

“Normalnya WTP dengan kapasitas 70 liter per detik melayani di bawah 5.000 pelanggan, tetapi saat ini pelanggan mencapai sekitar 6.000 orang,” ungkap Ahmad Usman, dilansir dari Antara,13 Juli 2019.

PDAM tersebut tengah bersiap untuk mengoperasikan water treatment system (WTP) yang baru. Nantinya, WTP dengan daya tampung 3.0000 meter kubik tersebut akan memproduksi 200 liter air per detik sehingga mampu melayani pelanggan baru.

Irsan Noor menyebutkan, fasilitas pengolahan air memang akan ditambah seiring pembangunan ibu kota baru nantinya.

“Sumber air tersedia banyak hanya proses pengolahannya segera dilakukan,” imbuhnya.

Gamit Swasta

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia.

“Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik,” menurut keterangan Kementerian PPN/Bappenas.

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya.

Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru memerlukan dana sekitar Rp466 triliun. Pembangunan akan dilakukan di lahan seluas 180 ribu hektare, dengan tahap pertama mencakup lahan seluas 40 ribu hektare.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan pembangunan infrastruktur dasar akan dimulai pada 2020, yakni berupa pembangunan jalan dari Samarinda dan Balikpapan menuju lokasi IKN.

“Itu dulu, kan nanti tentu akses untuk membangun kendaraan untuk akses ke sana kan perlu,” katanya.

Bersamaan dengan pembangunan jalan tersebut, Bappenas memulai persiapan konstruksi infrastruktur dasar lainnya seperti sanitasi dan jaringan air bersih yang akan dibangun di bawah tanah.

Rudy belum bisa menyebutkan besaran anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dasar tersebut. Namun, ia memastikan dana akan bersumber dari APBN.

“Ini kan kebutuhan dasar nih, untuk memastikan akses ke lokasi. Ya kemungkinan APBN dulu, kan nggak mahal juga,” kata Rudy.

Untuk pembangunan selanjutnya, Bappenas akan memetakan pembangunan apa saja yang diperlukan serta sumber dana untuk membiayai pembangunan tersebut.

“Lihat nanti direncana itu nanti akan detil, apa namanya, mana yang ada financial investment plan-nya, seperti apa, dibiayai oleh siapa, dan bagaimana? Mana yang ditawarkan ke swasta, mana yang KPBU,” imbuhnya.

Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendanan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

Rudy menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.

Tunda

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad saat ditemui pada Selasa (03/09/2019), menilai pemindahan ibu kota tak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Hal ini menilik banyaknya infrastruktur yang harus dibangun di kawasan ibu kota baru nantinya.

“Ngga cukup lima tahun kalau dari segi anggaran. Menurut saya ngga rasional,” katanya.

Menurut Tauhid, meskipun melibatkan swasta dan tak hanya mengandalkan APBN sendiri namun tetap diperlukan waktu lebih lama untuk memecah penganggaran sehingga tak terlalu berat. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya selama ini rata-rata proyek KPBU dibiayai dengan anggaran tahun jamak lebih dari lima tahun.

“Misalkan yang berhasil kan jalan tol, irigasi, elektronifikasi dan sebagainya yang jelas keuntungan swastanya besar, riil dan mereka ada Peraturan Pemerintah (PP), ada kenaikan tarif. Nah, itu menjamin kelanjutan pembiayaan mereka,” papar Tauhid.

Namun, berbeda kisah untuk gedung pemerintah tak menghasilkan pendapatan yang cukup mumpuni. Ia menilai, pengembalian investasi akan berat.

“Lari-lari nanti APBN juga meskipun swasta yang bangun tapi sifatnya nanti dibayar tahun ke enam, ketujuh yang berat itu di situ,” katanya.

Karena itu, ia menilai, pemerintah sebaiknya memberikan waktu lebih panjang sehingga rencana pemindahan ibu kota dapat lebih realistis dijalankan.

“Kalau saya lihat ditunda dulu karena itu tadi kajian akademisnya kita belum lihat lebih dalam, ekonominya masih masalah apalagi dari segi  pembiayaan juga jadi masalah,” tandasnya.

Namun, Bappenas masih hakul yakin pendanaan tak akan menghalangi niat untuk memindahkan ibu kota. Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro meyakini, berbagai pembangunan berbagai infrastruktur ibu kota baru bakal diminati swasta, termasuk pembangunan sistem penyediaan air minum maupun infrastruktur transportasi seperti MRT.

“Infrastruktur dasar yang swasta ga mau, ya sama kita,” kata Menteri Bambang.

Sementara itu, Rudy menyebutkan, berbagai aset di Jakarta yang mencapai Rp600 triliun dapat dimanfaatkan pemerintah. Nantinya, akan ada suatu badan yang mengelola pemanfaatan berbagai gedung pemerintah yang tersebar di lokasi premium Jakarta tersebut.

“Jadi ini nanti sebagai sumber. Itu nilainya bisa Rp. 600 triliun loh aset di Jakarta. Itu tidak akan dijual, dikelola apakah nanti dengan build operational transfer (BOT) dalam jangka waktu sekian panjang atau bisa disewakan, banyak caranya,” pungkas Rudy. []