2024, Pemerintah RI Berencana Akan Menambah Hutang Baru Sebesar 648 Triliun Rupiah
JAKARTA – Pemerintah berencana menambah utang baru mencapai Rp 648,1 triliun pada tahun depan. Tambahan utang diperlukan untuk membiayai defisit anggaran yang ditargetkan sebesar 2,29% dari produk domestik bruto atau PDB.
“Pada tahun 2024, kondisi perekonomian diharapkan semakin pulih ditopang pemulihan ekonomi negara Asia termasuk Cina dan India. Hal ini diharapkan dapat mendorong ekonomi domestik tumbuh semakin solid dan mendorong peningkatan penerimaan negara sehingga defisit APBN dapat ditekan kembali dan pembiayaan utang semakin menurun,” dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, Jumat (18/08/2023).
Pembiayaan utang secara neto sebesar Rp 648,1 triliun pada tahun depan akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. Penerbitan SBN secara neto pada tahun depan direncanakan Rp 666,4 triliun, naik 84% dibandingkan perkiraan penerbitan SBN tahun ini.
Hal ini sejalan dengan defisit anggaran secara nominal tahun depan yang akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini meskipun secara persentase terhadap PDB sedikit lebih rendah. Pinjaman secara neto pada tahun depan diperkirakan negatif sebesar Rp18,4 triliun.
Pinjaman yang negatif secara neto mengindikasikan pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman baru. Ini bukan berarti pemerintah tidak menarik pinjaman sama sekali.
Adapun pemerintah berencana menarik pinjaman baru secara bruto sebesar Rp 71,1 triliun baik dari dalam maupun luar negeri. Namun pemerintah juga berencana membayar cicilan pinjaman dalam dan luar negeri secara bruto sebesar Rp 89,4 triliun.
“Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang,” dikutip dari dokumen tersebut.
Kementerian Keuangan menyebut strategi pembiayaan utang tahun depan akan menekankan fleksibilitas. Hal ini untuk menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga.
Penerbitan surat utang tahun depan akan memprioritaskan dalam mata uang rupiah. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.
Sementara, strategi penarikan pinjaman dalam negeri tahun depan akan difokuskan untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pengadaan alutsista dan almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Polri dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional.
Penarikan pinjaman luar negeri pada tahun depan dilakukan melalui pinjaman tunai untuk program senilai Rp 30 triliun dan pinjaman kegiatan Rp 37,7 triliun. Pinjaman tunai untuk program akan disesuaikan dengan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral serta kesiapan pemenuhan policy matrix.
Sementara pinjaman kegiatan mengutamakan dari bilateral seperti Jepang, Cina, Jerman, Korea Selatan serta dari multilateral seperti Bank Dunia, IsDB, ADB dan AIIB, dan juga pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing. []
