24 Perusahaan Diduga Penyebab Bencana Sumatera

JAKARTA – Kemenhut sedang mengaudit izin pengelolaan hutan milik 24 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana ekologis di Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan mengaudit 24 izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar.

“Kami mau melakukan penertiban, mau melihat apakah ada apa kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya,” kata dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini tidak menyebutkan rinci nama 24 perusahaan itu. Dia mengatakan pemerintah saat ini sedang mengaudit kegiatan yang diduga melanggar hukum baik dilakukan korporasi maupun individu.

“Sebuah kegiatan yang tentu saja melanggar hukum baik dilakukan oleh sebuah korporasi atau dilakukan oleh orang-perorangan begitu,” kata dia.

Dia berkata berdasarkan sejumlah analisa dan pengamatan kegiatan pembalakan liar menambah daya dampak dari bencana Sumatera.

Kejaksaan Agung sebelumnya merilis sejumlah nama perusahaan yang diduga terlibat menyebabkan bencana ekologis di tiga provinsi Sumatera. Ada 23 perusahaan yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, di Aceh terdapat enam perusahaan, terbagi menjadi empat klaster. Klaster pertama penyebab banjir daerah aliran sungai (DAS) Simpang Kanan, Simpang Kiri, Tamiang Jaya

“Penyebab banjir di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Langsa, PT RWP dan PT LMR,” kata Anang melalui keterangan resminya, Senin, 15 Desember 2025.

Kemudian klaster kedua di DAS Jambu Aye, Aceh Utara yakni PT RTS. Klaster ketiga, DAS Krueng Sawang dan Pasee (Aceh Utara, Aceh Tengah, Lhoksumawe, Bireun, Bener Meriah), PT DP. “Kemudian, DAS Hulu Pidie (Pidie), PT WAM dan PT ANI,” kata Anang.

Anang mengatakan, penyebab banjir di Sumatera Barat diduga ada 11 perusahaan, yakni PT SBI, PT DDP, PT PJA, PT SSE, PT LAK, PT BEN, PT SM, MMP, JAM, PT AMP, dan PT IS. “Penyebab banjir DAS Air Dingin, Kuranji, Anai (Kota Padang dan Padang Panjang),” kata Anang.

Untuk penyebab bencana di Sumatera Utara terbagi dua, yakni penyebab banjir dan tanah longsor. Untuk penyebab banjir diduga karena Pembukaan Jalan Langkat – Kaban Jahe dan Pembukaan Lahan untuk Tempat wilayah Pamah Semelir.

Sementara penyebab tanah longsor karena penebangan liar yang dilakukan oleh individu serta penebangan yang dilakukan oleh enam perusahaan yakni PT TPL, CV TAS, PT NSHE, PT WIS, PT AR, dan PT TBS.

Sebelumnya, Komandan Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan, Mayor Jenderal Dody Triwinarto menyatakan satgas sudah mengidentifikasi 31 perusahaan yang teridentifikasi sebagai dalang bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatera. Puluhan perusahaan itu akan ditindak secara pidana, administratif hingga ganti rugi.

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu masih memakan korban jiwa sebulan pasca kejadian. BNPB mencatat penambahan kasus korban jiwa dalam bencana Sumatera tersebut.

Berdasarkan data per Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00, tercatat korban jiwa mencapai 1.140. Jumlah korban tewas itu bertambah dua jiwa dari pendataan sehari sebelumnya.

Korban jiwa terbanyak terdapat di Provinsi Aceh dengan 513 orang tewas. Sebanyak 213 korban jiwa di antaranya berasal dari Aceh Utara.

Di Sumatera Utara, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor mencapai 365 orang. Tapanuli Tengah tercatat paling terdampak dari segi korban jiwa, yaitu 127 orang meninggal. Sedangkan di Sumatera Barat, tercatat terdapat 262 orang meninggal akibat bencana Sumatera. Sebanyak 192 korban jiwa di antaranya berasal dari Kabupaten Agam. []