Akhirnya, Untuk Pertama Kali Pemerintah Kumpulkan Para Pakar Epidemiologi Bahas Pandemi di Awal Februari

JAKARTA – Untuk membahas penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19), Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumpulkan para ahli epidemiologi.

Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah Indonesia mencatatkan 1 juta kasus Covid-19. Pertemuan tersebut berlangsung secara virtual pada Kamis (04/02/2021) yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbowono, dan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Kemudian, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono, Perwakilan Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia (UI) Iwan Ariawan, Pandu Riono, Dicky Budiman, serta Ketua Perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter lainnya.

Pandu Riyono yang merupakan ahli epidemiologi UI mengaku terkejut dengan langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan menterinya untuk mendengarkan masukan para ahli. Meskipun pemerintah telah memiliki ahli epidemiologi sendiri.

Dia pun berharap pemerintah menjalankan masukan-masukan yang disampaikan para ahli dalam pertemuan tersebut. Salah satunya masukan dari Tim Mahadata UI yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah selama ini lebih mengarah pada pemulihan ekonomi dibandingkan penanganan pandemi.

Hal itu menyebabkan pergerakan penduduk masih cukup tinggi. Akibatnya, kasus Covid-19 terus meningkat.

“Pemerintah harus sadar, ke depannya jangan lagi ada kebijakan seperti itu,” ujar Pandu seperti melansir Katadata.co.id pada Kamis (04/02/2021).

Oleh karena itu, ahli epidemilogi menyarankan pemerintah tetap melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, pelaksanannya aturan tersebut harus diperketat untuk mengurangi mobilitas penduduk.

Selanjutnya, para ahli meminta pemerintah memperbanyak jumlah tes, lacak, dan tindak lanjut/isolasi (3T). Sehingga penularan virus corona dapat terdeteksi.

Untuk mencapai hal tersebut, Hariadi mengusulkan agar pemerintah menyediakan fasilitas tes dengan jarak dan harga yang terjangkau.

“Untuk tracing harus melibatkan seluruh unsur masyarakat di tingkat kelurahan atau keluarga di bawah tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat,” ujar Hariadi dalam siaran pers pada Kamis (04/02/2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pandu yang mengusulkan agar pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan pandemi. Sehingga masyarakat dan pemerintah bersama-sama mencegah penularan virus corona.

“Masyarakat selama ini hanya menjadi objek yang disalahkan ketika kasus Covid-19 meningkat,” ujar Pandu.

Di sisi lain, Luhut mengatakan pemerinah harus meningkatkan strategi dalam penanganan Covid-19, untuk menyempurnakan dan meningkatkan kedispilinan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggandeng para ahli bisa untuk bekerja sama menurunkan angka Covid-19 dan meningkatkan kesembuhan masyarakat.

Luhut mengatakan pemerintah memiliki tiga target yang ingin dicapai dalam penanganan Covid-19, yaitu menurunkan penambahan kasus harian, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan kesembuhan. Untuk mendorong target ini, pemerintah menyusun empat strategi utama.

Pertama, meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam menangani Covid-19 dengan operasi perubahan perilaku serta kampanye protokol kesehatan secara sistematis dengan melibatkan berbagai kalangan.

“Kami berharap penyebaran informasi dan kampanye dapat bergerak secara masif dengan melibatkan berbagai lembaga lain, seperti Kemenag dengan mengajak pemuka agama, dan juga Kemendikbud,” ujar di.

Kedua, mendeteksi penyebaran Covid-19 sejak awal dengan mendorong strategi pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) yang agresif dan tepat sasaran.

Ketiga, pembangunan fasilitas isolasi terpusat dalam penanganan pandemi khususnya di provinsi dengan jumlah kasus positif yang tinggi. Salah satunya Wisma Atlet untuk wilayah Jabodetabek.

“Sehingga dapat membantu mengurangi penyebaran penularan ke keluarga dan menurukan keterisian rumah sakit,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan manajemen perawatan dengan memastikan ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta penyediaan semua obat & alat yang dibutuhkan. Luhut mengklaim terjadi angka penurunan hari perawatan pada pasien Covid-19 dengan manajemen perawaan saat ini.

Keempat, akselerasi vaksinasi Covid-19 yang dimulai dari tenaga kesehatan, pelayanan publik, kelompok rentan, dan juga daerah-daerah yang menjadi prioritas. Daerah yang dianggap prioritas, merupakan daerah yang memiliki positivity rate (angka positif) tinggi.

“Masalah vaksin ini masih terus dalam proses pengerjaan, kita harapkan target kita mencapai 70% herd immunity (kekebalan komunitas) dapat kita capai dalam waktu 12 bulan,”ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga akan memperbaiki manajemen data yang ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2021. Selain itu, pemerintah akan berupaya menurunkan mobilitas di atas 30% untuk mengendalikan penambahan kasus.

“Peraturan dan kebijakan akan disesuaikan terkait hal tersebut,” ujar Luhut. Adapun pertemuan Luhut dengan ahli epidemiologi akan kembali digelar pada 25 Februari 2021.

Bubarkan KCP PEN

Di sisi lain, Pandu menyebut pandemi corona bisa menjadi kesempatan bagi Presiden Jokowi membangun sistem surveilans penyakit menular yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Sistem tersebut bisa digunakan untuk mengatasi dan mencegah pandemi.

Untuk mencapai hal itu, menurut dia, peran Kementerian Kesehatan harus lebih dominan dalam penanganan pandemi. Pasalnya, tugas pokok surveilans memang ada di kementerian tersebut.

Sedangkan Satgas Penanganan Pandemi bisa lebih fokus pada perubahan prilaku masyarakat. Dengan cara tersebut, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPC PEN tidak lagi dibutuhkan.

Dia bahkan menyarankan agar Presiden Jokowi membubarkan KPC PEN karena telah gagal total menangani pandemi. Menurut dia, komite yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartanto itu hanya fokus pada pemulihan ekonomi.

Padahal Presiden Jokowi telah menyatakan agar penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi berjalan seimbang. “Seperti kebijakan PPKM, kegiatan masyarakat dibatasi tapi jam buka mal diperpanjang, hal itu menyebabkan penanganan pandemi tak optimal.” ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahli Epidemiologi UI Tri Sulis Miko Wahyono yang menyebut komado dalam komite tersebut tidak berjalan dengan baik. Menurut dia, penanganan pandemi seharusnya bisa langsung dilaksanakan oleh Satgas Penanganan Covid-19. []