Aksi Masa Tolak RUU Ekstradisi Kembali Akan Digelar Besok Dengan Tajuk Piknik Bersama

HONG KONG – Otoritas Hong Kong akan melanjutkan rencananya yang kontroversial untuk mengizinkan penduduknya diekstradisi ke China daratan guna menghadapi tuduhan resmi, meskipun terjadi demonstrasi besar menentang hal itu pada Minggu, 9 Juni, kata pejabat tinggi Hongkong. Perkiraan banyaknya demonstran bervariasi, antara beberapa ratus ribu hingga satu juta.

Bahkan, Kepala Pemerintahan Hong Kong Carrie Lam mengatakan kepada wartawan, ia dan timnya “tidak mengabaikan pandangan apapun yang berbeda tentang peraturan yang sangat penting ini” tetapi berpikir untuk tetap maju.

Menanggapi hal tersebut, warga Hong Kong ditengarai bakal kembali menggelar unjuk rasa hari Rabu (12/06/2019) besok, menentang rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi individu ke China daratan.

Mantan anggota badan legislatif dan pegiat demokrasi, Nathan Law, mengatakan pihaknya siap menggelar unjuk rasa hingga beberapa waktu ke depan.

Dia menyebut, unjuk rasa pada hari Minggu (09/06/2019) yang diklaim diikuti oleh lebih dari satu juta orang, merupakan unjuk rasa terbesar sejak tahun 1989.

“Jika empati ini terus berlanjut hingga dua atau tiga pekan ke depan, mungkin hingga berakhirnya pembahasan rancangan undang-undang di parlemen, mungkin akan lebih banyak lagi aksi protes atau perlawanan digelar di jalan-jalan. menentang langkah di lembaga legislatif,” ujar Nathan.

Media pemerintah China mengatakan “kekuatan asing” berada di belakang unjuk rasa.

Dalam demonstrasi Minggu tersebut, polisi mengatakan telah menangkap sebanyak 19 orang, kebanyakan pria berusia 20-an tahun.

“Mudah mengetahui mereka adalah orang-orang radikal dan keji yang diorganisir, direncanakan, disiapkan,” kata Li Kwai-wah, pejabat kepolisian dari bagian kejahatan terorganisir.

Seorang juru bicara kepolisian menyebut pihaknya menyita “senjata” dalam demonstrasi, termasuk silet dan gunting.

Prospek tentang ekstradisi ke China, yang punya peraturan hukum sangat berbeda dengan Hongkong, telah mengkhawatirkanbanyak warga Hongkong, dari kelompok-kelompok bisnis internasional sampai pada masyarakat hukum dan partai-partai prodemokrasi.

Sewaktu pemerintah Lam terus mendesak maju dengan RUU tersebut meskipun tidak populer, ia mungkin akan segera mendapati dirinya di tengah-tengah krisis politik, kata Antony Dapiran, seorang pengacara Hong Kong dan penulis “City of Protest: A Recent History of Dissent in Hongkong.”

Orang mengira ia sedang menghadapi tekanan dari Beijing untuk melakukan hal itu. Pada waktu yang sama ada sejuta orang turun ke jalanan dan itu benar-benar menciptakan krisis keabsahan pemerintah,” kata Dapiran kepada VOA.

“Jika mereka memaksakan untuk melakukan itu, kita bertanya-tanya apa reaksi masyarakat dan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah.”

Pada protes pada Minggu terhadap kesepakatan ekstradisi, banyak pemrotes membawa poster-poster yang menyerukan agar Lam mengundurkan diri.

Demonstrasi belum berakhir, karena para pengunjuk rasa berencana untuk berkemah di luar Dewan Legislatif hari Selasa malam dan “berpiknik” di tempat itu hari Rabu, sebelum pembacaan kedua RUU tersebut. Lebih dari seratus bisnis berencana menutup bisnisnya hari itu agar karyawannya dapat hadir pada acara itu.

Blokade Jalur Bandara

Mengutip pemberitaan harian Dim Sum, jalur vital menuju Bandara Internasional Hong kong persisnya di titik Jembatan Tsing Ma dan Jalan Lung Cheung akan ditutup oleh peserta aksi mulai jam lima pagi waktu Hong kong besok.

Diperkirakan, jika titik tersebut ditutup oleh peserta aksi hingga lalu lintas benar-benar lumpuh, tentu akan berpengaruh pada denyut perekonomian dan denyut penyelenggaraan Hong Kong sehari-harinya lantaran jalur tersebut merupakan jalur penting.

Skenario Operasional Big Bus

Menyikapi rencana aksi masa yang akan digelar besok, manajemen sekaligus operator Big Bus menyatakan akan tetap beroperasi melayani penumpang seperti biasanya. Namun demikian, kondisi dan situasi di lapangan diprediksi perjalanan Big Bus tidak akan selancar biasanya karena kerumunan peserta aksi di berbagai lokasi.

Menghadapi kemungkinan tersebut, manajemen Big Bus menyatakan :

• Pengemudi Big Bus harus menjalankan armada pada kecepatan antara 20-25 km/jam untuk menghindari kecelakaan dan untuk memudahkan jika sewaktu-waktu harus berhenti mendadak menghindari tabrakan.
• Big Bus hanya akan menggunakan lajur kiri agar bisa memberi jalan kepada pengguna jalan lainnya.
• Big Bus tidak akan berhenti di Halte pemberhentian. Big Bus hanya akan berhenti pada terminal saja. []