January 9, 2026

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Angka Pengangguran Kaum Terpelajar Menjadi Kendala Pertumbuhan Ekonomi RI 2026

4 min read

JAKARTA – Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengidentifikasi ada empat risiko utama yang berpotensi membayangi perekonomian Indonesia pada 2026.  Satu dari empat hal itu adalah meningkatnya pengangguran usia muda. Sedang tiga lainnya adalah tekanan global, keterbatasan ruang fiskal dan moneter, dan potensi gejolak harga pangan dan energi.

Meski tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, kualitas lapangan kerja dinilai memburuk. Yang terjadi belakangan, sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor informal. Di saat sama,  pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

“Pengangguran muda dan terdidik ini berbahaya. Mereka melek digital, vokal, dan jika tidak terserap pasar kerja, bisa menjadi discontent yang sewaktu-waktu meletup seperti bom waktu,” kata   Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan di Jakarta, Rabu (07/01/2026).

Deni mengatakan, kombinasi faktor eksternal dan domestik membuat prospek ekonomi Indonesia ke depan sarat ketidakpastian. Khusus menyoal pengangguran dan dampaknya, CSIS merekomendasikan agar pemerintah memberi dukungan  pada sektor-sektor padat karya yang mengalami peningkatan PHK, disertai perluasan program pasar tenaga kerja aktif serta percepatan reskilling bagi pekerja muda dan terdidik yang rentan menganggur.

CSIS juga melihat,  kondisi ekonomi global  masih melambat pada 2026. Mesin pertumbuhan utama dunia, terutama Amerika Serikat (AS) dan China dinilai belum menunjukkan pemulihan yang solid. Sementara, China saat ini menghadapi tekanan deflasi sehingga realisasi pertumbuhan ekonominya dipertanyakan. Dan,  AS dibebani defisit anggaran dan utang publik yang besar, yang turut mendorong tekanan inflasi. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Eropa, termasuk Inggris dan Jerman, yang tengah menghadapi tekanan fiskal.

“Implikasinya, pertumbuhan ekonomi global 2026 akan sangat gloomy dan lebih lambat,” kata Deni dalam agenda Media Briefing Outlook 2026 di Jakarta.

Selain perlambatan pertumbuhan, ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang ketat dinilai semakin memperburuk kondisi global. Yang juga berpengaruh kepada kondisi ekonomi di dalam negeri adalah eskalasi konflik geopolitik, pembatasan ekspor chip dan tanah jarang (rare earth) oleh sejumlah negara, serta kebijakan tarif resiprokal AS meningkatkan ketidakpastian dan mengganggu rantai pasok internasional.

Indonesia, menurut CSIS terimbas situasi volatilitas pasar keuangan global yang berpotensi mendorong arus modal keluar secara tiba-tiba dari negara berkembang. Deni menyitir paradoks yang terjadi di bursa.  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencetak rekor tertinggi, arus modal asing justru mengalami outflow signifikan di pasar saham maupun obligasi.

Kondisi tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah serta membesarnya defisit neraca pembayaran, yang pada akhirnya menekan cadangan devisa.

Sedang di domestik, CSIS menilai stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah sejauh ini belum memberikan dorongan pertumbuhan yang optimal, sementara penerimaan pajak justru tidak mencapai target. Kondisi global yang tidak stabil, juga berimbas kepada harga energi dan pangan.

 “Di saat belanja meningkat, penerimaan tidak tercapai. Ini mendorong defisit fiskal membesar dan berisiko mendekati, bahkan melampaui batas 3 persen dari PDB,” ujarnya.

Tekanan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang, terutama dengan jatuh tempo utang pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp700-800 triliun per tahun.

Dengan beragam masalah, baik eksternal maupun internal, pemerintah disarankan melakukan beberapa hal. Pertama, pemerintah diminta menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dengan memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Di saat sama,, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja untuk mempersempit defisit, sekaligus memperpanjang tenor utang dan mengurangi ketergantungan pada surat utang jangka pendek yang berbiaya tinggi.

Sedang di bidang kebijakan,  penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan.Penyelarasan penerbitan obligasi, pembelian surat utang oleh bank sentral, serta kebijakan suku bunga tanpa mengorbankan independensi Bank Indonesia (BI), adalah diantaranya.

Program Untuk Lulusan SMK

Terkait pengangguran, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, memperluas kerja sama dengan perusahaan dalam Program Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk penempatan lulusan langsung bekerja.

Dikutip dari Antara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan di Tangerang, Selasa, mengatakan saat ini sudah ada 116 BKK yang terbentuk dan semuanya telah memiliki kontribusi positif dalam penyaluran lulusan ke perusahaan.

Data Disnaker Kota Tangerang mencatat, pada 2025 ada 6.206 lulusan dari BKK yang telah diterima di perusahaan dan langsung bekerja. Hal ini menjadi solusi dalam menekan angka pengangguran terbuka.

“Program BKK telah berkontribusi besar dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Tangerang. Maka itu kerja sama dengan perusahaan, kita perluas agar semakin banyak. Kesepakatan dengan perusahaan akan kita buat dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan keterhubungan antara pendidikan dan dunia kerja harus menjadi fokus pembenahan pendidikan vokasi agar siswa SMK memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Andra Soni menambahkan,   pengalaman lembaga pelatihan kerja mitra menjadi modal penting untuk memastikan lulusan SMK tidak hanya terserap pasar kerja domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional. “Semoga upaya yang kita lakukan memberikan manfaat, khususnya untuk anak-anak didik di Banten,” katanya.

Sedang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten Jamaluddin menyatakan program kolaborasi BKK akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Banten agar peluang kerja lulusan semakin terbuka lebar. []

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply