Antisipasi Kelangkaan dan Mahalnya Harga Gandum, Presiden Jokowi Minta Memaksimalkan Produksi Sorgum

JAKARTA – Adanya pelarangan ekspor gandum yang diterapkan oleh beberapa negara seperti Kazakhstan, Afghanistan, Aljazair, Kosovo, Serbia, India, dan Ukraina membuat Indonesia harus segera bersiap dengan menyediakan bahan pangan pengganti atau substitusi dari gandum.

Dalam menyiasati hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui rapat terbatas (ratas) tentang gandum dan sorgum bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyimpulkan agar Indonesia bisa memiliki lahan sorgum seluas 154 ribu hektare (ha) pada 2024. Pengembangan sorgum ini sudah mulai dilakukan sejak tahun ini.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Airlangga, luas tanam sorgum hingga Juni tercatat 4.355 ha yang tersebar di enam provinsi dengan produksi 15.243 ton dan produktivitas 3,63 ton per ha. Ia juga mengatakan, produksi sorgum yang saat ini dihasilkan mencapai 15.243 ton atau rata-rata produktivitas 3,63 ton per ha.

“Kami melaporkan target dari musim sasaran tanam sorgum di 2022 adalah  15.000 ha dan ada pengembangan 100.000 ha,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai ratas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/08/2022).

Untuk memaksimalkan produktivitas sorgum pada 2024, Presiden Jokowi telah menugaskan Airlangga dalam mempersiapkan roadmap hingga 2024. Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya dipilih menjadi wilayah prioritas penanaman sorgum.

“Di tahun 2023, akan disiapkan lahan 115 ribu ha, dan di tahun 2024 154 ribu ha. Luasan lahan tanam tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),” tutur Airlangga.

Lebih lanjut, sorgum juga akan dikembangkan untuk pakan ternak dan Bioethanol. Salah satu off taker sorgum yang kini dipertimbangkan adalah industri pakan ternak karena memerlukan bahan baku 50% jagung dan 50% protein lain.

Sedangkan, pengembangan sorgum untuk Bioethanol, menurut Airlangga, akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Namun tentu kami harus mendorong kapasitas luasan lahan yang diperluas, kontinuitas produk, dan juga mendapatkan off taker,” ucapnya. []