April 27, 2024

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Bukan Hanya Menjadi Konsumen, Indonesia Bisa Menjadi Pemain Kendaraan Listrik Jika . . .

2 min read

JAKARTA – Indonesia dinilai berpotensi menjadi pemain industri kendaraan listrik di kancah global. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menciptakan ekosistem yang baik agar dapat bersaing.

“Produk akhirnya tidak hanya berupa motor atau mobil listrik, tetapi juga komponen penting, seperti suku cadangnya,” kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dalam sebuah webinar.

Pemerintah, sambungnya, sudah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan kendaraan listrik. Menyusun regulasi yang mendukung, riset dan inovasi, membuat desain besar, hingga hilirisasi, misalnya.

“Telah diluncurkan produksi mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Ini menunjukkan pemerintah concern terhadap pengembangan kendaraan listrik,” klaimnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia, Rabu (16/03/2022). Kendaraan roda empat itu adalah IONIC 5, yang diproduksi Hyundai, dan ditargetkan memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor.

Budi Karya menambahkan, penggunaan kendaraan listrik secara massal menjadi salah satu upaya pemerintah mengakselerasi transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), yang lebih ramah lingkungan.

Lebih jauh, dirinya berharap, perguruan tinggi dapat menjadi pelopor untuk terus berinovasi guna mewujudkan ekosistem kendaran listrik di Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Gembong Primadjaja, menambahkan, transisi energi dan elektromobilitas adalah keniscayaan yang tidak bisa lagi ditunda. “Tidak hanya di sisi hulu, yakni pembangkit listriknya, transisi dimulai dari sisi hilirnya, yaitu transportasi.”

Menurutnya, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini lalu memicu sejumah negara, seperti Jerman, mempercepat transisi energi ke EBT.

“Saat ini, energi bukan hanya terkait aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga terkait pertahanan dan keamanan suatu negara,” tutup Gembong, melansir situs web Kementerian Perhubungan (Kemenhub). []

 

Advertisement
Advertisement