Cegah Perdagangan Orang Sejak Dini Dengan Kelas Migran di Sekolah
JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan pentingnya reformasi pendidikan vokasi dan penyediaan informasi migrasi yang aman sejak di bangku sekolah menengah. Langkah ini disebut sebagai upaya pencegahan sejak dini agar masyarakat tidak terjebak calo, penipuan kerja, hingga jaringan perdagangan orang.
Hal tersebut disampaikan Karding saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (4/8/2025).
“Kita harus mulai mendesain ulang sekolah-sekolah kita, terutama jenjang SMA, agar sebagian lulusannya siap langsung bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujar Karding di hadapan pelajar dan pemangku kebijakan daerah.
Menurutnya, masih banyak kasus penipuan kerja di luar negeri yang menimpa lulusan perguruan tinggi karena minim informasi dan verifikasi. Karena itu, ia menyebut solusi jangka panjang perlu dimulai dari sistem pendidikan.
Salah satu gagasan yang kini tengah didorong oleh Kementerian P2MI adalah pembentukan kelas migran sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dalam program tersebut, siswa akan dibekali keterampilan praktis seperti bahasa asing, pengenalan budaya negara tujuan, pelatihan mental, serta pemahaman prosedur migrasi aman.
“Kalau sudah belajar sejak SMA, lulus tinggal ikut pelatihan satu atau dua bulan, sudah bisa diberangkatkan. Ke Eropa jadi perawat, gaji minimal Rp35 juta. Petik buah di Australia bisa Rp30 juta. Biaya hidup bisa ditekan, dan mereka masih bisa kirim uang ke kampung bahkan investasi,” kata Karding.
Ia menilai pelatihan vokasi lebih efektif dalam membekali keterampilan kerja, dibanding pendidikan formal yang belum tentu menghasilkan lulusan dengan keterampilan siap pakai.
“Orang sekolah dan kuliah belum tentu punya skill. Tapi pelatihan vokasi, itu langsung siap kerja,” ujarnya.
Meski bekerja ke luar negeri, lanjut Karding, bukan berarti proses belajar berhenti. Para pekerja migran bisa melanjutkan pendidikan tinggi secara daring melalui Universitas Terbuka atau institusi lain, bahkan mengikuti pelatihan melalui jaringan diaspora Indonesia di negara tujuan.
Gagasan pembentukan kelas migran dan penguatan pelatihan vokasi ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya lewat program “Sekolah Rakyat” yang mengedepankan pendidikan berbasis keterampilan.
Model pendidikan ini diharapkan dapat menjadi bentuk konkret dari sistem pembelajaran non-akademik yang langsung mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. []
