Cegah TPPO, emerintah Lakukan Edukasi Modus Perekrutan dan Eksploitasi Pekerja Migran
3 min read
JAKARTA – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) D.I. Yogyakarta terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui edukasi mengenai perkembangan modus perekrutan dan eksploitasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi BP3MI D.I. Yogyakarta dalam Rapat Koordinasi Teknis Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) yang diselenggarakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) D.I. Yogyakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pengantar Kerja Ahli Madya BP3MI D.I. Yogyakarta, Nila Rahmawati, hadir sebagai narasumber dengan memaparkan perkembangan modus dan pola TPPO lintas negara, khususnya yang menyasar warga negara Indonesia melalui tawaran pekerjaan di luar negeri.
Dalam pemaparannya, Nila menjelaskan bahwa meningkatnya informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial perlu diimbangi dengan kewaspadaan masyarakat. Tawaran pekerjaan dengan persyaratan mudah, proses keberangkatan cepat, dan iming-iming gaji tinggi dapat menjadi pintu masuk praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi.
“Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada tahapan pra-penempatan, penempatan, hingga bekerja di negara tujuan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan pekerjaan serta prosedur penempatan yang ditempuh sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri,” jelas Nila.
Nila menegaskan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS).
Masyarakat juga diimbau tidak mudah mempercayai tawaran penempatan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga kursus dan pelatihan (LKP) atau lembaga pelatihan kerja (LPK) yang tidak memiliki kewenangan sebagai penyelenggara penempatan.
Sejumlah kasus lintas negara turut menjadi materi pembahasan, di antaranya perekrutan calon pekerja migran secara nonprosedural melalui jalur wisata ke Pulau Jeju, Korea Selatan; perekrutan warga negara Indonesia dengan modus pekerjaan di Rusia yang berujung pada tawaran menjadi tentara bayaran dalam konflik Rusia-Ukraina; eksploitasi pekerja migran di Armenia; serta praktik pengantin pesanan di Tiongkok.
Pada kasus perekrutan nonprosedural ke Pulau Jeju, Korea Selatan, kebijakan bebas visa untuk kunjungan ke wilayah tersebut diduga dimanfaatkan jaringan perekrut untuk menyamarkan keberangkatan calon pekerja sebagai wisatawan. Korban dijanjikan pekerjaan di sektor perkebunan dengan iming-iming gaji Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan, tetapi diminta membayar biaya keberangkatan hingga Rp90 juta per orang. Untuk mengelabui pemeriksaan, perekrut bahkan menyusun skenario perjalanan wisata dengan rute transit melalui sejumlah negara.
Modus lain ditemukan dalam perekrutan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Rusia. Tawaran pekerjaan yang beredar melalui media sosial mencakup berbagai posisi, mulai dari pengawas CCTV, petugas keamanan, sopir, juru masak, tenaga medis, hingga pekerja konstruksi dengan iming-iming gaji tinggi. Namun, setelah tiba di Rusia, sejumlah korban dihadapkan pada tawaran bergabung sebagai tentara bayaran dengan bonus kontrak mencapai Rp400 juta. Skema tersebut berisiko menempatkan korban dalam situasi berbahaya, termasuk dikirim ke medan perang setelah menjalani pelatihan singkat.
Selain itu, Nila mengulas risiko eksploitasi pekerja migran di Armenia berdasarkan laporan Assessment on Labour Migration and Trafficking in the Republic of Armenia yang diterbitkan International Organization for Migration (IOM) pada Februari 2026. Laporan tersebut mengidentifikasi berbagai kerentanan pekerja migran, antara lain ketidaksesuaian informasi pekerjaan dan upah, jeratan utang akibat biaya perekrutan, tidak adanya izin kerja dan kontrak yang memadai, pemotongan atau tidak dibayarkannya upah, hingga pembatasan kebebasan melalui penguasaan dokumen oleh pihak pemberi kerja.
Sementara itu, praktik pengantin pesanan di Tiongkok juga menjadi perhatian. Dalam kasus yang terindikasi terjadi pada periode 2012–2019, Kementerian Luar Negeri RI tercatat menangani 65 warga negara Indonesia yang terindikasi menjadi korban. Para korban awalnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik melalui perkawinan dengan warga negara Tiongkok. Namun, dalam praktiknya, sebagian korban justru berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, hingga eksploitasi seksual.
Melalui penyampaian berbagai kasus tersebut, BP3MI D.I. Yogyakarta mendorong anggota GT PP TPPO untuk turut menyebarluaskan informasi mengenai modus perekrutan ilegal dan eksploitasi kepada masyarakat. Pemahaman terhadap pola TPPO lintas negara diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali indikasi tindak pidana perdagangan orang sejak tahap awal perekrutan.
Penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan literasi migrasi aman, serta penyebarluasan informasi mengenai prosedur penempatan yang resmi menjadi langkah penting dalam mencegah TPPO. BP3MI D.I. Yogyakarta berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi dan pelindungan masyarakat agar setiap warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri dapat menempuh prosedur yang aman, legal, dan terlindungi. []
