Dilaporkan Melakukan Perdagangan Orang oleh Amerika, Pemerintah Hong Kong Membantah Tegas, Perlindungan PRT Asing Semakin Meningkat

HONG KONG – Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong telah mengeluarkan bantahan tegas terhadap Laporan Perdagangan Manusia 2025 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dengan tegas menolak karakterisasi laporan tersebut terhadap upaya antiperdagangan manusia di Hong Kong dan secara khusus membela perlindungannya bagi pekerja rumah tangga asing.

Dalam siaran pers  yang dirilis pada hari Senin (29/03/2025), seorang juru bicara pemerintah menggambarkan penetapan “Daftar Pantauan” Tingkat 2 dalam laporan tersebut sebagai “sangat tidak adil, tanpa dasar fakta, dan upaya terang-terangan untuk mencemarkan nama baik Hong Kong.” Pejabat tersebut menekankan bahwa “perdagangan manusia tidak pernah menjadi masalah yang lazim di Hong Kong,” tanpa bukti bahwa wilayah tersebut digunakan sebagai tujuan atau titik transit yang signifikan bagi sindikat perdagangan manusia.

Pernyataan tersebut merinci alokasi sumber daya substansial untuk memerangi perdagangan manusia dan meningkatkan perlindungan bagi sekitar 375.000 pekerja rumah tangga asing di Hong Kong. Pada tahun 2024, pihak berwenang melakukan sekitar 11.300 pemeriksaan awal terhadap individu yang rentan—meningkat 3% dari tahun sebelumnya—dan mengidentifikasi delapan korban perdagangan manusia, tujuh di antaranya adalah penduduk Hong Kong yang terlibat dalam penipuan ketenagakerjaan di negara-negara Asia Tenggara.

Terkait asisten rumah tangga asing, juru bicara tersebut menyoroti perlindungan hukum yang komprehensif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dilengkapi dengan tunjangan tambahan melalui kontrak yang ditetapkan pemerintah, termasuk akomodasi, makanan, perawatan medis, dan pengaturan perjalanan. Divisi Asisten Rumah Tangga Asing Departemen Tenaga Kerja menyediakan dukungan multibahasa melalui hotline 24 jam dan portal terpadu yang tersedia dalam 13 bahasa.

Langkah-langkah penegakan hukum mencakup regulasi ketat terhadap agen tenaga kerja, yang hanya diizinkan mengenakan komisi sebesar 10%, dengan tuntutan hukum dan pencabutan izin jika terjadi pelanggaran. Pada tahun 2024, pihak berwenang melakukan lebih dari 1.600 inspeksi terhadap agen yang melayani pekerja rumah tangga asing, dengan enam putusan atas pelanggaran operasional dan tiga pencabutan izin.

Bagian Investigasi Khusus Departemen Imigrasi secara proaktif menyaring aplikasi visa untuk mengetahui adanya indikator potensial perdagangan manusia, sementara video pengarahan yang diproduksi secara khusus dalam berbagai bahasa mendidik para pembantu yang baru tiba tentang tanda-tanda eksploitasi dan perlindungan yang tersedia.

Menanggapi kritik terhadap kerangka hukum Hong Kong, juru bicara tersebut membela pendekatan wilayah tersebut yang memanfaatkan lebih dari 50 ketentuan hukum yang ada terhadap aktivitas perdagangan manusia daripada memberlakukan undang-undang gabungan, dengan mencatat bahwa sistem ini telah ditegaskan oleh Pengadilan Banding Akhir sebagai sistem yang menyediakan perlindungan komprehensif.

Komite pengarah tingkat tinggi pemerintah, yang dibentuk pada tahun 2018, terus melaksanakan Rencana Aksi untuk Menangani Perdagangan Orang dengan Anak (TPPO) dan Meningkatkan Perlindungan terhadap PRT, dengan menggabungkan berbagai strategi yang meliputi identifikasi korban, investigasi, penuntutan, dan dukungan korban. []