Gelar Pelatihan Paralegal Perlindungan PMI, DPP Pemuda Pancasila Hadirkan Kepala BP2MI
JAKARTA – Selain fokus menjalankan program internal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepala BP2MI, Benny Rhamdani juga membuka diri. Ia hadir dalam kegiatan eksternal yang berkaitan dengan tema-tema dan urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Seperti pada, Sabtu, (18/03/2023), di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta. Benny menghadiri acara pembukaan pelatihan Paralegal yang dilaksanakan Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila (SPMI – PP). Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Pancasila (PP), Arif Rahman, dan utusan dari MPC Pemuda Pancasila dari berbagai daerah.
“Saya diminta memberikan keynote speaker. Saya berharap rekan-rekan Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila sebagai Ormas tetap menjaga kekritisannya. Berikan kritik dan masukan untuk kami. Perjuangan berdarah-darah melawan sindikat telah saya lalui di BP2MI. Tentu secara otomatis mendapati tekanan dan bujuk rayu setan yang terkutuk. Tapi, tetap teguh saya membela PMI, dan memerangi sindikat penempatan ilegal PMI,” ujar Benny.
PP diminta Benny agar bersuara keras melawan sindikat, memberi kritik pada kebijakan, dan melawan para mafia penempatan PMI. Benny mengaku senang karena satu frekuensi dengan perjuangan PP. Sebagai kader Pemuda Pancasila, Benny bangga karena diajarkan untuk membela Pancasila dan Indonesia dari rongrongan kolonial.
“Ini momentum emas, saya mendapat sekutu baru. Bahwa saya tidak berjuang sendiri untuk memerangi Sindikat. Mari kita angkat derajat PMI. Begitupun upaya memotong mata rantai ijon rente. Saya berharap sikap tegas kami mendapat dukungan penuh dari Pemuda Pancasila. Kita tak mau negara dikendalikan maling, dan orang-orang brengsek, yang salah satunya mereka mau mengatur penempatan PMI secara unprosedural,” kata Benny yang juga Waketum OKK DPP Partai Hanura ini.
Tidak hanya itu, Benny menjelaskan bahwa dalam keterbatasan anggaran BP2MI telah berhasil membuat transformasi besar. PMI yang dulunya dianggap sebagai pekerjaan “rendahan”, kini kita glorifikasi. Pemerintah menempatkan PMI sebagai warga VVIP.
“Jika belum maksimal dan sesuai harapan semua pihak dalam hal kehadiran negara untuk membela PMI, itu benar. Namun, dalam keyakinan saya, serta apa yang telah dilakukan, negara di era ini masih sangat baik. Luar biasa dalam membela hak-hak PMI. Kita tahu bersama, tak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sempurna. Itu sebabnya, saya minta kita berkolaborasi bekerja untuk PMI,” tutur Benny.
Sementara itu, Arif Rahman menyentil soal kehadiran PP. Tak hanya itu, literasi keuangan untuk PMI juga disinggungnya dalam sambutan. Lanjut disampaikan Arif agar para peserta Diklat (latihan paralegal) agar bersama-sama BP2MI berkomitmen mengangkat derajat PMI.
“Pemuda Pancasila terlahir atas panggilan sejarah, atas hal tersebutlah kita berjuang untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Saya melihat ada budaya konsumtif yang perlu kita urai, berikan solusinya untuk teman-teman PMI yang kembali ke Indonesia. Akhirnya, atas kebiasaan konsumtif membuat mereka tak bisa mengatur keuangan dengan baik. Tak punya usaha, padahal uang yang didapat tidak sedikit. Harapan saya peserta Diklat ini bisa berkomitmen bersama BP2MI untuk mengangkat derajat PMI,” tutur Arif tegas. []
