Hanya 16% Calon PMI yang Memenuhi Persyaratan untuk Memenuhi Peluang Kerja di Luar Negeri
JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Direktorat Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (29/5/2024) hingga Jumat (31/5/2024).
Hadir Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Lasro Simbolon, yang membuka FGD di hari pertama, Rabu (29/5/2024).
“Kegiatan seperti ini harus sering diadakan untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam hal tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia. Selama ini BP2MI terus melakukan penguatan tata kelola penempatan, dengan menggandeng stakeholder untuk memaksimalkan peran masing-masing agar dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan penempatan. Para stakeholder yakni para lembaga negara pemegang wewenang yang bertindak sebagai regulator yakni Kemnaker, Kemenlu, BP2MI dan sebagainya; Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Pendidikan,” ungkap Lasro di hadapan ratusan peserta yang hadir secara luring maupun daring.
Disebutkan Lasro bahwa menurut data yang ditarik per 24 April 2024 oleh Pusat Data dan Informasi BP2MI, pada tahun 2023 terdapat 1.493.922 peluang kerja dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya sebanyak 240.069 saja.
“Dari data di atas, dapat ditarik kesimpulan Pekerja Migran Indonesia hanya dapat memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri sebanyak 16% dari total peluang kerja di luar negeri. Ketimpangan tersebut menimbulkan pertanyaan perihal apa yang menyebabkan pekerjaan luar negeri tidak dapat dipenuhi, padahal banyak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” lanjut Lasro.
Melihat keberhasilan penempatan skema government to government, Lasro berharap dapat menerapkannya di penempatan private to private, paling tidak dari sisi efisiensi penempatannya. Bahkan, bisa juga membuka peluang penempatan skema government to private di negara dengan skema penempatan private to private yang sukses.
“Diharapkan melalui FGD ini dapat menggali dan menyelaraskan tema-tema besar yang diperjuangkan BP2MI selama ini dan diharapkan juga hasil dari FGD ini dapat menjadi acuan untuk memastikan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia berjalan dengan baik dan dapat terpenuhinya peluang kerja di seluruh negara penempatan,” jelas Lasro.
Sementara itu, Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Mocharom Ashadi menyampaikan dalam laprannya bahwa FGD ini dimaksudkan untuk menampung masukan dari seluruh peserta untuk menjadi solusi atas berbagai hambatan atau masalah di lapangan terkait pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
“Forum ini bukti bahwa negara hadir melayani Pekerja Migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk setiap masalah pelayanan penempatan, akan kita carikan solusinya berdasarkan masukan dari seluruh peserta di forum ini. Diharapkan kolaborasi dari berbagai pihak yang bersinggungan dengan pengelolaan penempatan Pekerja Migran Indonesia,” tutup Mocharom.
Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber dari berbagai stakeholder, yakni dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Luar Negeri RI, serta Perwakilan Republik Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika yang membidangi ketenagakerjaan. Hadir pula sebagai peserta, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
yang membidangi ketenagakerjaan, Ketua Umum Asosiasi P3MI, dan Kepala BP3MI di seluruh Indonesia. []
