Harga Beras Medium Capai Harga Premium, Pemerintah Dinilai Gagal Antisipasi Kenaikan Harga Beras

JAKARTA – Sementara itu, pemerintah dinilai gagal mengantisipasi kenaikan harga beras yang meroket tinggi saat ini.

Bukan tanpa alasan, kenaikan  harga beras dan komoditas pangan lainnya ini, sebetulnya sudah mulai terjadi sejak September 2023.

Angka ini pun kian terkerek naik jelang bulan puasa.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menjabarkan, merujuk panel harga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada 14 Februari, harga beras medium II naik sebesar 6,25 persen atau Rp 900/kg menjadi Rp 14.250/kg jika dibandingkan dengan harga Januari 2024. Besaran ini lebih mahal sebesar 15,41 persen dari harga rata-rata pada bulan Februari tahun lalu.

“Kenaikan ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Jika harga beras akan terus naik, maka biaya hidup secara keseluruhan pun akan meningkat,” ujarnya dikutip Jawa Pos .

Ketika harga beras naik, kata dia, biaya produksi makanan juga cenderung meningkat. Sebab, beras menjadi bahan baku dalam banyak produk makanan. Kenaikan biaya produksi ini biasanya ikut berdampak pada naiknya harga-harga lainnya. Karena, produsen akan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan.

Efek lainnya, kenaikan harga beras akan berdampak pada peningkatan tingkat inflasi. Mengingat beras merupakan salah satu komoditas pokok yang menyumbang 3 persen pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan untuk menghitung inflasi.

Azizah mengungkapkan, beras sudah sejak lama berkontribusi pada angka inflasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2023 menunjukkan beras sebagai komoditas penyumbang utama inflasi. Beras memiliki andil sebesar 0,18 persen dalam inflasi month to month dan 0,55 persen dalam inflasi year on year.

“Komoditas yang satu ini kembali mengalami inflasi sebesar 0,64 persen month-to-month(mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen pada Januari 2024,” paparnya.

Kondisi ini tentu akan berdampak langsung pada masyarakat. Khususnya, mereka yang berpenghasilan rendah. Daya beli masyarakat akan merosot taham. Kemudian, lemutusan hubungan kerja di beberapa sektor diperkirakan juga akan menambah berat beban pengeluaran mereka.

“Di tengah fluktuasi harga yang kian meningkat, saat ini stabilisasi harga harus menjadi fokus utama pemerintah untuk menghindari peningkatan inflasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Azizah menjelaskan, ada berbagai faktor yang berkontribusi pada kenaikan harga beras. Kondisi cuaca memang turut menyumbang, karena El Nino telah menyebabkan musim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan gagal panen di beberapa daerah penghasil beras, seperti Cianjur. Sehingga berkurangnya suplai beras.

Tapi selain itu, terdapat juga faktor permintaan yang meningkat di tengah masa kampanye, beras kerap masuk dalam program tebus murah paket sembako.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah melalui Bulog berencan mengimpor 200 ribu ton beras yang didatangkan dari Thailand dan Tiongkok hingga Maret 2024.

Rencana impor beras ini diharapkan dapat efektif menstabilkan harga, apalagi menghadapi bulan Ramadan yang akan dimulai pada pertengahan Maret.

“Meskipun saat ini pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah untuk mengendalikan harga beras. Namun kebijakan yang dapat mengantisipasi permasalahan ketersediaan dan harga dalam jangka panjang selayaknya menjadi fokus utama,” tuturnya.

Peningkatan produktivitas melalui penggunaan input bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, hingga kebijakan yang lebih terbuka pada perdagangan internasional sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga keterjangkauan masyarakat kepada harga pangan. []