Heboh, Sekumpulan Pejabat Negara Keceplosan Telah Mendapat Vaksin Booster Dosis Ketiga

JAKARTA – Sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.

Pengakuan ini terungkap saat sejumlah pejabat mengobrol dengan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur, kemarin. Saat itu, agenda presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Acara disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun. Mereka terlihat berbincang-bincang dan percakapan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut membahas soal Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.

Wali Kota Samarinda Andi Harun saat itu mengaku sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin dan berencana mencoba vaksin Nusantara sebagai booster.

“Booster vaksin Nusantara Pak Terawan,” kata Andi.

“Oh pantes seger-seger, Pak Wali Kota, mendahului kita ini Pak Wali Kota,” kata Jokowi sembari tertawa.

Jokowi kemudian bertanya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto apakah juga sudah mendapatkan vaksin Nusantara.

“Pak Panglima sudah ambil Nusantara?” tanya Jokowi.

“Sudah,” jawab Marsekal Hadi.

“Enggak ngajak-ngajak kita ya,” ujar Jokowi berseloroh.

Gubernur Isran Noor kemudian juga mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.

“Saya sudah booster, cuma Moderna,” kata Isran.

Prabowo lantas bertanya kepada Jokowi apakah sudah mendapatkan suntikan booster atau belum. “Sudah booster semua, Pak Presiden belum, ya?” tanya Prabowo.

“Enggak, saya nunggu Pfizer,” ujar Jokowi.

Sejumlah media kemudian memberitakan percakapan tersebut. Tak lama, video live streaming itu dihapus. Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi.

Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pihak istana soal video tersebut. Sejumlah sumber menyebut terdapat kesalahan teknis sehingga percakapan yang tidak untuk konsumsi publik tersebut tersiar.

Konfirmasi dilakukan kepada Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono untuk mendapat penjelasan soal video pengakuan pejabat yang bocor tersebut.

Pendiri LaporCOVID-19, Irma Hidayana mengaku miris dengan adanya pengakuan sejumlah pejabat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga itu. Menurut Irma, para pejabat tersebut telah melanggar regulasi.

“SE HK.02.01/1919/2021 kan sudah jelas booster hanya untuk nakes. Artinya para pejabat itu melanggar regulasi Kemenkes. Menkes harus beri sanksi, tapi ya apa berani?,” ujar Irma saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Selain itu, ujar Irma, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga semestinya diberi sanksi berat. “Sebab kewenangan untuk memberikan vaksin berada di bawah tanggungjawab Menkes sepenuhnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyesalkan informasi para pejabat di pemerintah menerima vaksin booster atau dosis ketiga. Merujuk Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021, vaksin booster hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan.

Mardani menegaskan, seharusnya semua pihak, termasuk pejabat mengikuti aturan yang ada terkait vaksin ini.

“Dosis ketiga adalah untuk tenaga kesehatan. Mestinya malu mendapatkan dosis ketiga sementara masih banyak rakyat Indonesia di beberapa tempat belum dapat vaksin pertama,” kata Mardani saat dihubungi wartawan, Rabu (25/08/2021).

Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan di lapangan. Jokowi diminta memberikan teguran kepada pejabat dan bawahannya jika terbukti mendapatkan vaksin booster dosis ketiga.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR, Aliyah Mustika Ilham mengatakan, LaporCovid-19 juga menemukan dugaan yang sama bahwa sejumlah pejabat telah menerima vaksin booster jenis Moderna. Contohnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim.

“Menariknya kok pejabat buru-buru ya mau menggunakan vaksin tersebut, khususnya Moderna. Padahal seharusnya vaksin tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan,” cetus Aliyah dalam rapat bersama Menkes di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).

Jika terbukti benar, lanjut Aliyah, pemerintah pusat dinilai belum memiliki ketegasan untuk mengawasi distribusi vaksin hingga daerah. Maka, diperlukan adanya penguatan pengawasan soal vaksin booster ini.

Aliyah menegaskan, vaksin booster seharusnya digunakan untuk tenaga kesehatan. Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat ini meminta agar pejabat tidak membuat kegaduhan soal vaksin booster dosis ketiga ini.

Ia menambahkan, para pejabat juga perlu memiliki sense of crisis di situasi pandemi covid-19 sekarang ini. Selain, empati yang tinggi kepada masyarakat dan juga para nakes.

“Melihat ketersediaannya, saya masih mendukung bahwa vaksinasi booster ini diperuntukkan kepada tenaga kesehatan, jangan dibuat gaduh dengan pemberian vaksin booster kepada para pejabat,” tutur dia.