Hormati Palang Merah Indonesia, BP2MI akan Mengganti Sebutan Pekerja Migran Indonesia Bukan Lagi PMI
JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menghormati permintaan organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mengubah akronim pekerja migran Indonesia. PMI mengusulkan singkatan pekerja migran yang dipakai BP2MI itu untuk diganti dan meminta BP2MI tidak lagi menggunakan akronim PMI.
‘’Usulan dari Palang Merah Indonesia agar akronim PMI (Pekerja Migran Indonesia) diganti. Ini usulan dari mereka. Bagi kami BP2MI biarlah lembaga berwenang yang menyelesaikan itu. Termasuk konferensi pers yang dilaksanakan, Senin, 5 Juni 2023 kemarin juga diusulkan PMI,’’ ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam Konferensi Pers, Selasa, 6 Juni 2023.
Menurut Benny, rujukan BP2MI sejauh ini sudah jelas dan sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, begitu juga Perpres Nomor 90 tahun 2019 sudah jelas tidak menegaskan Pekerja Migran Indonesia harus disingkat PMI. Dan menurut Benny, itu yang dijalankan BP2MI.
‘’Akronim PMI tidak ditulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, maupun Perpres Nomor 90 Tahun 2019. Mengejawantahkan itu, BP2MI sejauh ini konsisten. Kalau ada pihak lain, seperti wartawan yang menggunakan singkatan atau istilah PMI dalam hal menerangkan Pekerja Migran Indonesia itu bukan kewenangan BP2MI untuk melarang mereka,’’ tambahnya.
Politisi partai Hanura ini menjelaskan posisi BP2MI dalam hal implementasi perundang-undangan tetaplah tegak lurus. BP2MI bahkan melakukan sejumlah perbaikan untuk istilah, diksi, yang cenderung mendiskreditkan para Pekerja Migran Indonesia.
“Jika menggunakan istilah atau kata PMI, BP2MI tidak pernah menggunakan dalam kalimat tunggal. Misalnya kita menyebut menghindari penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI, dengan penambahan PMI terkendala, PMI yang diberangkatkan secara ilegal oleh para sindikat. Saya memang tak mau pekerja migran Indonesia dijadikan sapi perah, dan dirugikan atau diperbudak. Baik dalam diksi, narasi, konteks verbal, maupun aktualisasi kebijakan di lapangan,” tutur Benny tegas.
Benny mengungkapkan BP2MI menghormati apa yang menjadi permintaan Palang Merah Indonesia. Dimana BP2MI diharapkan tidak lagi menggunakan akronim PMI. Karena dalam argumentasi, alasan Palang Merah Indonesia, singkatan PMI yang diatur dalam regulasi hanya layak dipakai mereka.
“Palang Merah Indonesia usulkan perubahan akronim PMI. Atas dasar usulan dan permintaan Palang Merah Indonesia tersebut kami menghormati itu. BP2MI diminta tidak lagi menggunakan akronim PMI. Untuk selanjutnya biarlah Lembaga atau instansi lain yang memiliki kewenangan terkait ini untuk memutuskannya secara hukum,” pungkasnya.[]
