Kabupaten Penajam dan Kukar, Dipastikan Menjadi Lokasi Ibukota RI yang Baru

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru – yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Biaya pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, akan menghabiskan Rp466 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 19% akan didanai APBN.

“(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Setelah pengumuman itu, kata Jokowi, pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang.

“Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera menyiapkan RUU untuk disampaikan ke DPR RI,” katanya sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Callistasia Wijaya.

Alasan pemindahan

Presiden Jokowi memaparkan beragam alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

“Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa,” kata Jokowi.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total jumlah penduduk Indonesia. “Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan,” ujarnya.

Mengapa di Kalimantan Timur?

“Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor,” bebernya.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

“Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap,” ujar Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektare.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

“Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global,” katanya.

Menurut dia, sudah ada anggaran sebesar Rp571 triliun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program urban regeneration. Jokowi menegaskan, rencana itu tetap terus dijalankan.

“Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” katanya.

Kaltim ‘harus siap’

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan siap menjadikan dua wilayah di Kalimantan Timur, yaitu Samboja dan Sepaku Semoi menjadi ibu kota baru.

“Tidak ada pilihan lain kecuali harus siap,” ujarnya.

Isran, yang mengaku baru mengetahui keputusan presiden hari ini, mengatakan ia akan segera berkoordinasi dengan Walikota Samarinda dan Balikpapan untuk mempersiapkan wilayah tersebut.

Pada fase awal, ibu kota baru akan dibangun di atas 40.000 hektare. Dalam pengembangan selanjutnya, ibu kota itu dicanangkan akan memiliki luas sekitar 180.000 hektare yang diklaim merupakan tanah pemerintah.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) menilai penunjukan wilayahnya sebagai ibu kota negara sudah tepat. Sejumlah infrastruktur sudah dipersiapkan, bahkan sebelum ada isu mengenai perpindahan ibu kota negara, jelas Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud.

“Ini keputusan yang sangat baik,” kata Abdul Gafur kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Senin (26/08/2019).

Abdul menambahkan saat ini pembangunan jembatan tol sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan Balikpapan dengan PPU sedang dibangun.

“Jembatan ini pas dengan bandaranya, dari bandara internasional (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) itu 10-15 menit bisa sampai di Penajam Paser Utara,” katanya.

Selain itu, proyek yang sedang dibangun juga adalah jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kariangau di Balikpapan dan Buluminung.

“Saat ini sudah mencapai 75%, mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa nyambung ke Balikpapan,” tambah Abdul Gafur.

Proyek jembatan juga akan disambungkan ke Samarinda. “Jadi kita memakan waktu ke Samarinda dari tiga jam ke satu jam, bahkan kurang. Ini sudah dipersiapkan sebelum adanya isu pemindahan ibu kota,” kata Abdul Gafur.

Untuk kebutuhan listrik, kata Gafur, saat ini Kabupaten PPU mengalami surplus. Artinya, kebutuhan listrik masih sangat cukup, bahkan berlebih.

Untuk menopang kebutuhan listrik saat menjadi ibu kota negara nanti, Pemkab berencana untuk membangun pembangkit listrik di mulut-mulut tambang.

“Nah di Penajam Paser Utara itu Alhamdullilah, bahwa batubara sangat banyak,” tambah Abdul.

Abdul Gafur Mas’ud meyakini ketika ibu kota negara pindah ke tempatnya, dampak pertumbuhan ekonomi akan terasa di Kalimantan Timur hingga ke Indonesia bagian timur.

“Saya yakin Kaltim dan Kalimantan pembangunannya akan merata. Dari Pulau Sulwaesi, Halmahera, Maluku dan Papua pasti akan terbangun dengan cepat,” katanya.

Sesaat setelah pengumuman, beberapa warga Kabupaten Penajam Paser Utara mengaku gembira.

“Alhamdulillah, kita berbangga sekali. Harapannya SDM-nya semakin meningkat dari sebelumnya,” kata Walihsal kepada wartawan Samir di Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Namun, ada pula yang mengaku “deg-degan”.

“Senangnya dekat dengan pusat pemerintahan. Pastinya ke depan PPU akan semakin jauh lebih diperhatikan. Deg-degannya, ASN harus punya kinerja semakin lebih baik karena dekat dengan pusat pemerintahan,” kata Hesti Purwati, guru berusia 32 tahun. [BBC]