Kenapa Pemilih di Negara Penempatan PMI dan Luar Negeri Lainnya Mewakili Jakarta ?
Pemilih luar negeri memperoleh dua kartu suara untuk memilih presiden dan calon legislatif bagi Daerah Pemilihan atau Dapil DKI Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri. Penempatan suara “penduduk luar negeri” (Pendulu) ini dipertanyakan sejumlah warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di luar negeri.
Ada 2.058.191 pemilih luar negeri pada pemilu 2019. Mereka berkesempatan memberikan suara melalui tiga cara: pos, kotak suara keliling atau datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS di Kedutaan Besar atau Konsulat RI di luar negeri.
Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Washington DC, Andang Purnama mengatakan dimasukkannya suara pendulu ke Dapil DKI Jakarta II, di dasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang memperbaharui peraturan-peraturan pemilu sebelumnya.
Andang menjelaskan pertimbangan lainnya adalah pemilih luar negeri berada di bawah kewenangan Departemen Luar Negeri Indonesia, yang berkantor pusat di Jakarta, oleh karenanya suara pemilih luar negeri diarahkan ke dapil tersebut.
Komisaris Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Viryan Aziz dalam sebuah situs pemilu https://www.pplnroma2019.org menjelaskan perlakuan secara domisili sesuai asal pemilih di dalam negeri dianggap tidak dimungkinkan karena pemilih luar negeri sebenarnya sudah keluar dari daerah pemilihan asal provinsinya masing-masing.
Menelaah lebih jauh suara pendulu bagi Jakarta, Eky Ristanti mengatakan tidak ada manfaat yang diperoleh dari perwakilan pendulu di lembaga legislatif.
“Sepertinya nol persen, maksudnya dengan berkembangnya media sosial kalau ada masalah bisa langsung menuju instansi yang dimaksud, misalnya urusan imigrasi, paspor, visa pasti langsung ke website imigrasi atau ke kementerian karena rata-rata kementrian sekarang punya twitter, medsos yang lebih gampang dijangkau daripada berbicara ke wakil rakyat,” kata Eky yang pada pemilu sebelumnya memilih di Tokyo.
