Lebih dari 60 Ribu Warga Jateng Telah Menjadi PMI, Jumlah ini Akan Terus Ditingkatkan, Menteri P2MI dan Gubernur Lutfhi Susun Strategi

JAKARTA – Sekitar 9.000 warga Jawa Tengah telah mendaftar program SMK Go Global. Jumlah tersebut melampaui target awal pemerintah sekaligus menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan jumlah pendaftar tertinggi secara nasional.

Tak hanya itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Bank Jateng juga tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, dalam acara penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara KP2MI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Mukhtarudin mengatakan, program SMK Go Global merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, kapasitas, serta sertifikasi calon pekerja migran agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Pada 2026, pemerintah menetapkan target sekitar 8.000 peserta untuk setiap daerah. Program tersebut terbuka bagi masyarakat umum, lulusan sarjana, hingga lulusan SMA.

Namun, jumlah pendaftar di Jawa Tengah sudah hampir menyentuh 9.000 orang, meskipun kerja sama resmi dengan pemerintah daerah saat itu belum ditandatangani.

“Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional,” kata Mukhtarudin.

Dia menambahkan, target penyerapan peserta SMK Go Global akan ditingkatkan pada 2027, baik secara nasional maupun untuk Jawa Tengah.

Menurutnya, kerja sama dengan Pemprov Jateng menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan pekerja migran. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kompetensi, kualitas sumber daya manusia, hingga sertifikasi calon PMI.

Mukhtarudin juga memastikan bahwa pelatihan peningkatan kapasitas melalui program tersebut tidak dipungut biaya oleh masyarakat.

“Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat, karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita, bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, jumlah pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 64.449 orang.

Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas menjadi daerah penyumbang pekerja migran terbesar dari Jawa Tengah. Adapun negara tujuan penempatan yang paling banyak dipilih meliputi Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

Ahmad Luthfi menilai, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Hal itu didukung keberadaan sekolah vokasi, politeknik, serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

“Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi, lalu ada Politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita,” ujarnya.

Melalui kerja sama dengan KP2MI, Pemprov Jateng berharap perlindungan terhadap pekerja migran semakin kuat. Perlindungan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari persiapan kompetensi, proses pemberangkatan, penempatan, hingga pengawasan selama bekerja di luar negeri.

Ahmad Luthfi menegaskan, sosialisasi mengenai peluang kerja, persyaratan, kemampuan yang dibutuhkan, serta perlindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh.

“MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja,” katanya. []