Peristiwa Bersejarah, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR menerima Gibran di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Pertemuan berjalan sekitar 20 menit.

Menurut Muzani, pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Gibran meminta MPR segera memproses suratnya. Muzani mengatakan Gibran juga sudah menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, kata Muzani, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya.

“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR,” kata Muzani.

Seperti diaporkan CNN Indonesia, Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Gibran lebih dulu menemui Prabowo di Istana Kepresidenan.

Seusai pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran meninggalkan gedung tanpa memberi keterangan kepada wartawan.

Jokowi Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi keputusan putra sulungnya saat ditemui wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyebut dinamika dalam jabatan politik sebagai hal yang wajar.

“Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” kata Jokowi, dikutip Liputan6.com, Kamis (12/11/26)

Jokowi mengatakan Gibran sudah berkomunikasi dengannya sebelum memutuskan mundur. Ia belum mengetahui langkah Gibran selanjutnya.

Jokowi juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

MPR Memilih dari Dua Calon Usulan Presiden
Dalam keterangannya seusai pertemuan, Muzani belum menyebut jadwal sidang MPR atau kapan pengunduran diri Gibran mulai berlaku. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa MPR dapat bersidang untuk menyatakan kekosongan jabatan setelah menerima surat pengunduran diri.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR menggelar sidang pemilihan paling lama 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong. Dalam sidang itu, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Menurut Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, MPR menggelar rapat gabungan paling lama 3 × 24 jam setelah jabatan kosong. Rapat itu menentukan jadwal sidang. Presiden mengajukan dua nama beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

MPR membentuk tim untuk memeriksa dokumen kedua calon sebelum pemungutan suara. MPR menetapkan calon yang meraih suara terbanyak melalui Ketetapan MPR dan melantiknya dalam sidang paripurna.

DPR Batalkan Paripurna
Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan pembatalan rapat paripurna Kamis melalui keterangan tertulis yang dikutip Metro TV. DPR mengambil keputusan itu dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah. Salah satu agenda semula ialah pengumuman usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Sehari sebelumnya, pimpinan DPR menerima usulan tersebut. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan 120 anggota dari delapan fraksi menandatanganinya. Para pengusul mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam mekanisme pemberhentian, Pasal 7B UUD 1945 mewajibkan DPR meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa pendapatnya. Permintaan itu memerlukan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna, dengan kuorum dua pertiga anggota DPR. Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR menggelar paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Dari Putusan Pengadilan ke Pencabutan Surat Penyetaraan
Dokumen yang dipersoalkan ialah surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang terbit pada 2019. Gibran menggunakan surat itu untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan sengketa Pilpres 2024 itu tidak dapat diterima. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan tentang ijazah atau dokumen kelulusan lain yang dapat menjadi dasar penyetaraan.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara tata usaha negara terkait surat penyetaraan tersebut. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat itu dan memerintahkan pencabutannya. MA menilai dokumen yang menjadi dasar penyetaraan belum membuktikan bahwa Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Pada Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian mencabut surat penyetaraan untuk melaksanakan putusan MA. Kuasa hukum kementerian menyampaikan pencabutan itu kepada PTUN Jakarta pada Kamis (12/11/2026). []