Berdayakan PMI, Pemerintah Desa Diharap Mampu Mendorong Kemandirian Ekonomi

JAKARTA – Bekerja ke luar negeri semestinya tidak hanya menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga kesempatan membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat. Namun, manfaat migrasi tidak boleh berhenti pada remitansi yang dikirimkan kepada keluarga. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan hasil kerja Pekerja Migran Indonesia harus memiliki peluang untuk berkembang menjadi modal produktif bagi keluarga dan desa asal.

Perspektif inilah yang didorong Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan melalui pendampingan Pemerintah Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Senin (9/11/2026). Melalui LTSA Bengkulu sebagai perpanjangan tangan BP3MI Sumatera Selatan, pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan penyusunan portofolio dan bukti dukung pelaksanaan 10 pilar dalam Lomba Desa Terbaik dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026.

Lebih dari sekadar persiapan kompetisi, kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong pemerintah desa melihat potensi migrasi internasional sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Desa tidak cukup hanya menjadi daerah asal pengiriman tenaga kerja, tetapi perlu mengambil peran dalam mempersiapkan sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia, serta membuka ruang bagi pemanfaatan hasil migrasi untuk kegiatan ekonomi produktif.

Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah, menegaskan bahwa orientasi pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia harus melampaui keberhasilan penempatan tenaga kerja. Menurut dia, migrasi yang memberikan manfaat berkelanjutan memerlukan keterlibatan pemerintah desa sejak tahap persiapan hingga pekerja kembali ke daerah asal.

“Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia tidak boleh berhenti pada bagaimana masyarakat mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Kita harus memastikan mereka memiliki kesiapan dan kompetensi, kemudian mampu memanfaatkan pengalaman serta hasil kerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bahkan, ketika memungkinkan, keberhasilan tersebut harus dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa asalnya,” tutur Waydinsyah.

Dalam pendampingan tersebut, petugas BP3MI Sumsel bersama Kepala Desa Muara Timput, Hadi Susanto, dan perangkat desa melakukan inventarisasi program, kebijakan, serta potensi desa yang dapat menjadi bukti konkret pelaksanaan 10 pilar. Identifikasi mencakup edukasi migrasi aman, pencegahan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, serta dukungan dan fasilitasi bagi pekerja migran beserta keluarganya.

Inventarisasi tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan kapasitas dan peran pemerintah desa dalam membangun ekosistem pemberdayaan. Di dalamnya terdapat kebutuhan untuk memperkuat literasi migrasi, meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi pasar kerja internasional, serta mendorong perhatian terhadap keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari pembangunan ekonomi desa.

Kepala Desa Muara Timput, Hadi Susanto, menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya tersebut. Ia berharap pendampingan BP3MI Sumsel dapat menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam memperkuat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki rencana bekerja ke luar negeri.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya memperoleh kesempatan bekerja ke luar negeri, tetapi juga memiliki bekal pengetahuan dan kesiapan yang cukup. Pemerintah desa harus ikut memastikan warga mendapatkan informasi yang benar, terlindungi selama bekerja, dan mampu memanfaatkan hasil kerjanya untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih baik,” kata Hadi.

Bagi BP3MI Sumsel, penguatan peran desa menjadi bagian penting dalam membangun pemberdayaan PMI yang berkelanjutan. Sebab, keberhasilan migrasi semestinya tidak hanya tercermin dari peningkatan pendapatan individu, tetapi juga dari terbukanya kesempatan pendidikan bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia, menguatnya ketahanan ekonomi keluarga, serta munculnya peluang produktif ketika pekerja kembali ke daerah asal.

Melalui pendampingan penyusunan portofolio 10 pilar, Desa Muara Timput didorong untuk mengidentifikasi dan memperkuat kontribusinya dalam agenda tersebut. Lomba desa diharapkan menjadi pemantik lahirnya tata kelola pemberdayaan yang tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi berkembang menjadi komitmen jangka panjang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia bukan semata-mata seberapa banyak warga yang mampu bekerja di luar negeri, melainkan seberapa besar kesempatan tersebut mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Migrasi harus mampu menjadi jalan mobilitas sosial, sementara desa menjadi tempat tumbuhnya manfaat ekonomi yang berkelanjutan. []