Pemerintah Hong Kong Tegaskan Aturan Putus Kontrak PRT Asing, Perketat Pengawasan Job Hopping

HONG KONG – Pemerintah Hong Kong kembali menegaskan aturan pemutusan kontrak bagi pekerja rumah tangga asing (PRT asing). Baik majikan maupun pekerja tetap wajib menggunakan Kontrak Kerja Standar berdurasi dua tahun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, Chris Sun, dalam jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Dewan Legislatif, Augustine Wong.

Sun menjelaskan, salah satu pihak boleh mengakhiri kontrak sebelum masa berlaku habis, asalkan memberi pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya, atau membayar upah satu bulan sebagai pengganti pemberitahuan.

Pemerintah mengaku masih khawatir dengan banyaknya pemutusan kontrak lebih awal, dan terus mendorong hubungan kerja yang harmonis antara majikan dan pekerja.

Imigrasi Perketat Pengawasan Job Hopping

Departemen Imigrasi menegaskan sikap tegas terhadap penyalahgunaan pemutusan kontrak dini untuk pindah majikan, yang dikenal dengan istilah _job hopping_.

Sejak Juni 2013, sebuah tim tugas khusus dibentuk untuk meneliti permohonan visa kerja dari PRT yang sering berganti majikan. Tim ini memeriksa perilaku, riwayat, dan alasan berhenti, serta menghubungi mantan majikan dan pelamar jika diperlukan.

Jika dicurigai ada penyalahgunaan, permohonan akan ditolak dan pelamar diharuskan meninggalkan Hong Kong. Catatannya juga disimpan untuk penilaian di masa mendatang.

Dalam tiga tahun terakhir hingga Oktober 2026, tim tersebut telah menyelidiki 3.303 permohonan dari PRT yang dicurigai sering pindah pekerjaan. Dari jumlah itu, 455 permohonan ditolak*, sementara 259 permohonan ditarik* oleh pelamar atau tidak dapat ditindaklanjuti. fec8

Departemen Imigrasi tidak menyimpan statistik berdasarkan kewarganegaraan untuk kasus-kasus tersebut.

Biaya Agen, Majikan Diminta Cek Perjanjian

Terkait biaya yang ditanggung majikan saat kontrak berakhir lebih awal, Sun menyebut keluarga bisa merekrut pembantu secara langsung atau melalui agen tenaga kerja.

Besaran layanan, biaya, dan tindak lanjut setelah pemutusan dini merupakan kesepakatan komersial antara agen dan majikan.

Untuk melindungi konsumen, Departemen Tenaga Kerja merevisi Kode Praktik untuk Agen Tenaga Kerja pada Mei 2024. Sejak saat itu, agen wajib menjelaskan secara jelas dalam perjanjian layanan, apakah mereka akan memberikan pengembalian dana, mengatur pembantu pengganti, atau membuat pengaturan lain jika kontrak diputus lebih awal, dan apakah ada biaya tambahan. fec8

Agen yang tidak patuh bisa menghadapi pencabutan lisensi, penolakan perpanjangan, atau peringatan resmi.

Pemerintah menegaskan, aturan transparansi ini bertujuan membantu majikan membuat pilihan yang tepat, bukan memberlakukan aturan umum pembagian biaya secara proporsional.

Sun menambahkan, Departemen Imigrasi akan terus menilai permohonan mendatang secara ketat. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kontrak Kerja Standar tetap menjadi perlindungan utama bagi majikan maupun pekerja rumah tangga. []