Kendaraan Dinas Seluruh Menteri dan Pejabat Tinggi Akan Menggunakan Mobil Listrik

JAKARTA – Para menteri akan memulai penggunaan kendaraan dinas bertenaga listrik. Kemudian, hal serupa akan diikuti secara bertahap oleh instansi pemerintah, TNI, dan Polri. Ini disebut Kantor Staf Presiden RI sebagai langkah percepatan penggunaan kendaraan dinas bertenaga listrik di lingkungan pemerintah.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jumat (29/07/2022) menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan sudah membuat peta jalan transisi penggunaan mobil konvensional ke mobil listrik secara bertahap.

“Dimulai dari menteri. Kemenhub sudah membuat contoh pilot project, sementara ini masih rental. Bagaimana transisi penggunaan mobil konvensional ke mobil listrik bertahap by year ditujukan pada instansi pemerintah, TNI, Polri,” kata Moeldoko  di JI Expo Kemayoran, Jakarta.

Mantan Panglima TNI itu menilai kebutuhan penggunaan kendaraan listrik secara jangka panjang menjadi penting karena besarnya subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah. Kini, ada  subsidi biaya bahan bakar sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun yang ditanggung pemerintah. Sementara pada motor, besaran subsidi yang dialokasikan Pemerintah mencapai 3,7 juta unit per tahun.

“Kalau subsidi itu hilang karena ada peralihan ke kendaraan listrik, maka subsidi itu bisa dialihkan ke pembangunan manusia,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, pemerintah saat ini masih menggodok regulasi penggunaan mobil listrik itu. Regulasi diwadahi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menjadi petunjuk bagi pemerintah pusat dan daerah, TNI, dan Polri untuk beralih menggunakan kendaraan dinas listrik.

Diharapkan, dari penggunaan kendaraan listrik, udara dan lingkungan akan menjadi bersih, sehingga diharapkan juga mengurangi anggaran kesehatan untuk subsidi BPJS.

Investasi Korsel

Di kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong investasi dari Korea Selatan (Korsel) untuk pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia.

“Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong investasi dari Korea terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik,” kata Jokowi dalam konferensi pers bersama  Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Suk-yeol  di Seoul, Korea Selatan, Kamis,  yang disiarkan Biro Pers Sekretariat Presiden dan dikutip di Jakarta, Jumat.

Jokowi menyebutkan bahwa  Korsel adalah mitra penting Indonesia di Asia Timur. Indonesia dan Korsel juga telah menjadi mitra strategis khusus dan pada 2023 kedua negara akan memperingati 50 tahun persahabatan.

“Kita menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat dan kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk unggulan dua negara,” ujar Kepala Negara.

Hentikan Insentif

Sementara di belahan dunia lain, pemerintah Jerman berencana untuk mengurangi pemberian sejumlah insentif kepada pembeli mobil listrik dan menghentikan subsidi bagi pembelian hibrida plug-in pada akhir 2022. Disebutkan pemerintah Jerman, mulai 2023 pemerintah hanya menyediakan pembayaran bagi kendaraan listrik yang “terbukti” memiliki efek perlindungan iklim yang positif.

Dikutip dari Antara, saat ini, hanya pembeli mobil listrik saja yang memenuhi syarat untuk insentif pemerintah berharga hingga 6.000 euro. Mereka yang membeli kendaraan hibrida plug-in bisa mendapatkan hingga 4.500 euro.

Mulai Januari, insentif pemerintah untuk mobil listrik dan mobil sel bahan bakar akan dipotong sampai 4.500 euro untuk masing-masing kendaraan untuk kendaraan dengan daftar harga 40.000 euro, dan 3.000 euro untuk mobil seharga 40.000-650 euro.

Insentif akan dibatasi untuk individu swasta pada awal September 2023, meski pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan usaha kecil dan organisasi amal tetap memenuhi syarat.

Pencabutan insentif juga disebabkan keyakinan kian banyaknya kendaraan listrik di negeri itu. Kementerian Ekonomi dan Iklim mengatakan jumlah mobil listrik di jalan meningkat semakin cepat, dengan total diperkirakan akan mendekati 2 juta pada 2022.

“Mobil listrik semakin populer dan tidak memerlukan subsidi negara pada masa mendatang”, kata Wakil Kanselir Robert Habeck.

Mulai Januari 2024, sejumlah insentif pemerintah akan dipotong hingga 3.000 euro untuk kendaraan dengan harga sampai 45.000 euro. Sedang untuk harga mobil yang lebih mahal, insentif dipastikan akan dihapus.

Pemerintah Jerman sendiri menargetkan, setidaknya 15 juta mobil listrik beroperasi di jalan pada 2030. []