Kepala BP2MI : Nilai Kemanusiaan Harus Ditempatkan Diatas Segalanya

JAKARTA – Melalui rapat pimpinan (Rapim), Selasa, (02/05/2023) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyampaikan pada jajarannya agar mengedepankan kemanusiaan dalam kerjanya.

‘’Kemanusiaan adalah yang utama. Jangan merespon persoalan terkait kasus yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pendekatan formal, prosedural. Lebih dari itu kita harus mengedepankan kemanusiaan,’’ ujar Benny saat memimpin Rapim di ruang Adelina Sau, kantor BP2MI, Jakarta Selatan.

Dalam Rapim Benny juga mendorong kerja-kerja paralel yang dilakukan BP2MI sejauh ini. Menurutnya sudah tepat pihaknya bekerja tidak monoton pada satu program, lantas menutup mata terhadap kasus serta kerja-kerja lainnya yang juga urgen dilakukan BP2MI.

‘’Terus kita optimalkan kerja paralel. Sejauh ini sudah tepat. Saya juga putuskan untuk ditetapkan tim Quick Response. Kita perlu penanganan khusus yang cepat. Problem lapangan tidak semuanya dihadapi dengan mekanisme formal dan kewenangan Kelembagaan. Jangan slow respon,’’ kata Benny.

Menindaklanjuti hasil rapat, kasus-kasus yang terjadi di lapangan, sekaligus menyikapi keluhan berbagai pihak yang berkembang di media sosial juga di-capture Benny. Menyatukan hati nurani dan menunjukkan keberpihakan terhadap PMI disampaikan Benny sebagai cara yang perlu terus dipertahankan.

‘’Bagi saya BP2MI tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Kita berkomitmen dan serius menyelesaikan secara cepat berbagai peristiwa yang viral, menjadi pembicaraan publik. Bahkan ada kasus yang mungkin terjadi atau dialami PMI di Luar Negeri yang bukan domain BP2MI, tetap disikapi. Dengan cara ini publik akan teredukasi. Kerja-kerja ini akan kita lakukan secara benar dan masif,’’ tutur Benny.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura ini mengatakan kerja ekstra BP2MI telah terasa. Dimana publik mengerti apa tugas BP2MI. Benny berharap jangan semua masalah menumpuk dan bermuara pada Kepala Badan.

‘’Saya arahkan agar tim Quick Response diberikan Surat Keputusan (SK), bekerja paralel, dan seluruh pimpinan Direktur tetap bekerja sesuatu Tusi (tugas fungsi) masing-masing. Tim akan kita ambil dari kedirektoratan, tidak hanya satu direktorat tertentu. Kita konsisten melakukan sosialisasi pada publik melalui kegiatan di lapangan. Hasil yang dicapai, penempatan ilegal PMI mulai terminimalisir,’’ ujar Benny menutup. []