Kepolisian Indonesia Bertahan di Rangking Satu Menjadi Terlapor Pelanggar HAM
Petugas kepolisian terlibat bentrok dengan mahasiswa (tengah) saat unjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK hasil revisi di Kantor DPRD Jambi, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/aww.
JAKARTA – Polri kembali jadi institusi pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM. Menurut catatan Komnas HAM, dari total 2.753 aduan yang masuk, ada 771 pengaduan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan personel kepolisian sepanjang 2023.
Tahun lalu juga serupa. Komnas HAM mencatat ada 861 aduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan personel Polri. Angka itu setara sekitar 27% dari total aduan masyarakat yang diterima Komnas HAM sepanjang 2022.
“Polri memang selalu menjadi pihak yang diadukan ke Komnas HAM paling tinggi. Tidak hanya 5 tahun terakhir, tetapi sejak Komnas HAM berdiri atau sejak tahun 1993,” ucap Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dinukil dari Alinea di Jakarta, Selasa (12/6/2024).
Polri, kata Anies, paling banyak diadukan lantaran merupakan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kriminalitas atau dugaan pidana yang melibatkan publik. Profesionalitas personel kepolisian dalam penanganan kasus jadi jenis aduan yang paling banyak masuk ke Komnas HAM.
“Ragamnya macam-macam. Ada yang prosesnya lama, ada yang mengalami dugaan penyiksaan. Ada yang macam-macam. Jadi, sejak 31 tahun Komnas HAM berdiri, Polri memang selalu (jadi institusi yang paling banyak dilaporkan melanggar HAM) nomor satu,” ucap Anis.
Rata-rata laporan masyarakat yang masuk ke Komnas HAM tak terkategori sebagai pelanggaran HAM berat. Namun demikian, Anis berharap kepolisian terus berbenah dan meningkatkan kompetensi personel di lapangan. “Ini (jumlah laporan) harus diturunkan,” ucap Anis.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengamini Polri masih jadi institusi yang paling banyak diadukan melanggar HAM. Rata-rata aduan masyarakat terkait profesionalitas personel kepolisian.
“Sepengatahuan saya, yang paling banyak dilaporkan itu terkait dengan law justice delay. Artinya, pelaporan atau pengaduan yang terkatung- katung. Jadi, tidak dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Nah, ini masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia,” ucap Poengky, Selasa (11/6/2024).
Kompolnas, kata Poengky, juga menerima sekitar 3.000 laporan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri. Sebanyak 90% dari total aduan terkait dengan pelayanan buruk, tindakan-tindakan penyidik yang tidak memberi kepastian hukum, dan penyahgunaan wewenang atau jabatan.
“Termasuk juga ada kasus-kasus kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Selain itu, juga ada kategori diskriminasi. Ada juga diskresi yang keliru dan kasus dugaan korupsi. Hal-hal tersebut kemudian kalau dalam kaca mata Komnas HAM itu masuk dalam pelanggaran HAM,” ucap Poengky.
Masifnya aduan dugaan pelanggaran HAM oleh masyarakat terhadap institusi Polri tak bisa dianggap enteng. Menurut Poengky, hal itu menunjukkan masih buruknya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ia meminta Polri terus berbenah.
“Untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik, maka seluruh anggota kepolisian harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya mengutamakan preventif dan preemtif. Kemudian menindaklanjuti dengan pendekatan hukum jika preventif-preemtif bila dianggap kurang berhasil,” ucap Poengky. []
