Keringnya Cara Menangani Kekeringan yang Terus Berulang di Kampung Halaman

JAKARTA – Fakta bahwa musim di Indonesia terpengaruh oleh situasi di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, membuat negara kepulauan ini lekat dengan kondisi kemarau dan kekeringan. Pada tahun ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprediksi, musim kemarau ini akan lebih kering dan terik dibandingkan musim kemarau tahun 2018 lalu.

Dapat dibayangkan impak yang kira-kira muncul karenanya. Berkaca dari kejadian tahun lalu saja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapati ada 130 kasus kekeringan. Lebih dari 7,79 juta warga Indonesia merasakan dampaknya. Jumlah itu jauh meningkat ketimbang tahun 2017 yang terdampak hanya sebanyak 983 ribuan orang.

Patut dicatat juga, persis setahun yang lalu, krisis air akibat kekeringan ini sampai melanda 11 provinsi di Indonesia. Rinciannya, situasi ini terjadi di 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa.

Sementara untuk saat ini, data BNPB per 11 Juli 2019 membeberkan ada sebanyak 91 kecamatan di 39 kabupaten dan 8 provinsi yang telah mengalami kekeringan. Daerah yang dimaksud, yaitu Provinsi Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Jumlah daerah yang terdampak ini disebut Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto bisa saja bertambah. Sebab puncak kemarau periode ini diprediksi baru akan jatuh pada bulan Agustus dan September dan berakhir pada Oktober 2019 mendatang.

BMKG memperkirakan, potensi kekeringan masih besar hingga bulan Agustus 2019, khususnya untuk wilayah Jawa, NTB, dan NTT. Sejumlah wilayah tersebut 90% berpeluang mendapatkan curah hujan kurang dari 50 mm (bulan kering).

Dari penuturan Siswanto, wilayah NTT, NTB, Bali, Jawa, DIY, serta Banten memang akan mengalami musim kemarau lebih awal dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian yang lain. Pasalnya, penjalaran kemarau ini sangat dipengaruhi oleh sirkulasi monsoon Australia, angin atau sirkulasi angin yang mengalir dari kedua benua, yakni benua Asia dan Australia.

Saat angin dari negara bergurun itu mengalir ke Indonesia melalui Samudera Hindia, sifat udaranya jadi cenderung dingin dan kering.

“Penjalaran kemarau itu mulai dari selatan, karena memang kemarau ini kan sangat dipengaruhi oleh sirkulasi monsoon Australia,” kata Siswanto, Senin (15/07/2019).

ituasi seperti ini tentunya sering mengancam panen para petani tiap tahun. BNPB bahkan menyebut risiko gagal panen akibat kekeringan bisa menembus angka 11,77 juta hektare (ha) di 28 provinsi setiap tahunnya.

Khusus 2019, sampai awal Juli lalu, lahan sawah yang mengalami kekeringan dan terancam puso atau gagal panen tercatat telah terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Ciamis dan Cianjur masing-masing seluas 1.040 ha dan 1.007 ha. Di wilayah lain, seluas 24.633 ha lahan sawah di Jawa Timur dan 1.992 ha lahan sawah di DI Yogyakarta juga mengalami puso.

Wilayah Rentan

Siswanto menuturkan, sejatinya musim kemarau itu adalah hal yang rutin terjadi. Pola penjalarannya pun sudah terpeta dengan jelas. Meski begitu, musim kemarau dipastikannya belum tentu secara langsung memunculkan kekeringan ekstrem.

Kekeringan itu diklasifikasikannya ke dalam empat jenis, yakni kekeringan meteorologis, hidrologis, pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi.

“Kekeringan iklim atau meterologis dilihat dari curah hujan, kekeringan hidrologis itu melihat apakah penurunan curah hujan itu sudah berdampak pada aliran daerah aliran sungai (DAS),” tutur Siswanto.

Lebih rinci, kekeringan meterologis erat kaitannya dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Mengacu pada patokan BNPB, pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan.

Sementara, kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan ketinggian muka air sungai, waduk, danau dan air tanah. Terkait kekeringan pertanian, Siswanto menjelaskan bahwa kemarau itu sudah memberikan dampak pada ketersediaan air untuk tanaman. Adapun kekeringan sosial ekonomi merupakan dampak dari semua kategori kekeringan tersebut.

“Ketika dia (kekeringan) sudah menyebabkan gagal panen, susah mendapatkan air bersih, masyarakat harus menjual kepunyaannya untuk bertahan hidup, itu sampai pada kekeringan sosial ekonomi,” jelasnya.

Secara umum, BNPB dalam Indeks Rawan Bencana Indonesia mencatat sejatinya daerah rentan kekeringan bukan hanya mencakup daerah selatan seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara saja. Wilayah lain di Pulau Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Bengkulu, hingga Jambi juga masuk dalam kategori rawan bencana kekeringan.

Begitu pula untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, sampai Riau. “Pada akhirnya, setelah kekeringan di selatan ini, nanti meluas sampai Riau kekeringan,” singkat Siswanto.

Bicara soal dampaknya, mengutip kajian Peta Risiko Kekeringan dan Banjir yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam sepuluh tahun terakhir kasus kekeringan mengalami. Peningkatan terjadi pada tren, baik dari sisi intensitas, frekuensi, durasi, hingga dampak yang ditimbulkan.

Sebagai contoh di wilayah Karawang, Jawa Barat. Pada tahun 1998 silam, luas sawah yang terdampak kekeringan hanya sebanyak 161,60 hektare. Jumlah tersebut meningkat tajam hingga sekitar 60% di tahun 2006, di mana luas sawah terdampak mencapai 267,08 hektare.

Lambat laun, dampak yang makin meluas itu kini juga terjadi di wilayah lain, sebut saja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada tahun 2018, hanya ada 8 kecamatan yang mengalami kekeringan. Selang setahun berlalu, jumlah kecamatan terdampak mengalami peningkatan, yakni menjadi 9 kecamatan dengan 14 desa terdampak pada tahun 2019.

Terkait hal ini, BNPB sebenarnya selalu memberikan imbauan kepada daerah, tak lama setelah BMKG meluncurkan prakiraan musim kemarau.

“Kita dapat warning ketika di suatu daerah mau kering. Kita lakukan upaya-upaya preventif, kita imbau, kita  peringatkan kepada mereka (daerah) untuk melakukan upaya,” ucap Plh. Direktur Kesiapsiagaan BNPB Bambang Surya Putra, Jumat (12/07/2019).

Dari penuturan Bambang, langkah awal yang sering digaungkan dan paling mudah dilakukan adalah gerakan hemat air sedari dini. Namun, patut diakui jika gerakan tersebut sejauh ini memang tidak manjur untuk mengantisipasi dampak kemarau. Singkat kata, penghematan yang dilakukan itu belum bisa memenuhi kebutuhan air kala kemarau tiba.

Terlebih lagi, kata Bambang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kerapkali tidak bisa memenuhi kebutuhan sumber air untuk masyarakat saat kemarau. Maka, mau tak mau masyarakat mengambil air dari bawah tanah.

“Ini kan jadi repot ketika musim kering. Sangat berpengaruh kalau sumber airnya susah, beraktivitas pun terganggu,” terangnya.

Alhasil, dari tahun ke tahun, suplai air atau dropping jadi solusi utama yang selalu dilakukan. Begitu pula dengan penanganan jangka pendek lainnya, seperti penarikan pipa dari sumber mata air. Ini saja berulang dilakukan.

Penyelamatan DAS

Bambang mengakui, sampai saat ini memang belum ada kebaruan dalam mengatasi kekeringan. Kalau pun ada inovasi, kata Bambang, itu hanya dilakukan oleh beberapa daerah. Sebut saja seperti di Yogyakarta, yang mulai menerapkan sistem panen hujan.

“Rain harvesting, membuat tangki di bawah tanah. Lalu ketika turun hujan, mereka masukkan air ke tangki itu sehingga bisa digunakan ketika butuh,” singkatnya.

Melihat dari minimnya inovasi itu, tak ayal penanganan kekeringan terkesan hanya berkutat pada dropping dan mengandalkan sumber mata air yang ada.

“Kita rutin mendatangkan tangki. Kalau mata airnya masih ada yang besar dan tepat, kita bisa tarik pipa dari situ untuk memberikan suplai pada masyarakat-masyarakat terdampak,” tuturnya.

Bambang menambahkan, inovasi dan pencarian sumber air baru saat ini menjadi hal yang mendesak, mengingat dalam kenyataannya sumber air yang ada pun tidak selamanya mampu menjadi penopang. Untuk itu, lanjut Bambang, BNPB kini mulai gencar mendorong diversifikasi sumber daya air sebagai upaya jangka panjang mengatasi kekeringan.

Bisa dibilang, langkah penyelamatan DAS itu menjadi hal yang mutlak dilakukan. Pasalnya, pada tahun 2013 saja tercatat dari 458 DAS, 60 di antaranya dalam kondisi kritis berat, 222 kritis, dan 176 lainnya berpotensi krisis akibat alih fungsi lahan yang membuat penyangga lingkungan itu tidak berfungsi optimal.

Penanaman pohon pada DAS, kata Bambang, selain dapat mengurangi potensi banjir bandang saat musim hujan, juga bisa menghasilkan sumber-sumber air baru. Dengan langkah seperti ini, mata air yang ada tidak hilang begitu saja.

“Kalau terus hilang, bertahun-tahun mereka (daerah kekeringan) akan seperti itu. Ini yang kita coba, dan gerakan itu secara long term akan memberikan dampak di situ, agar tersedia sumber air,” tegasnya.

Tantangan Daerah

Minimnya inovasi serta penanganan jangka panjang yang sulit dikejar, membuat penanganan kekeringan secara menyeluruh makin susah dilakukan. Meski begitu, sejauh ini unit daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selalu melaporkan dengan baik perihal apa yang dilakukan untuk penyediaan sumber air bagi masyarakat.

“Setiap ada permasalahan di lapangan, BPDB selalu report, Kita pantau itu saja. Kira-kira bagaimana, butuh intervensi atau tidak, posisi kami itu hanya memberikan pendampingan,” kata Bambang.

Hanya saja, tidak bisa dimungkiri penanganan di tingkat daerah ini tak lepas dari kendala. Mobil tangki yang disediakan untuk dropping air terkadang kurang memadai jika dibandingkan dengan luasan daerah terdampak.

Ia menambahkan, kendala lainnya adalah seringkali orang-orang di desa atau kelurahan tidak melaporkan kepada pihak terkait soal keberadaan sumber air di kawasannya.

Ia pun berharap, agar potensi-potensi air yang ada di lingkungan masyarakat itu dapat digali oleh pemerintah setempat. Jadi ke depannya, daerah tidak lagi hanya berharap pada dropping air semata.

Lebih jauh, pemerintah daerah diharap yang menjadi tombak utama dalam masalah kekeringan ini. Baik atau tidaknya antisipasi dan penanganannya, semua tergantung pada seberapa agresif pemerintah daerah memberikan respons.

“Ini butuh dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, dari PDAM, untuk bisa melakukan supporting kepada BPBD, atau kerja sama dengan seluruh stakeholder yang memiliki kemampuan,” pungkasnya. [STP]