December 22, 2024

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Kunjungi NTT, Cak Imin Diminta Perjuangkan Nasib PMI, Kaum Tani dan Vaksinasi

3 min read

KUPANG – Tantangan pembangunan Indonesia semakin pelik dan penuh kesulitan imbas dari pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan. Jauh sebelum pandemi, Indonesia sudah merasakan hambatan-hambatan pembangunan, tapi saat pandemi hambatan itu semakin kompleks.

“Berbagai strategi pembangunan telah ditempuh mulai era reformasi. Pembangunan bukan hanya top down, tapi bottom up. Ini semua tentu saja harus konsisten dilakukan. Tapi saat muncul pandemi semua berubah,” demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar saat Roadshow Politik Kesejahteraan bersama warga Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 9 Agustus 2021.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin, pandemi membuka tabir Indonesia dan juga dunia bahwa banyak sekali kekurangan yang perlu segera dibenahi, antara lain ilmu pengetahuan tidak memadai, tenaga kesehatan, medis dan pengobatan yang terbatas, serta pertanian dan perikanan yang kembang kempis.

“Ini semua menuntut kita mengevaluasi secara intensif jalan dan pola hidup pembangunan Indonesia. Paling tidak tiga hal ya, yaitu ketersediaan pangan, daya beli dan kesejahteraan masyarakat harus dijamin, juga kesenjangan ekonomi yang harus segera dibenahi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusung dan mengusulkan politik kesejahteraan. Politik kesejahteraan memerlukan jalan yang konsisten sebagai strategi pembangunan bangsa.

“Jadi melalui acara ini saya ingin mendengarkan apa yang terjadi di NTT, suasana riil di NTT, baik dari segi ekonomi, pariwisata, agama dan lainnya. Saya ingin mendengar itu semua dari bapak ibu yang hadir sebagai aspirasi yang selanjutnya perlu saya perjuangkan,” tutur Cak Imin.

Perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia Kota Kupang, Maryani mengutarakan aspirasi terkait persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT. Menurutnya sepanjang Covid-19 ada 40.200 PMI asal NTT dideportasi.

“Tapi informasi yang kami terima tidak jelas bapak, mungkin karena kurangnya sosialisasi. Mereka itu dipulangkan ternyata tidak secara serentak tapi lewat berbagai jalur seperti Makassar, dan juga Kalimantan.

Menurutnya puluhan ribu PMI asal NTT tersebut menjadi korban PHK sepihak karena pandemi. Sehingga mereka tidak sepenuhnya mendapatkan pesangon yang layak, padahal mereka bekerja untuk memperbaiki kehidupan.

“Kami kesulitan untuk mendampingi. Karena sangat minim informasi. Saya minta Cak Imin mendorong pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada kita, juga bagaimana menyikapi kondisi rekan-rekan kita,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan Buruh Kota Kupang, Kornelis, juga menyuarakan aspirasi di depan Cak Imin. Dia ingin Cak Imin turut memperjuangkan sektor perikanan dan pertanian di NTT yang tak luput dari terjangan pandemi.

Menurut Kornelis, kondisi pertanian di NTT dan Jawa berbeda. Selain dari sisi geografis yang cenderung lebih lama musim kemaraunya, perhatian pemerintah kepada pertanian di NTT juga tidak sebesar petani Jawa.

“Kalau pertanian maju itu berarti dari bagian barat Indonesia, bukan dari NTT. Perhatian pemerintah masih minim buat kami, apalagi musim hujan di NTT hanya empat bulan,” tuturnya.

Perwakilan Ketua RT di Kota Kupang, Ferianus menyoroti soal vaksinasi di wilayahnya. Dia meminta Cak Imin memperjuangkan vaksin bagi masyarakat NTT, terutama di wilayah pedesaan/perkampungan.

Tiga isu di NTT tersebut menurut Cak Imin memang menjadi perhatiannya di DPR. Cak Imin menyatakan, masalah TKI di NTT, pertanian dan perikanan, serta vaksinasi siap dia perjuangkan di DPR.

“Saya setuju semua ini harus kita perjuangkan. Saya lihat bergabung di zoom ada Ketua Fraksi PKB DPR RI pak Cucun, ada juga Anggota DPR RI pak Dipo Nusantara dan Edward Tannur. Tentunya mereka juga siap ikut serta memperjuangkan aspirasi teman-teman sekalian,” ungkap Cak Imin.

Acara tersebut dihadiri secara virtual maupun fisik terbatas oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi NTT fraksi PKB, Anggota DPRD Kabupaten/Kota se NTT, PWNU NTT, Keuskupan Kota Kupang, tokoh adat, perwakilan RT se Kota Kupang, serikat buruh Kota Kupang, serta komunitas vespa Kota Kupang. []

Advertisement
Advertisement