KUR TKI Penyumbang Terdepan Kredit Macet

JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi salah satu penyebab utama kredit macet atau non performing loan (NPL). Hal ini sulit dikontrol jika PMI sudah berangkat bekerja ke luar negeri.

“Kalau digabung semua NPL KUR untuk TKI, paling susah ternyata dimonitor, kalau TKI sudah berangkat ke negara bekerja,” ujar Menko Darmin saat ditemui di Smesco, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Adapun penyaluran KUR sejak dicanangkan pada Agustus 2015 hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp435,4 triliun dan telah diterima sebanyak 17,5 juta debitur. Rasio kredit macet atau NPL sebesar 1,31 persen.

Apabila KUR untuk TKI tidak dihitung, maka NPL bahkan bisa mencapai angka 0,9 persen.

“Lebih baik dari seluruh kredit perbankan Indonesia. Dan saya kira ini pertama kali bisa menyalurkan KUR yang lebih baik dari NPL nya seluruh kredit secara nasional,” jelasnya.

Menko Darmin berencana untuk terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produktif salah satunya memperluas sektor penerima. Di mana untuk tahun ini, penyaluran KUR untuk sektor produksi dapat mencapai 60 persen total plafon KUR.

“Berarti kita mulai harus perluas sektor kegiatan (KUR) tidak hanya perikanan, peternakan, tetapi kami perlu masuk makin dalam ke produksi di sektor jasa,” jelasnya.

Hingga September, Penyaluran KUR Capai Rp 102 Triliun

Dia menyebut, pemerintah menyediakan KUR sebesar Rp 140 triliun tahun ini, dan telah terealisasi sebesar Rp 102 triliun hingga September.

“Realisasi Penyaluran KUR di bidang busana dan produk turunannya, ada periode Januari 2019 sampai dengan September 2019, penyaluran KUR sebesar Rp 1,13 Triliun kepada 45.100 debitur,” ujarnya.

Menko Darmin melanjutkan, penyaluran KUR yang semakin besar tak lantas membuat rasio kredit macet membengkak. Tahun ini terbukti, NPL kredit usaha rakyat hanya mencapai 1,3 persen.

“Ada anggapan Usaha Kecil Menengah itu pasti sangat ditentukan pembiayaan ada benarnya itu tapi tak seluruhnya benar. Kita sudah menjalankan kredit usaha rakyat tahun ke 3. Dan totalnya seinget saya setahun ini Rp140 triliun. Yang menarik adalah dari segi kredit NPLnya rendah sekali 1,3 persen,” jelasnya.

Pemerintah ke depan menginginkan semakin banyak masyarakat yang menerima KUR busana terutama sektor produksi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus dikerjakan secara berkelompok, memiliki standar produk yang jelas serta ada sasaran pasar yang dapat menerima produk untuk perdagangkan.

“Kalau dalam program busana muslim tentu tekstil utamanya. Tidak dibantu masalahnya banyak, kemudian juga kebutuhan menjaitnya. Kemudian offtaker ada yang membeli produk kalau standar terpenuhi, kalau standar tidak terpenuhi harus ada solusinya. Kenapa kita melihat Sheworks ini, karena dia memenuhi persyaratan yang kita harapkan,” tandasnya. []