Kurangi Sektor Informal, Pemerintah Optimalkan Penempatan PMI Sektor Hospitality dan Kapal Pesiar

JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan kementeriannya akan mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor hospitality dan kapal pesiar.

Pernyataan itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Cruise Oceania Insignia yang bersandar di Tanjung Benoa, Bali, Sabtu (26/4/2025).

“Ke depan, pemerintah melihat sektor ini perlu untuk lebih dioptimalkan,” kata Wamen Christina, sebagaimana rilis pers KemenP2MI di Jakarta, Sabtu.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Christina berbincang dengan perwakilan kapal yang sebagian besar bekerja sebagai petugas kebersihan, petugas dapur dan bar di kapal pesiar yang mengangkut 670 wisatawan asing itu.

Saat ini terdapat 70 pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal pesiar mewah milik Norwegian Cruise Line tersebut.

Saat kunjungan tersebut, Wamen Christina mengatakan bahwa sektor hospitality dan kapal pesiar merupakan peluang pekerjaan migran yang harus diseriusi.

Terlebih, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalisasikan penempatan pekerja migran dan calon pekerja migran di sektor tersebut.

Tidak hanya itu, hospitality dan kapal pesiar juga merupakan pekerjaan yang menjanjikan karena memiliki gaji besar dan jenjang karier menjanjikan, termasuk perlindungan bagi mereka yang bekerja di sektor tersebut.

Sementara itu, Wamen P2MI juga mengingatkan masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri untuk memantau informasi seputar lowongan pekerjaan melalui jalur resmi dan prosedural.

Salah satunya adalah melalui laman Siskop2mi atau mengunjungi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Bali.

Di sana juga termuat informasi dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk bekerja di luar negeri.

“Kita ingin membuka lebih banyak peluang untuk anak-anak muda kita, calon pekerja migran Indonesia untuk berkarir prosedural di luar negeri,” kata Christina.

“Jangan mudah tergiur dengan lowongan gaji besar dan tidak prosedural, yang berujung masalah di kemudian hari,” demikian kata Wamen P2MI itu lebih lanjut. []

Sumber ANTARA