Lapangan Kerja Dalam Negeri Sulit dan Sedikit, Pemerintah Didorong Mengirim PMI ke Luar Negeri Sebanyak-Banyaknya

JAKARTA – Di tengah isu membludaknya kebutuhan lapangan pekerjaan di Indonesia, para pengusaha kini mengarahkan pandangannya ke luar negeri. Alih-alih hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja domestik, membuka akses bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri dinilai bisa menjadi solusi cepat.

Menurut Sofyan Djalil, CEO Indonesia Business Council (IBC), program pekerja migran adalah jawaban strategis untuk memanfaatkan bonus demografi di Indonesia. Ia menyoroti banyak negara, seperti Jepang, yang justru kekurangan tenaga kerja terampil.

“Pekerja migran itu adalah program pemerintah juga, bagaimana dalam keadaan kita bonus demografi banyak negara yang membutuhkan atau kekurangan tenaga kerja,” kata Sofyan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Sofyan mengungkapkan sebuah data yang mengejutkan. Berdasarkan studi IBC, kontribusi pekerja migran Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, dari kuota 820.000 pekerja terampil yang dibuka Jepang, Indonesia hanya mengambil porsi 12 persen. Sementara itu, pekerja dari Vietnam mendominasi dengan 59 persen.

Kesenjangan ini, menurut Sofyan, disebabkan oleh berbagai kendala yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan studi mendalam dan mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut.

“Ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian meng-advise bagaimana terpaksa dan lain-lain, sehingga kita harapkan nanti angka migran Indonesia bisa cepat berdekat,” ujarnya.

Selain kendala regulasi yang dianggap tidak sesuai, Sofyan juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem yang mendukung para pekerja migran. Mulai dari pelatihan di daerah, proses penempatan, hingga layanan pasca penempatan.

“Ekosistem yang berkembang itu begitu besar, dari mulai di daerah, sampai dengan placement, dan kemudian post placement. IBC ikut berkontribusi, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perlindungan Tenaga Migran,” katanya. []