Lembaga Pendidikan Harus Mampu Menghasilkan Pekerja Migran Sesuai Standard Kebutuhan Internasional
2 min read
JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Upaya ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Bandung.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Farhan menilai Kota Bandung memiliki potensi besar dalam penyiapan pekerja migran terampil, didukung keberadaan perguruan tinggi, politeknik, sekolah vokasi, serta berbagai lembaga pendidikan lainnya.
Menurutnya, potensi pendidikan tersebut perlu dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menghasilkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan industri di luar negeri.
Farhan juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada calon pekerja migran dari berbagai latar belakang, termasuk lulusan pendidikan vokasi dan masyarakat dari keluarga berpendapatan rendah.
“Langkah ini dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Kota Bandung,” ujar Farhan, sabtu 10 Oktober 2026.
Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja terampil di sejumlah negara masih membuka peluang bagi pekerja migran Indonesia.
Beberapa bidang yang membutuhkan tenaga kerja antara lain pengelasan atau welder, perawatan lansia atau caregiver, manufaktur, serta perhotelan atau hospitality.
Negara tujuan yang dinilai memiliki peluang penempatan tenaga kerja Indonesia di antaranya Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan sejumlah negara Eropa lainnya.
Christina mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan bahasa, keterampilan teknis, serta sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di negara tujuan.
” Penyiapan kompetensi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kemampuan calon pekerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri,” katanya.
Selain peningkatan keterampilan, aspek legalitas dan perlindungan pekerja migran juga menjadi perhatian. Penempatan melalui prosedur resmi diperlukan agar pekerja memperoleh perlindungan serta akses penanganan apabila menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak turut membahas pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja yang menawarkan penempatan ke luar negeri. Kendala persyaratan jaminan sosial yang berpotensi memengaruhi keikutsertaan calon peserta dalam program pelatihan juga menjadi perhatian.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung bersama perangkat daerah terkait dan tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat akan berkoordinasi untuk menyelaraskan rancangan nota kesepahaman.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menyiapkan calon pekerja migran terampil, mengoptimalkan jejaring pendidikan vokasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dan perlindungan pekerja migran. []
